Fikriyah, Alifatul
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implikasi Hukum Dan Upaya Preventif Terhadap Penyimpangan Ketentuan Pasal 56 Kuhap Dalam Proses Peradilan Pidana Fikriyah, Alifatul
Verstek Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (648.993 KB) | DOI: 10.20961/jv.v6i1.39100

Abstract

    Pasal 56 KUHAP mengatur bahwa pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri, namun pada kenyataannya pejabat yang bersangkutan masih banyak yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum terhadap penyimpangan ketentuan Pasal 56 KUHAP dan upaya preventif yang dapat dilakukan apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP menimbulkan implikasi hukum berupa berkas-berkas acara tidak sah dan putusan dapat batal demi hukum. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 1565K/Pid.B/1991, akan tetapi sifat yurisprudensi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga boleh dilaksanakan dan boleh juga tidak dilaksanakan. Adapun upaya preventif atau pencegahan terhadap penyimpangan ketentuan Pasal 56 KUHAP dapat dilakukan melalui optimalisasi keberadaan Penasihat Hukum di dalam maupun di luar lembaga peradilan dan revisi KUHAP.       Kata Kunci: implikasi, Penasihat Hukum, penyimpangan. 
Rekonstruksi Pendistribusian Produk UMKM Guna Percepatan Daya Saing Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN Santoso, Dimas Bagus; Fikriyah, Alifatul; Sholihah, Jamilatus
Lentera Hukum Vol 2 No 1 (2015): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v2i1.16913

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are a form of business consisting of micro, small and medium enterprises. The state is to increase national economic development by optimizing the existence of MSMEs as local businesses. UMKM can become the main guard in facing global competition, especially in the competition of the ASEAN Economic Community (AEC). The implementation of the AEC which opens trade flows freely as possible can provide opportunities for MSMEs to distribute their products freely, but the distribution conditions of MSME products are currently constrained by traditional and hereditary work patterns because MSMEs only focus on making products without mapping market strategies. The current distribution is still experiencing several problems, mainly related to weaknesses in obtaining market opportunities and expanding market share and the limitations of cooperative business networks between small entrepreneurs. Therefore, it is necessary to reconstruct the distribution of UMKM products to build MSMEs into the independent, quality, and highly competitive business actors. The reconstruction was realized based on the theory of legal systems according to L. Friedman, namely legal substance, legal structure, and legal culture. Legal substance is manifested by the revision of regulations to accommodate the distribution reconstruction. The legal structure is embodied by the formation of the Coordination Agency for the Distribution of Business Products, and a legal culture which is manifested by the formation of a new culture in the process of distributing UMKM products. KEYWORDS: MSMEs, Economic Competitiveness, ASEAN Economic Community