Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Privat Law Privat Law
Pranoto, '
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
KEABSAHAN PERJANJIAN DIAM-DIAM DALAM PERJANJIAN DISTRIBUTOR (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2178K/PDT/2008 Antara PT Dwi Damai Melawan PT Philips Indonesia) Isnaini, Markhamah; Pranoto, '
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40382

Abstract

AbstractThis article aims to examine the legal issues to find out the validity of a silent agreement after the written agreement in the distributor agreement has expired between PT Dwi Damai against PT Philips Indonesia at Supreme Court Decision Number 2178K/Pdt/2008. Sources of legal materials used were the primary law and secondary law by way of literature/ documents. This study that, the validity of silent agreement can be recognized that the validity when the application of the principle of consensualism or agreement of the parties to enter into an agreement. In agreeing to an agreement the parties can agree on secretly like stating in attitude. In the results of the study, it was found that PT Dwi Damai with PT Philips Indonesia had agreed to enter into a secret agreement by continuing to carry out legal relations for 9 (nine) months after the written distributor agreement has expired.Keywords: Silent Agreement; Validity; ConsensualismAbstrakArtikel ini bertujuan mengkaji isu hukum untuk mengetahui keabsahan atau sahnya suatu perjanjian yang disepakati secara diam-diam setelah perjanjian tertulis dalam perjanjian distributor telah berakhir antara PT Dwi Damai dengan PT Philips Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2178K/ Pdt/2008. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara studi pustaka atau dokumen. Hasil penelitian ini diketahui bahwa keabsahan atau sahnya suatu perjanjian yang disepakati secara diam-diam dapat diakui keabsahannya ketika berlakunya asas konsensualisme atau para pihak telah sepakat dalam mengadakan perjanjian. Dalam menyepakati suatu perjanjian, para pihak dapat menyatakannya secara diam-diam seperti menyatakan dalam sikap. Pada hasil penelitian, diketahui bahwa PT Dwi Damai dengan PT Philips Indonesia telah sepakat mengadakan perjanjian secara diam-diam dengan tetap melakukan hubungan-hubungan hukum selama 9 (sembilan) bulan  setelah perjanjian distributor secara tertulis berakhir.Kata Kunci: Perjanjian Diam-Diam; Keabsahan; Kesepakatan
ANALISIS TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP ISTRI DAN ANAK PASCACERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KLATEN Kusumawardani, Dinda Berliana; Pranoto, '
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48406

Abstract

AbstractThe writing of this law aims to examine the responsibility of the husband towards his wife and children after  divorce divorce. Divorce does not mean the release of the husband’s responsibility to give responsibility to the ex-wife whether iddah, mut’ah, and child income, with conditions according to the ability of the husband. This legal research uses prescriptive empirical legal research. The approach taken with the statutory  approach,  primary legal  materials  used  in  primary law  in  the form  of legislation relating to the husband’s responsibility between divorce divorce and divorce and secondary legal materials used in the form of legal books and legal research are relevant. The legal material collection techniques used include documentary studies and direct interviews with Religious Court Judges in Klaten. Legal material analysis technique uses analytical techniques that are educational by the method of sociology.Keywords: Talak Divorce; Husband’s Responsibility; Wife and Child IncomeAbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji mengenai tanggung jawab suami terhadap istri dan anak  pascacerai talak. Adanya perceraian bukan berarti lepasnya tanggung jawab suami untuk memberikan tanggung jawab kepada mantan istri baik itu nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, dengan syarat sesuai dengan kemampuan suami. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum Empiris yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang dilakukan  dengan pendekatan perundang-undangan, bahan hukum primer yang digunakan dalam hukum primer ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab suami antara cerai talak dan cerai gugat serta  bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  berupa  buku-buku hukum dan penelitian hukum yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan meliputi studi dokumenter dan wawancara secara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama di Klaten. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis yang bersifat deduksi dengan metode silogisme.Kata  Kunci: Cerai-Talak; Tanggung Jawab Suami; Nafkah Istri dan Anak
IMPLEMENTASI POLIS ASURANSI JIWA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA PERBANKAN (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Solo Slamet Riyadi) Sitorus, Roslima Sitorus; Pranoto, '
Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i2.65062

