Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Kalabbirang Law Journal Journal of Lex Theory (JLT) Innovative: Journal Of Social Science Research
Hambali, Azwad Rachmat
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Hambali, Azwad Rachmat
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 1 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang36

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi pendekatan hukum melalui pendekatan restorative justice penyelesaian perkara tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, maupun studi dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa sebagai suatu filosofi pemidanaan, restorative justice dapat membingkai berbagai kebijakan, gagasan program dan strategi penanganan perkara pidana sehingga diharapkan hasil proses tersebut dapat menciptakan keadilan yang dirasakan oleh pelaku, korban dan masyarakat serta menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana saat ini. This study aims to analyze legal issues through reforming restorative justice to request criminal cases. This study used qualitative research methods. Sources of data obtained through field research, or document studies. The results of the research find facts as a philosophy of criminalization, restorative justice can frame various policies, programs and case planning strategies requiring results that can be made related to disputes, victims and the community related to solving the problems raised by the justice system.
Penerapan Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Watansoppeng Kantao, A. Sudarman; Hambali, Azwad Rachmat; Bima, Muh. Rinaldy
Kalabbirang Law Journal Vol. 3 No. 1 (2021): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang166

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan memperoleh pemahaman terhadap penerapan nilai serta hambatan dalam penerapan keadilan restoratif pada perkara peradilan pidana anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi Anak yang berkonflik dengan hukum dan kendala yang dihadapi majelis hakim pengadilan Negeri watansoppeng dalam menerapkan keadilan restoratif untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait proses persidangan terhadap kasus anak, hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng senantiasa mengupayakan penerapan restoratif justice dengan memberi saran kepada korban, terdakwa dan pihak keluarga untuk mengusahakan perdamaian sebagai upaya penyelesaian kasus di luar jalur persidangan, namun upaya tersebut seringkali ditolak oleh korban dan keluarganya dan menginginkan agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Faktor Kebudayaan dari keluarga korban inilah yang tidak mendukung penyelesaian perkara di luar peradilan atau perdamaian. This study aims to analyze and gain an understanding of the application of values ​​and obstacles in the application of restorative justice in juvenile criminal justice cases in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children in order to provide legal protection for children who are in conflict with the law and the obstacles they face. watansoppeng District Court panel of judges in implementing restorative justice to adjudicate crimes committed by children. The results showed that in relation to the trial process for juvenile cases, the judges at the Watansoppeng District Court always tried to apply restorative justice by advising victims, defendants and their families to seek peace as an effort to resolve cases outside the court, but these efforts were often rejected by the victim and his family and wants the perpetrator to be punished as severely as possible. The cultural factor of the victim's family does not support the settlement of cases outside the court or peace.
Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakima Dalam Konsep Negara Hukum Hambali, Azwad Rachmat
Kalabbirang Law Journal Vol. 3 No. 1 (2021): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang278

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kemerdekaan hakim dan kemandirian kehakiman dalam konsep negara hukum. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum normative, Hasil penelitian bahwa Kemerdekaan Hakim dan kemandirian Kekuasaan Kehakiman sebagai penjelmaan konsep Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen) beserta beberapa peraturan perundang undangan yang terkait seperti Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Mahkamah Agung, Undang Undang Komisi Yudisial serta ketetapan MPR yang merupakan rujukan dalam pelaksanan Kemerdekaan Hakim, dan kemandirian personal, kemandirian substantive ,kemandirian internal serta kemandirian institusi. Rekomendasi mewujudkan konsep Negara Hukum perlu ditata peraturan perundang undangan yang menjamin kemerdekaan Hakim dan Kemandirian Kekuasaan. The research objective is to analyze the independence of judges and the independence of the judiciary in the concept of a rule of law. The research method uses normative legal research. The results show that the independence of judges and the independence of the judicial power as the embodiment of the concept of the rule of law as regulated in Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (amendments) along with several related laws and regulations such as the Law Judicial Power, the Law on the Supreme Court, the Judicial Commission Law and the MPR decrees which are references in the implementation of Judges' Independence, and personal independence, substantive independence, internal independence and institutional independence. Recommendations to embody the concept of a rule of law need to put in place laws and regulations that guarantee the independence of judges and independence of power.
Pengaturan Prinsip Hardship pada Kontrak Bisnis dalam Hal Debitur Wanprestasi Anggraeny Arief; Hambali, Azwad Rachmat
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 2 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i2.38849

