RACHMANTO, FANDRI
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EKSISTENSI PROGRAM PEMOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA RACHMANTO, FANDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.7705

Abstract

Perbandingan jumlah antara Polisi dengan masyarakat yang tidak seimbang, memungkinkan kontrol pihak Kepolisian terhadap perkembangan kejahatan kurang maksimal. Melalui Polmas, diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja Kepolisian dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Skripsi ini akan membahas tentang eksistensi Polmas dan upaya Kepolisian menjaga eksistensi Polmas. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitan yang dipilih adalah wilayah hukum Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi dokumentasi dan wawancara, kemudian data yang didapat akan dipilih sesuai dengan permasalahan dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Polmas merupakan cara pengembanan tugas Polri untuk bermitra dengan masyarakat dalam hal menjaga, menyelesaikan, dan mencari solusi tentang gangguan keamanan dan ketertiban serta penanganan kasus tindak pidana ringan diluar jalur litigasi. Eksistensi Polmas di wilayah hukum Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya masih berjalan, hal ini dibuktikan dengan adanya kasus tipiring yang diselesaikan dengan Polmas, penempatan petugas Bhabinkamtibmas pada tingkat Kelurahan, adanya forum FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat), kegiatan patrol gabungan antara Polisi dengan jajaran anggota TNI AL. Perihal kemudahan komunikasi antara masyarakat kepada petugas Polmas / Bhabinkamtibmas, perlu pempublikasian kontak telepon yang bisa dihubungi oleh masyarakat apabila terjadi gangguan kamtibmas yang ditempatkan pada tempat-tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Kata Kunci : Polmas, Bhabinkamtibmas, Tindak Pidana Ringan, Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
KONSEP PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PADA KEADAAN BENCANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Rachmanto, Fandri
Jurnal HUKUM BISNIS Vol 9 No 3 (2025): Volume 9 No 3 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Narotama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The application of the death penalty for corruption in disaster situations has raised pros and cons in various parts of the world. From a human rights perspective, the application of the death penalty is considered a violation of human rights because it violates the right to life. Human rights state that every individual has the right to life and should not be given the death penalty for any crime. In addition, the application of the death penalty is also considered to violate the right to protection from inhumane and insulting treatment of human dignity. This is because the process of executing the death penalty often involves inhumane and painful treatment for prisoners. The implementation of the death penalty for corruption is also considered an effective form of punishment to eradicate corruption in disaster situations. Corruption in disaster situations will result in injustice and suffering for many individuals who are victims of the disaster. Therefore, the application of the death penalty is considered a strong signal to perpetrators of corruption that their actions will not be tolerated and will be given a punishment commensurate with the losses they cause.