Articles
<![CDATA[KAJIAN PENYELENGGARAAN PAUD DI KOTA BANJARMASIN DITINJAU DARI ASPEK PERENCANAAN ]]>
<![CDATA[Sari, Lisna Sulinar]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Vol 2, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Balitbang Kemendikbud ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24832/jpkp.v2i2.190
<![CDATA[AbstrakPermasalahan dalam penelitian ini yaitu dari jumlah lembaga PAUD yang ada di Kota Banjarmasin belum semuanya memiliki perencanaan khususnya pada analisis peningkatan legalitas kelembagaan PAUD dan analisis kebutuhan pendidikan untuk anak usia dini (AUD). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan analisis data deskrtif kuantitatif dan kualitataif. Hasil studi menunjukkan bahwa: i) Disdik Kota Banjarmasin dan Lembaga PAUD sampel tidak melakukan perencanaan yang baik untuk pendataan analisis kebutuhan pendidikan AUD; ii) Belum semua lembaga PAUD sampel memiliki izin operasional dikarenakan adanya persyaratan yang belum dapat dipenuhi karena memerlukan biaya yang cukup besar seperti, pembuatan akta notaris; iii) Belum semua lembaga PAUD memiliki sarpras sesuai dengan pedoman sarana dan prasarana dari pusat; iv) untuk membantu ketersediaan sarpras, Disdik Kota Banjarmasin sudah mengalokasikan dana APBD II berupa bantuan RKB, rehab kelas rusak ringan dan berat, serta bantuan APE Dalam dan Luar berupa barang. AbstractThe problem in this study is from the number of early childhood institutions in the city of Banjarmasin not all have plans in particular to the analysis of institutional legality increase early childhood education and educational needs analysis for early childhood (AUD). This study uses a case study approach to data analysis of quantitative and qualitative deskrtif. The study shows that: i) Disdik Banjarmasin and Institutions ECD sample is not doing better planning for data analysis AUD educational needs; ii) Not all the samples of early childhood institutions have an operating permit because of the requirements can not be met because it requires significant costs such as notary deed; iii) Not all early childhood institutions have infrastructure accordance with the guidelines of the central infrastructure; iv) to assist the availability infrastructure, Disdik Banjarmasin already allocated budget II in the form of classroom assistance, rehabilitation of damaged light and heavy classes, as well as the In and Out APE assistance in the form of goods.  ]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENGADAAN BUKU TEKS PELAJARAN KURIKULUM 2013 DI KABUPATEN NATUNA ]]>
<![CDATA[Sari, Lisna Sulinar]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Vol 12, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Balitbang Kemendikbud ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24832/jpkp.v12i1.218
<![CDATA[Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa mekanisme pengadaan buku teks pelajaran kurikulum 2013 dan kendalanya di Kabupaten Natuna. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Temuan dari penelitian ini, yaitu Pengadaan buku teks pelajaran kurikulum 2013 di Kabupaten Natuna menggunakan dua mekanisme, yaitu e-katalog dan BSE. Kedua mekanisme tersebut menyulitkan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Natuna, karena banyak penyedia/penerbit yang tidak bersedia mengirim disebabkan biaya pengiriman yang cukup mahal. Sementara di Kabupaten Natuna tidak ada penyedia/penerbit buku dan tidak semua sekolah memiliki jaringan internet. Ada dua distributor buku teks di Kabupaten Natuna, jika membeli buku teks di distributor tersebut, harga buku teks yang ditawarkan oleh distributor melebihi harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan berdasarkan zona dan pengiriman buku teksnya tidak tepat waktu. Sehingga proses pembelajaran untuk semester 1 tetap tidak menggunakan buku teks pelajaran kurikulum 2013 karena pengiriman yang terlambat.Kata kunci: mekanisme, pengadaan, buku teks. ]]>
<![CDATA[KAJIAN PENYELENGGARAAN PAUD DI KOTA BANJARMASIN DITINJAU DARI ASPEK PERENCANAAN ]]>
<![CDATA[Sari, Lisna Sulinar]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Vol 2 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Balitbang Kemendikbud ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24832/jpkp.v2i2.190
