Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM NOTARIUS
MS, Edith Ratna
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOPERASI DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN Djati, Miranadia; MS, Edith Ratna
Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (552.089 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i2.29134

Abstract

Perlindungan Hukum Kepemilikan Sarusun Pada HGB Di atas Hak Pengelolaan Dengan Perjanjian BOT Firmansyah, Ade Miladi; MS, Edith Ratna
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i3.45112

Abstract

AbstractThe implementation of apartment development is an important issue because apartment development can minimize land use. Given the limitations of the state budget for revenues and expenditures, other alternatives are needed for funding the development, namely in collaboration with the private sector. The form of cooperation that can be done is using the Build Operate Transfer (BOT) agreement system. Based on the BOT agreement, the apartment that stands on the Right to Build on the Right of Management may result in a dispute in the future when the term of the BOT agreement expires. This study uses normative legal research, the results of this research are the ownership of apartment units built based on the BOT agreement in the hands of the private sector with the longest period of 30 years. Furthermore, when the grace period has expired, the private sector has an obligation to return the rights to the government. The holder of the Certificate of Ownership of the Apartment Unit can take legal protection efforts, namely by entering into an agreement with the Right to Build on the Land with the Right of Management and only exists during the period when the rights to the land are equal.Keywords: apartment; bot agreementAbstrakPenyelenggaraan pembangunan rumah susun menjadi issue yang penting karena dengan adanya pembangunan rumah susun, dapat meminimalisir penggunaan tanah. Dengan adanya keterbatasan APBN/APBD, maka diperlukan alternatif lain untuk pendanaan pembangunan tersebut, yakni dengan bekerja sama dengan pihak swasta. Bentuk Kerja sama yang dapat dilakukan yakni menggunakan sistem perjanjian Build Operate Transfer (BOT). Berdasarkan perjanjian BOT, rumah susun yang berdiri di atas Hak Guna Bangunan atas Hak Pengelolaan (HPL) dimungkinkan terjadi sengketa dikemudian pada saat jangka waktu perjanjian BOT berakhir. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, hasil daripada penelitian ini yakni kepemilikan satuan rumah susun yang dibangun dengan berlandaskan perjanjian BOT dikuasai pihak swasta dengan kurun waktu terlama yakni 30 (tiga puluh) tahun. Selanjutnya ketika tenggang waktu tersebut telah berakhir, pihak swasta memiliki kewajiban untuk mengembalikan hak tersebut kepada pihak pemerintah. Pemegang sertifikat hak milik atas satuan rumah susun dapat melakukan upaya perlindungan hukum terhadap dirinya yakni dengan melakukan perjanjian Hak Guna Bangunan di atas tanah HPL dan hanya ada pada saat kurun waktu hak atas tanah membersamai.Kata kunci: rumah susun; perjanjian bot
Implementasi Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Monica, Deminist Debby; MS, Edith Ratna
Jurnal Hukum Vol 39, No 1 (2023): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jh.39.1.102-114

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Oleh Dinas Perhubungan Di Provinsi Jawa Tengah, juga kendala implementasi dan upaya mengatasinya. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasinya deskriptif analitis, datanya adalah data primer dan data sekunder dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian penerbitan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus oleh Dinas Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah berdasar pada Pasal 15 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Perizinan Provinsi Jawa Tengah bernama “SIAP JATENG”. Mekanismenya diawali dengan pendaftaran, upload dokumen, pemeriksaan dokumen, pengesahan dokumen, dan penerbitan izin. Untuk implementasi penerbitannya pada periode April 2018- Juli 2020 tercatat sebanyak 4.181 izin. Kendala dalam implementasi meliputi 2 hal yaitu: kurangnya pemahaman masyarakat dalam penggunaan IT, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai persyaratan mengurus izin, dalam hal ini dapat diupayakan dengan sosialisasi baik secara langsung atau melalui akun website. Research of implementation issuance of Special Leasing Transportation Operations Permits by Department of Transportation in Central Java, as well as implementation constraints and efforts to overcome them. Method in this research is sociological juridical, the specification is descriptive analytical, using primary data and secondary data and qualitative data analysis. Results of this research on the issuance of permits for the operation of special leased transportation by the Department of Transportation in Central Java Province based on Central Java Governor Regulation of Implementation of Special Lease Transportation in the Operational Area within Central Java Province using the Central Java Province Licensing Administration Information System named "SIAP JATENG”. The mechanism begins with registration, uploading documents, checking documents, validating documents, and issuing permits. For the implementation of the issuance in the April 2018-July 2020, a total of 4,181 permits were recorded. Constraints in implementation include 2 things, lack of public understanding of the use of IT, and lack of understanding of the community regarding the requirements for obtaining permits, in this case this can be pursued by outreach either directly or through the official website account.
Co-Authors Djati, Miranadia Firmansyah, Ade Miladi Monica, Deminist Debby