Abstract

AbstractThis article aims to find out the implementation and status of life insurance policies as credit guarantees in banks and the execution of life insurance policies by creditors when there is a default. This research is an empirical legal research with the nature of descriptive research and qualitative approaches. This study uses qualitative methods with primary data sources and secondary data sources in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques in the form of taking the main data from interviews accompanied by a study of supporting documents. The results of this study indicate that life insurance policies in material security are tied to pawns or fiduciaries, because life insurance policies have a right to claim (receivables) which can be classified as movable property. In addition, the position of a life insurance policy is also an additional guarantee. Execution of life insurance policies can be done if an event occurs as agreed, ie the debtor dies. Execution of this life insurance policy can be done as a settlement of the debtor's loan.Keywords: Status; Life Insurance Policies; Credit GuaranteeAbstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan kedudukan polis asuransi jiwa sebagai jaminan kredit pada perbankan serta eksekusi polis asuransi jiwa oleh kreditur saat terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa pengambilan data utama dari wawancara yang disertai dengan studi dokumen-dokumen pendukung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa polis asuransi jiwa dalam jaminan kebendaan diikat dengan gadai maupun fiducia, dikarenakan polis asuransi jiwa memiliki hak tagih (piutang) yang dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak. Selain itu, kedudukan polis asuransi jiwa juga sebagai jaminan tambahan. Eksekusi polis asuransi jiwa dapat dilakukan apabila terjadi peristiwa seperti yang diperjanjikan, yaitu debitur meninggal dunia. Eksekusi polis asuransi jiwa ini dapat dilakukan sebagai penyelesaian dari pinjaman debitur tersebut.Kata Kunci : Kedudukan; Polis Asuransi Jiw;, Jaminan Kredit
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN CASH COLLATERAL KETIKA DEBITUR WANPRESTASI Jinan, Nurul; Pranoto, '
Jurnal Privat Law Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v12i1.50093

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan cash collateral ketika debitur wanprestasi di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tangerang. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, jenis dan sumber data data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara serta data sekunder yang berupa bahan hukum primer yaitu ketentuan undang-undang dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengikatan perjanjian kredit yang dilakukan oleh kreditur dan debitur, terdapat didalamnya suatu klausul mengenai objek jaminan yang diberikan debitur sebagai bentuk dari kesanggupannya untuk melunasi utang seperti cash collateral yang dapat berupa rekening tabungan, bilyet deposito, maupun giro. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal memberikan fasilitas kredit dengan cash collateral jika debitur wanprestasi terletak pada adanya surat kuasa yang diberikan debitur kepada kreditur untuk mencairkan isi dari cash collateral tersebut sebagai pemenuhan utangnya.
KONSEP IDEAL DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA PENGGUNA FINTECH LENDING BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR77/POJK.01/2016 Shanti, Annisa Fidela; Pranoto, '; Tedjomurti, Kukuh
Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i2.64960

