Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.307
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum SIGn Jurnal Hukum Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Kalabbirang Law Journal Indonesian Journal of Legality of Law Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Innovative: Journal Of Social Science Research Qawanin Jurnal Ilmu Hukum HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES
Hambali, Azwad Rachmat
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Hambali, Azwad Rachmat
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 1 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang36

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi pendekatan hukum melalui pendekatan restorative justice penyelesaian perkara tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, maupun studi dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa sebagai suatu filosofi pemidanaan, restorative justice dapat membingkai berbagai kebijakan, gagasan program dan strategi penanganan perkara pidana sehingga diharapkan hasil proses tersebut dapat menciptakan keadilan yang dirasakan oleh pelaku, korban dan masyarakat serta menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana saat ini. This study aims to analyze legal issues through reforming restorative justice to request criminal cases. This study used qualitative research methods. Sources of data obtained through field research, or document studies. The results of the research find facts as a philosophy of criminalization, restorative justice can frame various policies, programs and case planning strategies requiring results that can be made related to disputes, victims and the community related to solving the problems raised by the justice system.
Penerapan Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Watansoppeng Kantao, A. Sudarman; Hambali, Azwad Rachmat; Bima, Muh. Rinaldy
Kalabbirang Law Journal Vol. 3 No. 1 (2021): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang166

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan memperoleh pemahaman terhadap penerapan nilai serta hambatan dalam penerapan keadilan restoratif pada perkara peradilan pidana anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi Anak yang berkonflik dengan hukum dan kendala yang dihadapi majelis hakim pengadilan Negeri watansoppeng dalam menerapkan keadilan restoratif untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait proses persidangan terhadap kasus anak, hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng senantiasa mengupayakan penerapan restoratif justice dengan memberi saran kepada korban, terdakwa dan pihak keluarga untuk mengusahakan perdamaian sebagai upaya penyelesaian kasus di luar jalur persidangan, namun upaya tersebut seringkali ditolak oleh korban dan keluarganya dan menginginkan agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Faktor Kebudayaan dari keluarga korban inilah yang tidak mendukung penyelesaian perkara di luar peradilan atau perdamaian. This study aims to analyze and gain an understanding of the application of values ​​and obstacles in the application of restorative justice in juvenile criminal justice cases in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children in order to provide legal protection for children who are in conflict with the law and the obstacles they face. watansoppeng District Court panel of judges in implementing restorative justice to adjudicate crimes committed by children. The results showed that in relation to the trial process for juvenile cases, the judges at the Watansoppeng District Court always tried to apply restorative justice by advising victims, defendants and their families to seek peace as an effort to resolve cases outside the court, but these efforts were often rejected by the victim and his family and wants the perpetrator to be punished as severely as possible. The cultural factor of the victim's family does not support the settlement of cases outside the court or peace.
Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakima Dalam Konsep Negara Hukum Hambali, Azwad Rachmat
Kalabbirang Law Journal Vol. 3 No. 1 (2021): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang278

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kemerdekaan hakim dan kemandirian kehakiman dalam konsep negara hukum. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum normative, Hasil penelitian bahwa Kemerdekaan Hakim dan kemandirian Kekuasaan Kehakiman sebagai penjelmaan konsep Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen) beserta beberapa peraturan perundang undangan yang terkait seperti Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Mahkamah Agung, Undang Undang Komisi Yudisial serta ketetapan MPR yang merupakan rujukan dalam pelaksanan Kemerdekaan Hakim, dan kemandirian personal, kemandirian substantive ,kemandirian internal serta kemandirian institusi. Rekomendasi mewujudkan konsep Negara Hukum perlu ditata peraturan perundang undangan yang menjamin kemerdekaan Hakim dan Kemandirian Kekuasaan. The research objective is to analyze the independence of judges and the independence of the judiciary in the concept of a rule of law. The research method uses normative legal research. The results show that the independence of judges and the independence of the judicial power as the embodiment of the concept of the rule of law as regulated in Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (amendments) along with several related laws and regulations such as the Law Judicial Power, the Law on the Supreme Court, the Judicial Commission Law and the MPR decrees which are references in the implementation of Judges' Independence, and personal independence, substantive independence, internal independence and institutional independence. Recommendations to embody the concept of a rule of law need to put in place laws and regulations that guarantee the independence of judges and independence of power.
Pengaturan Prinsip Hardship pada Kontrak Bisnis dalam Hal Debitur Wanprestasi Anggraeny Arief; Hambali, Azwad Rachmat
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 2 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i2.38849

