Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX PRIVATUM Innovative: Journal Of Social Science Research
Nyo, Sukarno
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
SAHNYA AKAD PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH (UU 21 TAHUN 2008) Nyo, Sukarno
LEX PRIVATUM Vol 6, No 10 (2018): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan persyaratan sahnya Akad Pembiayaan pada Bank Syariah dan bagaimana hubungan hukum dan pertanggungjawaban hukum Akad Pembiayaan pada Bank Syariah di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Dalam dunia perbankan di Indonesia dikenal dengan 2 jenis bank, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Diantara kedua Bank ini memiliki perbedaan dan persamaan satu dengan yang lainnya, dimana Bank Konvensional merupakan Bank dengan menggunakan system hokum Indonesia yang berorientasi pada keuntungan semata dengan memakai system bunga bank. Sedangkan Bank Syariah adalah Bank dengan menggunakan system hokum islam berdasarkan pada Al Qur?an dan hadits yang berorientasi pada keuntungan dan kemakmuran dunia akhirat dengan tidak memakai system bunga bank melainkan system bagi hasil. Dalam hal persamaan antara keduanya merupakan lembaga perbankan di Indonesia yang sudah diakui secara nasional dan kedua-duanya merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Berikutnya baik bank syariah maupun bank konvensional memberikan jasa perbankan untuk membantu dalam mendukung kelancaran penghimpun dan penyaluran dana baik dalam bentuk kredit mapun simpanan yang dilakukan oleh nasabah. Pengaturan bank konvensional diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sedangkan Bank Syariah diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pebankan Syariah. Sedangkan dalam hal Akad pembiayaan pada Bank Syariah merupakan bentuk perjanjian atau kontrak yang berlaku dalam Perbankan Syariah yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan agar keabsahannya menurut hukum terjamin. Syarat-syarat sahnya Akad pada Bank Syariah memiliki kesamaan dengan syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH. Perdata. 2. Pelanggaran terhadap isi Akad Pembiayaan menimbulkan akibat hukum, yang harus dipertanggungjawabkan. Pelanggaran terhadap isi Akad menunjukkan timbulnya wanprestasi atau ingkar janji yang menimbulkan akibat hukum berupa tuntutan hukum pihak yang dirugikan.Kata kunci: bank syariah; akad pembiayaan;
Implikasi Hukum Pemenuhan Hak Ekonomi Masyarakat Nelayan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Kota Tidore Nyo, Sukarno; Senewe, Emma
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implikasi hukum pemenuhan hak ekonomi masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan adalah serangkaian konsekuensi yang timbul akibat upaya untuk memastikan bahwa hak ekonomi masyarakat nelayan dihormati dan diberdayakan dalam konteks pengelolaan sumberdaya perikanan. upaya pemenuhan hak ekonomi masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan harus mempertimbangkan konteks lokal dan berbagai aspek yang relevan. pemenuhan hak ekonomi masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan didasarkan pada sejumlah hukum dan peraturan yang relevan : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Penangkapan Ikan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2012 tentang Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Dalam prakteknya, implementasi pemenuhan hak ekonomi masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat nelayan, lembaga non-pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Adanya regulasi dan dasar hukum ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat bagi pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan adil bagi masyarakat nelayan. Kata Kunci : Hak Ekonomi, Masyarakat Nelayan, Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
Co-Authors Senewe, Emma