<![CDATA[AbstrakPermasalahan dalam penelitian ini yaitu dari jumlah lembaga PAUD yang ada di Kota Banjarmasin belum semuanya memiliki perencanaan khususnya pada analisis peningkatan legalitas kelembagaan PAUD dan analisis kebutuhan pendidikan untuk anak usia dini (AUD). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan analisis data deskrtif kuantitatif dan kualitataif. Hasil studi menunjukkan bahwa: i) Disdik Kota Banjarmasin dan Lembaga PAUD sampel tidak melakukan perencanaan yang baik untuk pendataan analisis kebutuhan pendidikan AUD; ii) Belum semua lembaga PAUD sampel memiliki izin operasional dikarenakan adanya persyaratan yang belum dapat dipenuhi karena memerlukan biaya yang cukup besar seperti, pembuatan akta notaris; iii) Belum semua lembaga PAUD memiliki sarpras sesuai dengan pedoman sarana dan prasarana dari pusat; iv) untuk membantu ketersediaan sarpras, Disdik Kota Banjarmasin sudah mengalokasikan dana APBD II berupa bantuan RKB, rehab kelas rusak ringan dan berat, serta bantuan APE Dalam dan Luar berupa barang. AbstractThe problem in this study is from the number of early childhood institutions in the city of Banjarmasin not all have plans in particular to the analysis of institutional legality increase early childhood education and educational needs analysis for early childhood (AUD). This study uses a case study approach to data analysis of quantitative and qualitative deskrtif. The study shows that: i) Disdik Banjarmasin and Institutions ECD sample is not doing better planning for data analysis AUD educational needs; ii) Not all the samples of early childhood institutions have an operating permit because of the requirements can not be met because it requires significant costs such as notary deed; iii) Not all early childhood institutions have infrastructure accordance with the guidelines of the central infrastructure; iv) to assist the availability infrastructure, Disdik Banjarmasin already allocated budget II in the form of classroom assistance, rehabilitation of damaged light and heavy classes, as well as the In and Out APE assistance in the form of goods.  ]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENGADAAN BUKU TEKS PELAJARAN KURIKULUM 2013 DI KABUPATEN NATUNA ]]>
<![CDATA[Sari, Lisna Sulinar]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Vol 12 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Balitbang Kemendikbud ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24832/jpkp.v12i1.218
<![CDATA[Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa mekanisme pengadaan buku teks pelajaran kurikulum 2013 dan kendalanya di Kabupaten Natuna. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Temuan dari penelitian ini, yaitu Pengadaan buku teks pelajaran kurikulum 2013 di Kabupaten Natuna menggunakan dua mekanisme, yaitu e-katalog dan BSE. Kedua mekanisme tersebut menyulitkan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Natuna, karena banyak penyedia/penerbit yang tidak bersedia mengirim disebabkan biaya pengiriman yang cukup mahal. Sementara di Kabupaten Natuna tidak ada penyedia/penerbit buku dan tidak semua sekolah memiliki jaringan internet. Ada dua distributor buku teks di Kabupaten Natuna, jika membeli buku teks di distributor tersebut, harga buku teks yang ditawarkan oleh distributor melebihi harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan berdasarkan zona dan pengiriman buku teksnya tidak tepat waktu. Sehingga proses pembelajaran untuk semester 1 tetap tidak menggunakan buku teks pelajaran kurikulum 2013 karena pengiriman yang terlambat.Kata kunci: mekanisme, pengadaan, buku teks. ]]>
<![CDATA[KAJIAN PENYELENGGARAAN PAUD DI KOTA BANJARMASIN DITINJAU DARI ASPEK PERENCANAAN ]]>
<![CDATA[Sari, Lisna Sulinar]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Vol 2 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, BSKAP, Kemendikbudristek ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24832/jpkp.v2i2.190
<![CDATA[AbstrakPermasalahan dalam penelitian ini yaitu dari jumlah lembaga PAUD yang ada di Kota Banjarmasin belum semuanya memiliki perencanaan khususnya pada analisis peningkatan legalitas kelembagaan PAUD dan analisis kebutuhan pendidikan untuk anak usia dini (AUD). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan analisis data deskrtif kuantitatif dan kualitataif. Hasil studi menunjukkan bahwa: i) Disdik Kota Banjarmasin dan Lembaga PAUD sampel tidak melakukan perencanaan yang baik untuk pendataan analisis kebutuhan pendidikan AUD; ii) Belum semua lembaga PAUD sampel memiliki izin operasional dikarenakan adanya persyaratan yang belum dapat dipenuhi karena memerlukan biaya yang cukup besar seperti, pembuatan akta notaris; iii) Belum semua lembaga PAUD memiliki sarpras sesuai dengan pedoman sarana dan prasarana dari pusat; iv) untuk membantu ketersediaan sarpras, Disdik Kota Banjarmasin sudah mengalokasikan dana APBD II berupa bantuan RKB, rehab kelas rusak ringan dan berat, serta bantuan APE Dalam dan Luar berupa barang. AbstractThe problem in this study is from the number of early childhood institutions in the city of Banjarmasin not all have plans in particular to the analysis of institutional legality increase early childhood education and educational needs analysis for early childhood (AUD). This study uses a case study approach to data analysis of quantitative and qualitative deskrtif. The study shows that: i) Disdik Banjarmasin and Institutions ECD sample is not doing better planning for data analysis AUD educational needs; ii) Not all the samples of early childhood institutions have an operating permit because of the requirements can not be met because it requires significant costs such as notary deed; iii) Not all early childhood institutions have infrastructure accordance with the guidelines of the central infrastructure; iv) to assist the availability infrastructure, Disdik Banjarmasin already allocated budget II in the form of classroom assistance, rehabilitation of damaged light and heavy classes, as well as the In and Out APE assistance in the form of goods.  ]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENGADAAN BUKU TEKS PELAJARAN KURIKULUM 2013 DI KABUPATEN NATUNA ]]>