Abstract

This research aims to find out the legality of the principle of difficulty in business contracts in Indonesia and the liability of the debtor if it has defaulted on a business contract related to difficulties. This study used normative legal research. Basically, difficult situations are events that fundamentally change the balance of contract execution due to the COVID-19 pandemic. The responsibility of the Debtor in executing the contract due to non-fulfillment of performance (default) is to remain subject to and follow the rules as stipulated in the Difficulties Provisions Article 6.2.1 and Article 6.2.3 UPICC. The government needs to make regulations regarding the application of the principle of hardship to provide legal certainty and justice for parties whose contract implementation is under difficult conditions or is experiencing difficulties due to the COVID-19 pandemic.
Efektivitas Pelaksanaan Pengambilan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Alwana, Alwana; Rahman, Abd; Hambali, Azwad Rachmat
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis proses pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan sidik jari sebagai satu alat bukti petunjuk di polres pinrang, dan untuk mengetahui kekuatan sidik jari dalam proses penyidikan sebagai suatu alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di polres pinrang. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan melakukan wawancara kepada Kanit Tipiter Polres Pinrang, Penyidik di Polres Pinrang PNS Kepolisian di Polres Pinrang. Dalam memperoleh data primer penulis melakukan wawancara dengan penyidik dan tim inafis kepolisian Polres Pinrang yang menggunakan teknik nonprobability sampling untuk pengambilan sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan di kasus ini tim penyidik mengalami kendala karena tidak adanya cctv di tempat kejadian. Setelah melakukan pencarian sidik jari. Dalam tindak pidana pembunuhan yang pelaku atau tersangkanya belum diterungkap, penggunaan sidik jari sebagai salah satu alat bukti petunjuk yang dapat membantu para penyidik dalam mengungkap identitas pelaku dan kronologi kejadian tindak pidana, karena sidik jari memiliki kredibilitas yang tinggi dalam hal tersebut. The research objective is to analyze the process of proving criminal acts of murder using fingerprints as a piece of evidence at the Pinrang Police Station and to determine the strength of fingerprints in the investigation process as evidence for clues in uncovering criminal acts of murder at the Pinrang Police Station. This research uses empirical methods by conducting interviews with the Head of the Pinrang Police Tipiter Unit, Investigators at the Pinrang Police, and PNS Police at the Pinrang Police. In obtaining primary data, the author conducted interviews with investigators and the Pinrang Police Inafis team who used non-probability sampling techniques for sampling. The results of the research show that in the process of investigating the crime of murder in this case the investigative team experienced problems because there was no CCTV at the scene, after doing a fingerprint search. In criminal acts of murder where the perpetrator or suspect has not been revealed, fingerprints are used as a form of evidence that can help investigators disclose the identity of the perpetrator and the chronology of the crime because fingerprints have high credibility in this case.
Efektifitas Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Dokumen atas Objek Tanah yang telah Dialihkan (Putusan No. 634/Pid.B/2020/PN Mks) Alfiani, Andi Nurafni Ayu; Khalid, Hasbuddin; Hambali, Azwad Rachmat
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20715

