Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

KEABSAHAN PERJANJIAN DIAM-DIAM DALAM PERJANJIAN DISTRIBUTOR (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2178K/PDT/2008 Antara PT Dwi Damai Melawan PT Philips Indonesia) Isnaini, Markhamah; Pranoto, '
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40382

Abstract

AbstractThis article aims to examine the legal issues to find out the validity of a silent agreement after the written agreement in the distributor agreement has expired between PT Dwi Damai against PT Philips Indonesia at Supreme Court Decision Number 2178K/Pdt/2008. Sources of legal materials used were the primary law and secondary law by way of literature/ documents. This study that, the validity of silent agreement can be recognized that the validity when the application of the principle of consensualism or agreement of the parties to enter into an agreement. In agreeing to an agreement the parties can agree on secretly like stating in attitude. In the results of the study, it was found that PT Dwi Damai with PT Philips Indonesia had agreed to enter into a secret agreement by continuing to carry out legal relations for 9 (nine) months after the written distributor agreement has expired.Keywords: Silent Agreement; Validity; ConsensualismAbstrakArtikel ini bertujuan mengkaji isu hukum untuk mengetahui keabsahan atau sahnya suatu perjanjian yang disepakati secara diam-diam setelah perjanjian tertulis dalam perjanjian distributor telah berakhir antara PT Dwi Damai dengan PT Philips Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2178K/ Pdt/2008. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara studi pustaka atau dokumen. Hasil penelitian ini diketahui bahwa keabsahan atau sahnya suatu perjanjian yang disepakati secara diam-diam dapat diakui keabsahannya ketika berlakunya asas konsensualisme atau para pihak telah sepakat dalam mengadakan perjanjian. Dalam menyepakati suatu perjanjian, para pihak dapat menyatakannya secara diam-diam seperti menyatakan dalam sikap. Pada hasil penelitian, diketahui bahwa PT Dwi Damai dengan PT Philips Indonesia telah sepakat mengadakan perjanjian secara diam-diam dengan tetap melakukan hubungan-hubungan hukum selama 9 (sembilan) bulan  setelah perjanjian distributor secara tertulis berakhir.Kata Kunci: Perjanjian Diam-Diam; Keabsahan; Kesepakatan
ANALISIS TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP ISTRI DAN ANAK PASCACERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KLATEN Kusumawardani, Dinda Berliana; Pranoto, '
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48406

Abstract

AbstractThe writing of this law aims to examine the responsibility of the husband towards his wife and children after  divorce divorce. Divorce does not mean the release of the husband’s responsibility to give responsibility to the ex-wife whether iddah, mut’ah, and child income, with conditions according to the ability of the husband. This legal research uses prescriptive empirical legal research. The approach taken with the statutory  approach,  primary legal  materials  used  in  primary law  in  the form  of legislation relating to the husband’s responsibility between divorce divorce and divorce and secondary legal materials used in the form of legal books and legal research are relevant. The legal material collection techniques used include documentary studies and direct interviews with Religious Court Judges in Klaten. Legal material analysis technique uses analytical techniques that are educational by the method of sociology.Keywords: Talak Divorce; Husband’s Responsibility; Wife and Child IncomeAbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji mengenai tanggung jawab suami terhadap istri dan anak  pascacerai talak. Adanya perceraian bukan berarti lepasnya tanggung jawab suami untuk memberikan tanggung jawab kepada mantan istri baik itu nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, dengan syarat sesuai dengan kemampuan suami. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum Empiris yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang dilakukan  dengan pendekatan perundang-undangan, bahan hukum primer yang digunakan dalam hukum primer ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab suami antara cerai talak dan cerai gugat serta  bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  berupa  buku-buku hukum dan penelitian hukum yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan meliputi studi dokumenter dan wawancara secara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama di Klaten. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis yang bersifat deduksi dengan metode silogisme.Kata  Kunci: Cerai-Talak; Tanggung Jawab Suami; Nafkah Istri dan Anak
SURAT KEPUTUSAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM KRITERIA JAMINAN PADA PERJANJIAN KREDIT (Studi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sragen) Putri, Rakhel Luckyana; Pranoto, '
Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i2.60051

