<![CDATA[ABSTRAKTesis ini membahas tentang Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Penambahan Norma Penetapan Tersangka Dan Pemberitahuan SPDP Sebagai Objek Praperadilan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh bahwa Akibat hukum yang ditimbulkan atas permohonan praperadilan mengenai penetapan tersangka dan pemberitahuan SPDP Apabila dikabulkan oleh pengadilan, kewajiban adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum tidak tergambar secara jelas dalam KUHAP. Tidak adanya kewajiban untuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum akan berpengaruh terhadap keterpaduan sistem peradilan pidana. Bahwa ketika penyidikan tidak disertai dengan adanya SPDP, secara otomatis penyidikan berjalan tanpa adanya check and balances dari penuntut umum dan tentunya bertentangan pula dengan prinsip transparansi penyidikan. Ketiadaan check an balances antara penyidik dan penuntut umum dalam tahap penyidikan akan berpotensi menimbulkan kesewenangan-wenangan penyidik dalam melaksanakan kewenangannya. Akibat hukuma aApabila SPDP tidak disampaikann tepat waktu, akan mengakibatkan cacat prosedural dalam tahapan penyidikan.Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Penambahan Norma, Pemberitahuan SPDP AbstractThis thesis discusses the Implications of the Constitutional Court Ruling on the Addition of Norms for Determination of Suspects and Notification of SPDP as Pre-Court Objects in the Investigation Process (Case Study of Constitutional Court Decision Number 21 / PUU-XII / 2014 and Constitutional Court Decision Number 130 / PUU-XII / 2015). The approach method used in this study is a normative and sociological approach. From the results of this thesis research, it is found that the legal consequences arising from a pretrial request regarding the determination of suspects and SPDP notification. If granted by the court, the obligation to notify the commencement of the investigation to the public prosecutor is not clearly illustrated in the Criminal Procedure Code. The absence of an obligation to inform the commencement of the investigation to the public prosecutor will affect the integration of the criminal justice system. Whereas when the investigation is not accompanied by the existence of SPDP, the investigation will automatically proceed without the existence of checks and balances from the public prosecutor and of course contrary to the principle of transparency of investigation. The absence of check-balances between investigators and public prosecutors in the investigation stage will potentially lead to the arbitrariness of investigators in carrying out their authority. Legal consequences If the SPDP is not delivered on time, it will result in procedural flaws in the investigation stage. Keywords: Constitutional Court, Addition of Norms, SPDP Notification]]>