Abstract

Abstract This research aims to examine the judge’s legal considerations in establishing criminal liability for document forgery involving land that has already been transferred, as well as to assess the extent to which criminal sanctions reflect substantive justice. The object of study is Decision Number 634/Pid.B/2020/PN Mks, which involved the defendant Samudin bin Dg. Bora, who was found guilty of using a falsified deed of sale to regain control over previously transferred land and resell it. An empirical legal approach was employed, using interviews with a judge at the Makassar District Court and members of the public familiar with the issue of document forgery in land transactions. The findings reveal that the judge’s considerations in the aforementioned decision were based on the fulfillment of the elements of Article 263 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code, with the defendant legally and convincingly proven guilty. The verdict, upheld at both appellate and cassation levels, reflects procedural consistency in the application of criminal liability. However, the effectiveness of the criminal justice system in this case appears to be more procedural than substantive. Interviews indicate that the public has not fully experienced tangible legal protection, as document forgery in land disputes remains prevalent and lacks structural preventive measures. This highlights a gap between formal legal outcomes and the realization of justice within the broader community. This study recommends strengthening a criminal law approach that not only emphasizes punishment but also includes more substantive preventive efforts and broader access to legal protection for the public in addressing document forgery in land affairs. Keywords: Document Forgery, Land Ownership, Criminal Liability, Substantive Effectiveness, Case Study, Public Perception
Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pembegalan Di Kota Makassar Heriandini, Heriandini; Husen, La Ode; Hambali, Azwad Rachmat
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pembagian harta perusahaan yang dinyatakan pailit kepada kreditor ditinjau berdasarkan undang-undang no.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Tipe penelitian ini adalah penelitan hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) efektivitas pembagian harta perusahaan yang dinyatakan pailit kepada kreditor dilakukan dengan menunjuk beberapa wakil kreditor untuk mengontrol semua harta kekayaan debitur dan mendistribusikannya kepada para kreditur, sitaan terhadap seluruh kekayaan debitor setelah adanya pernyataan pailit ini bertujuan untuk mencegah agar debitor tidak tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya.2) perlindungan hukum terhadap kreditor, pada prinsipnya semua harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk para keditornya dan hasilnya akan dibagikan secara proporsional kepada para keditornya akan tetapi persoalan yang timbul dalam proses pemberesan aset pailit adalah apabila jumlah utang lebih besar dari harta pailit apalagi setelah kreditor separatis dan kreditor preferen mengambil haknya, maka secara tidak langsung hak piutang kreditor konkuren tidak akan terbayarkan secara keseluruhan. The research objective is to analyze the effectiveness of distributing assets of companies declared bankrupt to creditors based on Law No. 37 of 2004 concerning bankruptcy and postponing debt payment obligations. This type of research is empirical legal research. The results of the research show that 1) the effectiveness of distributing the assets of a company declared bankrupt to creditors is carried out by appointing several creditor representatives to control all the debtor's assets and distribute them to creditors. carry out actions that could be detrimental to the interests of their creditors. 2) legal protection for creditors, in principle all of the debtor's assets are a joint guarantee for his creditors and the proceeds will be distributed proportionally to his creditors, but the problems that arise in the process of settling bankrupt assets are If the amount of debt is greater than the bankruptcy assets, especially after separatist creditors and preferred creditors take their rights, then indirectly the rights of concurrent creditors will not be paid in full.
ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG HUMAN TRAFCKING Hambali, Azwad Rachmat; Arief, Anggreany
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3851

Abstract

Implementasi hukum terhadap individu yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking, serta untuk memahami pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam kasus-kasus semacam ini, khususnya dalam putusan pengadilan negeri Makassar. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan hukum normatif, yang mengandalkan analisis bahan pustaka dan data sekunder untuk menelusuri regulasi hukum terkait tindak pidana orang yang turut serta dalam perdagangan orang di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menggambarkan dua hal penting. Pertama, penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana orang yang terlibat dalam perdagangan orang atau human trafficking di putusan Pengadilan Negeri Makassar telah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kedua, pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa juga telah mematuhi ketentuan yang berlaku, dengan vonis penjara masing-masing selama 3 tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,-. Adapun, jika denda tersebut tidak dapat dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan dan kewajiban membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-. Mengingat maraknya tindak kejahatan yang mengeksploitasi atau memperoleh keuntungan dari perdagangan orang, tindakan preventif sangatlah krusial. Oleh karena itu, disarankan untuk terus mengadakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai masalah ini kepada masyarakat. Langkah ini penting agar masyarakat dapat memahami risiko dan bahaya terkait serta mengetahui solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif. Implementation of the law against individuals involved in criminal acts of human trafficking, as well as to understand the legal considerations taken by judges in cases like this, especially in decisions of the Makassar district court. The research method applied is a normative legal approach, which relies on analysis of library materials and secondary data to explore legal regulations related to criminal acts of people who participate in human trafficking in Makassar City. The results of this research illustrate two important things. First, the application of criminal law to perpetrators of criminal acts involving people involved in human trafficking in the Makassar District Court decision is in accordance with the provisions mandated in Article 2 paragraph (1) of Law No. 21 of 2007 concerning the Crime of Human Trafficking. Second, the legal considerations taken by the judge in sentencing the defendants also complied with the applicable provisions, with a prison sentence of 3 years each and a fine of Rp. 120,000,000,-. Meanwhile, if the fine cannot be paid, it will be replaced by imprisonment for 1 month and the obligation to pay court costs of IDR 2,500. Considering the rise of crimes that exploit or profit from human trafficking, preventive action is very crucial. Therefore, it is recommended to continue providing education and outreach regarding this issue to the community. This step is important so that the public can understand the related risks and dangers and know the right solutions to overcome these problems effectively.
UPAYA HUKUM PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (IN KRACHT VAN GEWISJDE) Arief, Anggreany; Hambali, Azwad Rachmat
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3853

