Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Majalah Komunikasi Massa
Djumhana, Tjetje
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERAN HUMAS PEMERINTAH SEBAGAI HUMAS PENJUALAN DI SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM; TINJAUAN UMUM Djumhana, Tjetje
Majalah Komunikasi Massa Vol 14, No 2 (2018): Komunikasi Massa
Publisher : BPSDMP Kominfo Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Instansi pemerintah umumnya tidak menjalankan fungsi penjualan, oleh karena itu istilah humas penjualan atau humas pemasaran (marketing PR) tidak populer di instansi pemerintah. Fungsi humas pemerintah lebih ditekankan pada penyampaian informasi program kerja unit instansinya dan penyebarluasan capaian pemerintah kepada masyarakat luas. Namun istilah humas penjualan/pemasaran (marketing PR) sudah ada sejak lama di instansi non pemerintah (perusahaan swasta) terutama perusahaan yang menjalankan bisnis penjualan. Istilah humas penjualan/pemasaran muncul sebagai akibat tumpang tindihnya tugas dan fungsi humas (public relation) dengan pemasaran (sales atau marketing). Seiring berjalannya waktu, pemerintah mulai menambah jumlah instansi pemerintah dari yang semula unit pengelola APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) menjadi satuan kerja BLU (Badan Layanan Umum). Perubahan dari pengelola APBN menjadi satuan kerja (satker) BLU mengubah tugas dan fungsi instansi tersebut untuk lebih aktif mencari rupiah, untuk membiayai segala kebutuhan operasional kantornya. Hal ini berdampak terhadap pejabat fungsional di dalamnya, termasuk Pranata Humas. Pada satker BLU, seluruh karyawan didorong untuk melakukan promosi dan penjualan, tanpa kecuali baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional. Hal ini berarti seluruh karyawan secara tidak langsung dipaksa untuk melakukan fungsi penjualan/pemasaran, termasuk pejabat fungsional Pranata Humas. Tulisan ini menggunakan metodologi deskriptif. Informasi diperoleh berdasarkan studi literatur dari beberapa jurnal yang terkait dengan Badan Layanan Umum, serta ide dan pendapat penulis dalam mengamati peran dan fungsi pranata humas dikaitkan dengan perkembangan tren jumlah unit satker BLU yang semakin bertambah. Kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia secara umum di satker BLU perlu ditingkatkan, peran media sosial sebagai alat pemasaran dan penyebarluasan informasi yang ampuh dan gratis juga perlu dioptimalkan.
KEHUMASAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI INSTITUSI LITBANG Djumhana, Tjetje
Majalah Komunikasi Massa Vol 15, No 1 (2019): Komunikasi Massa
Publisher : BPSDMP Kominfo Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap institusi pemerintah harus melaksanakan kehumasan yang efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Setiap instansi pemerintah, pun terikat dengan undang-undang dan peraturan tentang pelayanan publik. Kedua hal tersebut, kehumasan dan pelayanan publik adalah dua hal yang sangat berkaitan erat. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis kegiatan kehumasan dan pelayanan publik yang ada di institusi litbang pemerintah yaitu Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara (tekMIRA), yang mana tekMIRA adalah sebuah institusi pemerintah yang memiliki core business dalam litbang mineral dan batubara. Pengamatan dilakukan terhadap kegiatan tahun 2015 hingga 2017 yaitu kunjungan ke tekMIRA, keikutsertaan pameran, pelayanan informasi publik, pengukuran kepuasan pelanggan, pengelolaan konten situs internet dan media sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa tekMIRA telah melaksanakan kegiatan kehumasan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien berdasarkan Standard  Operational Procedure (SOP) yang ada. Kegiatan kehumasan dan pelayanan publik tersebut telah memanfaatkan media dari mulai situs internet (website), email, hingga penggunaan media sosial. Hanya saja beberapa SOP dirasa perlu untuk disesuaikan dan disempurnakan.
MEDIA SOSIAL PEMERINTAH : MERAIH 1 JUTA FOLLOWERS Djumhana, Tjetje
Majalah Komunikasi Massa Vol 14, No 1 (2018): Komunikasi Massa
Publisher : BPSDMP Kominfo Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah, salah satu tugas humas pemerintah adalah menyebarluaskan informasi kepada publik, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat melalui media, baik media tradisional, media konvensional, ataupun media baru. Komunikasi dengan menggunakan media baru dapat menjangkau langsung dan cepat kepada masyarakat. Salah satu media baru berbasis internet yang sedang booming beberapa tahun belakang ini adalah media sosial. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pranata Humas pemerintah adalah pemilihan media sosial, meraih follower (pengikut) sebanyak-banyaknya, serta mengelola media sosial yang telah dibuat tersebut. Diperlukan upaya-upaya kreatif dan persuasif untuk melaksanakan misi tersebut. Tulisan ini berisi pengalaman penulis dalam usaha meningkatkan jumlah follower bagi media sosial yang ada di Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara (tekMIRA), yaitu melalui kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh sekolah atau universitas. Usaha ini ternyata mampu tidak hanya menambah jumlah follower media sosial namun juga mampu menambah hits counter jurnal yang ada di tekMIRA.
Co-Authors