<![CDATA[Filosofi otonomi daerah adalah mewujudkan kemandirian daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab. Derajat kemandirian inilah yang menjadi indikator tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya. Makin tinggi kontribusi PAD, makin besar pula kemampuan daerah untuk membiayai pengeluaran/belanjanya sendiri. Tapi dalam praktiknya, ternyata masih banyak pemerintah daerah yang masih hanya mengandalkan transfer dana dari pusat untuk membiayai sebagian besar belanja daerahnya, bukannya mengeksplorasi potensi penerimaan asli daerah. Penelitian sebelumnya menyebutkan pada beberapa kasus pemerintah kab/kota di Indonesia menunjukkan proporsi PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi hanya sebesar 20%. Hal ini juga mewarnai kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Barat. Permasalahan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar kontribusi PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah pada 14 Kab/Kota di Propinsi Kalimantan Barat baik secara simultan maupun individual. Penelitian ini menggunakan data sekumder yang didapat dari website Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2007-2011. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi pustaka. Hasil perhitungan dalam penelitian ini menunjukkan statistik Uji F antara DAU dan PAD secara simultan terhadap Belanja Daerah sebesar 238,216 dengan probabilitas 0,0000 (dibawah tingkat signifikansi 0,05), ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah. Pengujian data selanjutnya adalah uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji Kolmogorov Smirnov, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, dan Uji Heteroskedasitas. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS ver. 19.00 for windows Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat]]>