Abstract

This research aims to find out the legality of the principle of difficulty in business contracts in Indonesia and the liability of the debtor if it has defaulted on a business contract related to difficulties. This study used normative legal research. Basically, difficult situations are events that fundamentally change the balance of contract execution due to the COVID-19 pandemic. The responsibility of the Debtor in executing the contract due to non-fulfillment of performance (default) is to remain subject to and follow the rules as stipulated in the Difficulties Provisions Article 6.2.1 and Article 6.2.3 UPICC. The government needs to make regulations regarding the application of the principle of hardship to provide legal certainty and justice for parties whose contract implementation is under difficult conditions or is experiencing difficulties due to the COVID-19 pandemic.
Efektivitas Pelaksanaan Pengambilan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Alwana, Alwana; Rahman, Abd; Hambali, Azwad Rachmat
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis proses pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan sidik jari sebagai satu alat bukti petunjuk di polres pinrang, dan untuk mengetahui kekuatan sidik jari dalam proses penyidikan sebagai suatu alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di polres pinrang. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan melakukan wawancara kepada Kanit Tipiter Polres Pinrang, Penyidik di Polres Pinrang PNS Kepolisian di Polres Pinrang. Dalam memperoleh data primer penulis melakukan wawancara dengan penyidik dan tim inafis kepolisian Polres Pinrang yang menggunakan teknik nonprobability sampling untuk pengambilan sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan di kasus ini tim penyidik mengalami kendala karena tidak adanya cctv di tempat kejadian. Setelah melakukan pencarian sidik jari. Dalam tindak pidana pembunuhan yang pelaku atau tersangkanya belum diterungkap, penggunaan sidik jari sebagai salah satu alat bukti petunjuk yang dapat membantu para penyidik dalam mengungkap identitas pelaku dan kronologi kejadian tindak pidana, karena sidik jari memiliki kredibilitas yang tinggi dalam hal tersebut. The research objective is to analyze the process of proving criminal acts of murder using fingerprints as a piece of evidence at the Pinrang Police Station and to determine the strength of fingerprints in the investigation process as evidence for clues in uncovering criminal acts of murder at the Pinrang Police Station. This research uses empirical methods by conducting interviews with the Head of the Pinrang Police Tipiter Unit, Investigators at the Pinrang Police, and PNS Police at the Pinrang Police. In obtaining primary data, the author conducted interviews with investigators and the Pinrang Police Inafis team who used non-probability sampling techniques for sampling. The results of the research show that in the process of investigating the crime of murder in this case the investigative team experienced problems because there was no CCTV at the scene, after doing a fingerprint search. In criminal acts of murder where the perpetrator or suspect has not been revealed, fingerprints are used as a form of evidence that can help investigators disclose the identity of the perpetrator and the chronology of the crime because fingerprints have high credibility in this case.
Efektifitas Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Dokumen atas Objek Tanah yang telah Dialihkan (Putusan No. 634/Pid.B/2020/PN Mks) Alfiani, Andi Nurafni Ayu; Khalid, Hasbuddin; Hambali, Azwad Rachmat
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This research aims to examine the judge’s legal considerations in establishing criminal liability for document forgery involving land that has already been transferred, as well as to assess the extent to which criminal sanctions reflect substantive justice. The object of study is Decision Number 634/Pid.B/2020/PN Mks, which involved the defendant Samudin bin Dg. Bora, who was found guilty of using a falsified deed of sale to regain control over previously transferred land and resell it. An empirical legal approach was employed, using interviews with a judge at the Makassar District Court and members of the public familiar with the issue of document forgery in land transactions. The findings reveal that the judge’s considerations in the aforementioned decision were based on the fulfillment of the elements of Article 263 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code, with the defendant legally and convincingly proven guilty. The verdict, upheld at both appellate and cassation levels, reflects procedural consistency in the application of criminal liability. However, the effectiveness of the criminal justice system in this case appears to be more procedural than substantive. Interviews indicate that the public has not fully experienced tangible legal protection, as document forgery in land disputes remains prevalent and lacks structural preventive measures. This highlights a gap between formal legal outcomes and the realization of justice within the broader community. This study recommends strengthening a criminal law approach that not only emphasizes punishment but also includes more substantive preventive efforts and broader access to legal protection for the public in addressing document forgery in land affairs. Keywords: Document Forgery, Land Ownership, Criminal Liability, Substantive Effectiveness, Case Study, Public Perception
Co-Authors Abd Rahman Alfiani, Andi Nurafni Ayu Alwana, Alwana Anggraeny Arief Bima, Muh. Rinaldy Kantao, A. Sudarman Khalid, Hasbuddin