Abstract

AbstractThis article aims to find out the ideal concept to realize the principle of user dispute resolution in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016. The research method used is normative legal research. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, with legal material analysis techniques using the syllogism method and interpretation using deductive thinking patterns. Based on the results of research conducted by the author, it is known that there are several ways of resolving disputes intransactions  Fintech  Lending,  but  the Financial  Services Authority whose function is to organize an integrated regulation and supervision system for all activities in the financial services sector has not yet formed an Alternative Dispute Resolution Institution in the field of Fintech Lending. Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 is also considered not effective in resolving disputes in technologybased money lending and borrowing transactions. The Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01 /2016 Is considered not effective because in Article 29 letter e only explains that the settlement of user disputes is simple, fast, and affordable, there is no clear mechanism related to the settlement of the user dispute Fintech Lending, So that the Organizers Fintech Lending do not yet have guidelines for resolving disputes that result in the Operator Fintech Lending being initials of theable to elect the Registrar’s Office Of the South Jakarta District Court To settle disputes with users, especially  Lenders. The  importance Of the  Financial  Services Authority  to establish  an Alternative Dispute Resolution Institution In the field of Fintech Lending So that  Users ofservices Fintech Lending especially  the Lender Get clarityKeywords: Fintech Lending; Ideal Concept; Dispute resolution AbstrakArtikel ini bertujuan untuk  mengetahui konsep  yang  ideal untuk  mewujudkan prinsip penyelesaian sengketa pengguna sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa terdapat beberapa cara menyelesaikan sengketa dalam transaksi Fintech Lending, namun Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan belum membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa  dalam  bidang  Fintech  Lending.  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor   77/POJK.01/2016   juga   dinilai   belum   efektif  untuk   menyelesaikan sengketa dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tersebut dinilai belum efektif karena dalam Pasal 29 huruf e hanya menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau, tidak ada mekanisme yang jelas terkait penyelesaian sengketa pengguna Fintech Lending tersebut, sehingga para Penyelenggara Fintech Lending belum memiliki pedoman untuk menyelesaikan sengketa yang mengakibatkan Penyelenggara Fintech Lending berinisial dapat memilih Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyelesaikan sengketa dengan pengguna khususnya Lender. Pentingnya Otoritas Jasa Keuangan untuk membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam bidang Fintech Lending tersebut  agar para Pengguna layanan Fintech Lending khususnya Lender tersebut mendapatkan kejelasanKata Kunci: Fintech Lending; Konsep Ideal; Penyelesaian Sengketa
KEBIJAKAN BANK BTN KANTOR CABANG SOLO MEMBERIKAN RELAKSASI KREDIT BAGI DEBITUR SAAT MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Solo) Shafira, Deassy Prima; Pranoto, '
Jurnal Privat Law Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v12i1.49996

Abstract

AbstractThis article aims to find out the policies used by Bank BTN Solo Branch Office in providing credit relaxation for debtors during the COVID-19 pandemic. This research is empirical legal research and descriptive-analytical. The approach used in this study is qualitative approach. The type of data used is primary data derived from informant interviews at BTN Solo Branch Office as well as secondary data derived from the study of primary and secondary legal materials that use download and copy techniques and then collect, categorize and qualify primary and secondary legal materials as needed based on research objects. The technique of legal material analysis in this study uses sociological/teleological interpretation, systematic interpretation, and uses interactive analysis model. Legal problems arising in number 2 the points of regulation of POJK No. 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of COVID-19 there is the word "can" which means not obliging banks to implement it, but giving the option to banks to implement or not relax credit based on these regulations in accordance with the policies of each bank. As a result, the policy was used by Bank BTN Solo Branch Office as a legal basis to provide credit relaxation for debtors affected by COVID-19.  
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DALAM GADAI SAHAM MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (LAPS) SEKTOR JASA KEUANGAN El Salwa, Dinda Nisa; Pranoto, '
Jurnal Privat Law Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v12i1.50478

Abstract

This article aims to find out the process of settling share pawn disputes through the Institution of Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution (LAPS). The research method used in this article is normative juridical research, with a statue approach. The sources of law materials used in this article are primary and secondary legal materials. The result of this article, show that the pawn dispute settlement process can be carried out in 2 (two) attempts, through the court or outside the court. The Financial Services Authority (OJK) established an Institution of Alternative Dispute Resolution (LAPS) for the Financial Services Sector which integrates with several dispute resolution institutions. Alternative dispute resolution on share pledges outside the court can be done through mediation, arbitration, or adjudication through the Institution of Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS) in Financial Services Sector.
Co-Authors El Salwa, Dinda Nisa Febriani, Anissa Isnaini, Markhamah Jinan, Nurul Kusumawardani, Dinda Berliana Putri, Rakhel Luckyana Shafira, Deassy Prima Shanti, Annisa Fidela Sitorus, Roslima Sitorus Tedjomurti, Kukuh