Abstract

Abstract This article aims to determine whether the Decree of Prospective Civil Servants has met all the criteria for goods as guarantee in the credit agreement at PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sragen. This research was conducted with a descriptive legal research method, which provides carefully studied data about humans, circumstances, and other symptoms aimed at strengthening hypotheses in order to help strengthen old theories or in the context of developing new theories. The research approach used is qualitative in that it uses verbal data to understand the phenomena experienced by the subject. Research location at PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sragen. The source of research is primary legal material in the form of legislation, secondary legal material, namely literature, non-legal material, and tertiary legal material. Data collection technique by interview. Legal materials analysis technique uses qualitative technical analysis with an interactive model. Based on the results of research conducted by the author, it can be concluded that the Decree of Prospective Civil Servants has met the criteria of having economic value, a long period of time, easy to transfer, and the maintenance of guarantee assets does not bother the creditor, but has not fully met the last criteria which has juridical value. Keywords: Decree of Prospective Civil Servants; Guarantee; Credit Agreement Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi seluruh kriteria barang sebagai jaminan dalam perjanjian kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sragen. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan data yang dikaji secara teliti mengenai manusia, keadaan, maupun gejala lainnya bertujuan untuk memperkuat hipotesa-hipotesa supaya membantu memperkuat teori lama atau dalamrangka menyusun teori baru. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif yaitu menggunakan data verbal untuk memahami fenomena yang dialami subjek. Lokasi penelitian di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sragen. Sumber penelitian adalah bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu kepustakaan, bahan non hukum, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknis analisis kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi kriteria memiliki nilai ekonomis, berjangka waktu yang panjang, mudah dalam pengajuan agunannya, serta pemeliharaan aset jaminan tidak merepotkan pihak kreditur, namun belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang terakhir yaitu memiliki nilai yuridis.Kata Kunci: Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil; Jaminan; Perjanjian Kredit
TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA PEER TO PEER LENDING TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR Febriani, Anissa; Pranoto, '
Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i2.60050

Abstract

Abstract This  article  aims  to  review  the  legal  protection  of  lenders  for  the  risk  of  default  in  the implementation of Fintech Peer to Peer Lending in terms of the coorporate legal responsibilities of Peer to Peer Lending. This research is a normative  legal research that is prescriptive  and applied and uses primary and secondary legal material sources. Data collection techniques in this study used the law approach and case approach. Data analysis techniques in this study used the syllogism and mindset method deductively. Legal problems that arise are in the form of weak legal protection for lenders when there is a risk of default, resulting in losses for the lender a nd weak regulations related to the implementation  of Peer to Peer lending specifically on the role of the Peer to Peer Lending organizer in overcoming default risk. The solution to the problem of legal protection for the lender is in the form of efforts to maximize the legal responsibility of organizers of Peer to Peer Lending for its investors. Keywords: Legal Relationship; Legal Responsibility;  Peer to Peer Lending Abstrak Artiel ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman terha dap risiko gagal bayar dalam penyelenggaraan  Fintech Peer to Peer Lending yang ditinjau dari tanggung jawab hukum penyelenggara  Peer to Peer Lending. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan serta menggunakan  sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang  dan pendekatan  kasus. Teknik  analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme dan pola pikir secara deduktif. Permasalahan hukum yang timbul yaitu berupa lemahnya  perlindungan  hukum bagi pemberi pinjaman  saat terjadi risiko gagal bayar sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak pemberi pinjaman serta lemahnya regulasi terkait penyelenggaraan  Peer to Peer lending tekhusus pada peran penyelenggara  Peer to Peer Lending dalam mengatasi risiko gagal bayar. Solusi atas permasalahan  perlindungan  hukum bagi pihak pemberi  pinjaman  yaitu  berupa  upaya  memaksimalkan  tanggung  jawab hukum penyelenggara Peer to Peer Lending bagi para investornya. Kata Kunci : Hubungan Hukum; Tanggung Jawab Hukum; Peer to Peer Lending