Abstract

Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden verzet) Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewisjde) adalah sebuah studi yang bertujuan untuk menganalisis proses perlawanan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam konteks hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan informan yang relevan dan data sekunder dari sumber pustaka yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus Derden verzet, hakim perlu mempertimbangkan dengan seksama aspek-aspek yang terkait dengan pokok perkara, termasuk keterangan saksi dan bukti yang diajukan oleh pihak yang melakukan perlawanan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pentingnya Mahkamah Agung untuk menyusun pedoman teknis yang mengatur prosedur Derden verzet agar dapat memberikan panduan yang jelas bagi peradilan di Indonesia dalam menangani kasus semacam ini di masa depan. Studi ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana sistem peradilan Indonesia menangani perlawanan hukum pihak ketiga terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Legal Efforts to Resist Third Parties (Derden verzet) Against Judge's Decisions That Have Permanent Legal Force (In Kracht Van Gewisjde) is a study that aims to analyze the process of legal resistance carried out by third parties against judge's decisions that have obtained permanent legal force in a legal context Indonesia. This research uses empirical research methods by collecting primary data through interviews with relevant informants and secondary data from related library sources. The results of this research show that in the Derden verzet case, the judge needs to carefully consider aspects related to the subject matter of the case, including witness statements and evidence presented by the opposing party. The recommendation from this research is that it is important for the Supreme Court to develop technical guidelines governing Derden verzet procedures so that they can provide clear guidance for the judiciary in Indonesia in handling cases like this in the future. This study provides valuable insight into how the Indonesian justice system handles third party legal challenges to judges' decisions that have permanent legal force.
Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penadahan Laptop di Kota Makassar Jumaris, Jumaris; Husen, La Ode; Hambali, Azwad Rachmat
SIGn Jurnal Hukum Vol 7 No 1: April - September 2025
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v7i1.421

Abstract

The persistent criminal offense of receiving stolen laptops poses a significant challenge to the criminal justice system in Indonesia. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against this offence in Makassar City and comprehensively identify and analyze the factors that influence it. The method employed is empirical legal research conducted in Makassar City, involving primary data collection through administering questionnaires to 25 respondents and in-depth interviews with key informants, supplemented by secondary data from a documentary study. Data analysis integrates descriptive quantitative and interpretive qualitative approaches guided by the theoretical framework of legal effectiveness. The primary results of the study convergently indicate that the effectiveness of law enforcement regarding the criminal offense of receiving stolen laptops in Makassar City is generally assessed as less effective, as reflected in the majority perception of respondents and qualitative indicators such as the persistence of perpetrators and the weak deterrent effect of criminal sanctions. Factor analysis identifies several significant determinants contributing to this condition, including limited preventive capacity within the legal structure, low public legal awareness and caution in second-hand goods transactions, the presence of substantial operational constraints in the investigation process, and the dynamics of cooperation between perpetrators of theft and receivers which strengthen criminal resilience. It is concluded that the low effectiveness of law enforcement is the result of the complex interaction of these structural, cultural, operational, and criminal environment factors.
Co-Authors Abd Rahman Achmad Hidayat Alfiani, Andi Nurafni Ayu Alwana, Alwana Anggraeny Arief Arief, Anggreany Arief, Angreany Bima, Muh. Rinaldy Gunawan M, Muhammad Heriandini, Heriandini Husen, La Ode Jumaris Jumaris, Jumaris Kantao, A. Sudarman Khalid, Hasbuddin Muhammad Kamal Thalib, Hambali Triantari, Verginia Adzraa