<![CDATA[Sari, Lisna Sulinar]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Vol 12 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, BSKAP, Kemendikbudristek ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24832/jpkp.v12i1.218
<![CDATA[Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa mekanisme pengadaan buku teks pelajaran kurikulum 2013 dan kendalanya di Kabupaten Natuna. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Temuan dari penelitian ini, yaitu Pengadaan buku teks pelajaran kurikulum 2013 di Kabupaten Natuna menggunakan dua mekanisme, yaitu e-katalog dan BSE. Kedua mekanisme tersebut menyulitkan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Natuna, karena banyak penyedia/penerbit yang tidak bersedia mengirim disebabkan biaya pengiriman yang cukup mahal. Sementara di Kabupaten Natuna tidak ada penyedia/penerbit buku dan tidak semua sekolah memiliki jaringan internet. Ada dua distributor buku teks di Kabupaten Natuna, jika membeli buku teks di distributor tersebut, harga buku teks yang ditawarkan oleh distributor melebihi harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan berdasarkan zona dan pengiriman buku teksnya tidak tepat waktu. Sehingga proses pembelajaran untuk semester 1 tetap tidak menggunakan buku teks pelajaran kurikulum 2013 karena pengiriman yang terlambat.Kata kunci: mekanisme, pengadaan, buku teks. ]]>
<![CDATA[KAJIAN PENYELENGGARAAN PAUD DI KOTA BANJARMASIN DITINJAU DARI ASPEK PERENCANAAN ]]>
<![CDATA[Sari, Lisna Sulinar]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Vol 2 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, BSKAP, Kemendikbudristek ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24832/jpkp.v2i2.190
<![CDATA[AbstrakPermasalahan dalam penelitian ini yaitu dari jumlah lembaga PAUD yang ada di Kota Banjarmasin belum semuanya memiliki perencanaan khususnya pada analisis peningkatan legalitas kelembagaan PAUD dan analisis kebutuhan pendidikan untuk anak usia dini (AUD). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan analisis data deskrtif kuantitatif dan kualitataif. Hasil studi menunjukkan bahwa: i) Disdik Kota Banjarmasin dan Lembaga PAUD sampel tidak melakukan perencanaan yang baik untuk pendataan analisis kebutuhan pendidikan AUD; ii) Belum semua lembaga PAUD sampel memiliki izin operasional dikarenakan adanya persyaratan yang belum dapat dipenuhi karena memerlukan biaya yang cukup besar seperti, pembuatan akta notaris; iii) Belum semua lembaga PAUD memiliki sarpras sesuai dengan pedoman sarana dan prasarana dari pusat; iv) untuk membantu ketersediaan sarpras, Disdik Kota Banjarmasin sudah mengalokasikan dana APBD II berupa bantuan RKB, rehab kelas rusak ringan dan berat, serta bantuan APE Dalam dan Luar berupa barang. AbstractThe problem in this study is from the number of early childhood institutions in the city of Banjarmasin not all have plans in particular to the analysis of institutional legality increase early childhood education and educational needs analysis for early childhood (AUD). This study uses a case study approach to data analysis of quantitative and qualitative deskrtif. The study shows that: i) Disdik Banjarmasin and Institutions ECD sample is not doing better planning for data analysis AUD educational needs; ii) Not all the samples of early childhood institutions have an operating permit because of the requirements can not be met because it requires significant costs such as notary deed; iii) Not all early childhood institutions have infrastructure accordance with the guidelines of the central infrastructure; iv) to assist the availability infrastructure, Disdik Banjarmasin already allocated budget II in the form of classroom assistance, rehabilitation of damaged light and heavy classes, as well as the In and Out APE assistance in the form of goods.  ]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENGADAAN BUKU TEKS PELAJARAN KURIKULUM 2013 DI KABUPATEN NATUNA ]]>
<![CDATA[Sari, Lisna Sulinar]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Vol 12 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, BSKAP, Kemendikbudristek ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24832/jpkp.v12i1.218
