<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengelolaan keuangan dana haji di Indonesia yang jumlahnya semakin bertambah dan menumpuk dari tahun ke tahun. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengelolaan dana haji yang sebelumnya dikelola oleh Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama dengan mengelola dana tersebut pada alokasi investasi di tiga instrumen yakni Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN), Surat Utang Negara (SUN), dan Deposito. Saat ini dioptimalkan dengan dibentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia yang khusus mengelola dana haji yang di investasikan pada instrumen yang lebih luas dan Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama lebih terfokus untuk mengurus urusan kelancaran perjalanan ibadah haji masyarakat Indonesia. Investasi dana haji dilakukan di dua bidang yakni investasi surat berharga pada instrumen pasar modal syariah meliputi saham syariah, sukuk atau obligasi syariah, dan reksadana syariah, dan juga pada investasi langsung pada berbagai sektor perusahaan seperti sector perhotelan, avtur, penerbangan, catering, transportasi bis, dan perbankan nasional untuk mengakuisisi money changer di Arab Saudi dan juga investasi emas bersertifikat dan investasi lainnya.Hambatan dan tantangan yang di rasakan saat ini oleh BPKH Indonesia adalah semakin meningkatnya jumlah dana jamaah haji yang terkumpul mengakibatkan perlu adanya pengelolaan yang optimal untuk menutup selisih BPIH jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji dengan BPIH yang dibayar calon jamaah haji pada saat mendaftar, kebutuhan biaya haji yang terus meningkat tidak sebanding dengan setoran yang dibayar calon jamaah haji akibat pengaruh inflasi serta nilai tukar mata uang, adanya missmatch pengeluaran dan penerimaan dana haji karena pengeluaran 80% dalam bentuk valuta asing dan penerimaan 90% dalam bentuk rupiah dan hanya 10% dalam bentuk dolar AS, serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah Arab Saudi memberlakukan PPN sebesar 5% yang berpengaruh pada BPIH.Kata kunci: Dana Haji, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Ibadah Haji.]]>
