Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura
E/2072141032 - 2016, Rudi Agustiawan
Unknown Affiliation
Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KABUPATEN KUBU RAYA E/2072141032 - 2016, Rudi Agustiawan
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas implementasi kebijakan Prona di Kabupaten Kubu Raya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Untuk mendapatkan jawaban dari tujuan penelitian, digunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Prona di Kabupaten Kubu Raya oleh Kantor Pertanahan belum sepenuhnya berjalan efektif baik dari segi prosedur pelaksanaan maupun hasil yang diperoleh. Secara prosedural masyarakat masih belum mendapatkan pelayanan yang optimal baik dari segi persyaratan maupun waktu penyelesaian untuk memperoleh sertipikat. Sementara dari segi hasil, kebijakan Prona belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan pembuatan sertipikat tanah secara gratis sebagai bukti kepemilikan tanah dan sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Kubu Raya. Implementasi kebijakan Prona yang belum efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : a) faktor komunikasi, yaitu kurangnya sosilaisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan prona; b) Faktor sumber daya; yaitu kurangnya dukungan sumber daya yaitu jumlah petugas ukur yang terbatas, sarana prasarana dan pendanaan belum representatif; c) Faktor disposisi; yaitu motivasi petugas di lapangan terutama petugas ukur masih rendah; dan d) Faktor struktur birokrasi, koordinasi antara pihak petugas Kantor Pertanahan dengan Aparatur Pemerintah kurang berjalan dengan baik.
Co-Authors