<![CDATA[ABSTRAKTesis ini membahas tentang Multi Level Marketing dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Multi Level Marketing yang ada dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Islam, apabila mendapatkan sertifikasi dari DSN MUI Pusat, yaitu terpenuhi 12 (dua belas) kriteria yang ada dalam syarat pengeluaran sertifikat tersebut, memiliki Dewan Pengawas Syariah di setiap perusahaan yang bergerak dalam bisnis Multi Level Marketing, tidak terdapat 5 unsur yang dilarang yaitu: Money Game, Member get Member, Binary atau Trinary, Skema, Piramida Bonus (skema Ponzi), Bonus berbasis Recruitment.Perbedaan Multi Level Marketing Konvensional dengan Multi Level Marketing Syariah yang sesuai dengan Kaidah - kaidah dalam ekonomi Islam dapat dilihat dari, kepemilikan perusahaannya seluruhnya muslim, visi, misi dan orientasi perusahaannya harus jelas dan berpihak pada pemberdayaan umat Islam. Legalitas dan Supervisi mencakup hal-hal berikut ini, punya sertifikat APLI, punya sertifikat DSN MUI Pusat, ada DPS intra corporate untuk supervisi syariah. Produknya kehalalan dan manfaatnya wajib halal dan jelas bermanfaat (Thoyib), Jelas ada produknya (riil), kewajaran harga sesuai kualitasnya. sistem pemasarannya harus adil dan terbuka, biaya dan syarat bergabung harus murah/tidak memberatkan dan tidak harus membeli produk, harga produk wajar tidak ada over/excessive price, tidak ada pemaksaan dalam belanja, berbasis pada penjualan (murni transaksi jual beli), sumber hadiah yang berupa reward dan promo tidak berasal dari poin produk, mendapatkan kelulusan Sertifikasi APLI dan DSN MUI Pusat. Keuntungan lain yang bahkan bisa didapatkan bagi member yang pasif adalah pengetahuan manfaat produk, edukasi dan motivasi positif kehidupan, konsultasi terkait manfaat produk yang dibutuhkan.budaya kerja yang positif dan panduan support system serta akhlaq para leadernya yang mengarah pada keimanan.Kata kunci: Multi Level Marketing, Hukum Ekonomi Islam.   ABSTRACThis thesis discusses about MultiLevel Marketing in the perspective of Islamic economic law. The method used in this research is a normative juridical approach. Based on the results of this research, it is concluded that the existing Multi Level Marketing conforms to provisions of Islamic economic law if it obtains a certification from DSN MU! Pusat. The certification requires 12 (twelve) criteria to be fulfilled, the Multi Level Marketing business having Sharia Supervisory Board, and the business not having 5 prohibited elements which consist of money game, member get member, binary or trinary, Ponzi scheme, and recruitment based bonus.The difference between conventional Multi Level Marketing and Sharia Multi Level Marketing that conforms to the principles in Islamic economy can be observed from the ownership of the company which is entirely muslim, the vision, mission, and orientation of the company is clear and in favor of the empowerment of muslims. Legality and Supervision consist of APLI certification ownership, DSN MUI Pusat ownership, and the availability of DPS intra corporate for sharia supervision. The product has to be halal, beneficial (Thoyib), tangible (Hi!), reasonable in prices with quality.Key Word: Multi Level Marketing, Economic Islamic Law]]>