<![CDATA[Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa mekanisme pengadaan buku teks pelajaran kurikulum 2013 dan kendalanya di Kabupaten Natuna. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Temuan dari penelitian ini, yaitu Pengadaan buku teks pelajaran kurikulum 2013 di Kabupaten Natuna menggunakan dua mekanisme, yaitu e-katalog dan BSE. Kedua mekanisme tersebut menyulitkan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Natuna, karena banyak penyedia/penerbit yang tidak bersedia mengirim disebabkan biaya pengiriman yang cukup mahal. Sementara di Kabupaten Natuna tidak ada penyedia/penerbit buku dan tidak semua sekolah memiliki jaringan internet. Ada dua distributor buku teks di Kabupaten Natuna, jika membeli buku teks di distributor tersebut, harga buku teks yang ditawarkan oleh distributor melebihi harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan berdasarkan zona dan pengiriman buku teksnya tidak tepat waktu. Sehingga proses pembelajaran untuk semester 1 tetap tidak menggunakan buku teks pelajaran kurikulum 2013 karena pengiriman yang terlambat.Kata kunci: mekanisme, pengadaan, buku teks. ]]>
<![CDATA[KAJIAN PENYELENGGARAAN PAUD DI KOTA BANJARMASIN DITINJAU DARI ASPEK PERENCANAAN ]]>
<![CDATA[Sari, Lisna Sulinar]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Vol 2 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, BSKAP, Kemendikbudristek ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24832/jpkp.v2i2.190
<![CDATA[AbstrakPermasalahan dalam penelitian ini yaitu dari jumlah lembaga PAUD yang ada di Kota Banjarmasin belum semuanya memiliki perencanaan khususnya pada analisis peningkatan legalitas kelembagaan PAUD dan analisis kebutuhan pendidikan untuk anak usia dini (AUD). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan analisis data deskrtif kuantitatif dan kualitataif. Hasil studi menunjukkan bahwa: i) Disdik Kota Banjarmasin dan Lembaga PAUD sampel tidak melakukan perencanaan yang baik untuk pendataan analisis kebutuhan pendidikan AUD; ii) Belum semua lembaga PAUD sampel memiliki izin operasional dikarenakan adanya persyaratan yang belum dapat dipenuhi karena memerlukan biaya yang cukup besar seperti, pembuatan akta notaris; iii) Belum semua lembaga PAUD memiliki sarpras sesuai dengan pedoman sarana dan prasarana dari pusat; iv) untuk membantu ketersediaan sarpras, Disdik Kota Banjarmasin sudah mengalokasikan dana APBD II berupa bantuan RKB, rehab kelas rusak ringan dan berat, serta bantuan APE Dalam dan Luar berupa barang. AbstractThe problem in this study is from the number of early childhood institutions in the city of Banjarmasin not all have plans in particular to the analysis of institutional legality increase early childhood education and educational needs analysis for early childhood (AUD). This study uses a case study approach to data analysis of quantitative and qualitative deskrtif. The study shows that: i) Disdik Banjarmasin and Institutions ECD sample is not doing better planning for data analysis AUD educational needs; ii) Not all the samples of early childhood institutions have an operating permit because of the requirements can not be met because it requires significant costs such as notary deed; iii) Not all early childhood institutions have infrastructure accordance with the guidelines of the central infrastructure; iv) to assist the availability infrastructure, Disdik Banjarmasin already allocated budget II in the form of classroom assistance, rehabilitation of damaged light and heavy classes, as well as the In and Out APE assistance in the form of goods.  ]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENGADAAN BUKU TEKS PELAJARAN KURIKULUM 2013 DI KABUPATEN NATUNA ]]>
<![CDATA[Sari, Lisna Sulinar]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Vol 12 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, BSKAP, Kemendikbudristek ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24832/jpkp.v12i1.218
<![CDATA[Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa mekanisme pengadaan buku teks pelajaran kurikulum 2013 dan kendalanya di Kabupaten Natuna. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Temuan dari penelitian ini, yaitu Pengadaan buku teks pelajaran kurikulum 2013 di Kabupaten Natuna menggunakan dua mekanisme, yaitu e-katalog dan BSE. Kedua mekanisme tersebut menyulitkan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Natuna, karena banyak penyedia/penerbit yang tidak bersedia mengirim disebabkan biaya pengiriman yang cukup mahal. Sementara di Kabupaten Natuna tidak ada penyedia/penerbit buku dan tidak semua sekolah memiliki jaringan internet. Ada dua distributor buku teks di Kabupaten Natuna, jika membeli buku teks di distributor tersebut, harga buku teks yang ditawarkan oleh distributor melebihi harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan berdasarkan zona dan pengiriman buku teksnya tidak tepat waktu. Sehingga proses pembelajaran untuk semester 1 tetap tidak menggunakan buku teks pelajaran kurikulum 2013 karena pengiriman yang terlambat.Kata kunci: mekanisme, pengadaan, buku teks. ]]>
