Hutapea, Messy Rachel Mariana
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENERAPAN HUKUMAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Hutapea, Messy Rachel Mariana
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 3 No 1 (2020): Februari 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.681 KB) | DOI: 10.30996/jhmo.v3i1.2931

Abstract

Children are still victims of sexual violence by perpetrators who are stronger than victims. Children who are victims of sexual violence have a negative impact on the psychic and mental, so that children will have trauma that is difficult to be eliminated or even prolonged trauma. So that the government established the Law Number 17 of 2016 concerning the Establishment of the Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection into Law. In the laws and regulations, it has been regulated regarding the castration penalty of chemistry. Indonesia is a country that still upholds all human rights possessed by every community in Indonesia without discrimination. This chemical castration execution raises the pros and cons in people's lives. So this chemical castration is considered to have violated the Human Rights of perpetrators of sexual violence against children. This research wants to dig deeper about the use of chemical castration punishment in perpetrators of recurrent crimes in the human rights perspective. This study uses normative research methods with conceptual and legislative approaches. Chemical castration has not been one of the effective penalties and provides a deterrent for perpetrators of sexual violence, so the laws governing chemical castration punishment need to be reviewed.Anak masih menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh para pelaku yang lebih kuat dari korban. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual mendapatkan dampak yang negatif terhadap psikis dan batinnya, sehingga anak akan memiliki trauma yang susah untuk dihilangkan atau bahkan trauma tersebut berkepanjangan. Sehingga pemerintah membentuk peraturan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Didalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah diatur tentang hukuman kebiri kimia. Indonesia adalah negara yang masih menjunjung setiap Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap masyarakat di Indonesia tanpa adanya diskriminasi. Eksekusi kebiri kimia ini menimbulkan pro dan kontra didalam kehidupan masyarakat. Sehingga kebiri kimia ini dianggap telah melanggar Hak Asasi Manusia dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini ingin menggali lebih dalam tentang penggunaan hukuman kebiri kimia pada pelaku kejahatan berulang dalam persektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dengan endekatan konseptual dan perundang-undangan. Kebiri kimia belum menjadi salah satu hukuman yang efektif dan membuat jera untuk pelaku kekerasan seksual, Sehingga undang-undang yang mengatur tentang hukuman kebiri kimia perlu dikaji ulang.
LEGALITAS CRYPTOCURRENCY DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN PENCUCIAN UANG Sam, Yolanda Adelia Bella Lestari; Hutapea, Messy Rachel Mariana; Setiawan, Suyudi
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 18 Nomor 1 Februari 2022
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.6043

Abstract

The rapidly growing currents of globalization and technology are having a tremendous impact on the joints of human life. The one that's currently high and hyper preoccupied is Cryptocurrency (virtual money). Cryptocurrency is a nonformable, yet it is essentially a digital form of digital data or information in the digital form of electronic transactions. Cryptocurrency currently is often used as a cover for criminal offence. Basically, the use of Cryptocurrency has two sides: profit and surplus. Therefore, the study aims to analyze whether Cryptocurrency is a criminal money laundering crime and how legality of the Indonesian use of Cryptocurrency is based on regulations. The research of journal used normative legal methods, constitutional approaches and conceptual approaches. The result of the study as a virtual currency has been debated because it has two sides of a double-edged knife. Cryptocurrency directly benefits the transaction process to those who make the transaction and are safer for the users. However, it can help to facilitate and provide virtual (digital) crime and help crime members more safely washing off their crime results. The legality of the use of Cryptocurrency in Indonesia, when using it as a payment, would not be a valid one because it would not fit the regulations of the law, but instead, cryptocurrency could be traded through a physical trader of crypto assets in the stock exchange. Key word: cryptocurrency; criminal offence; virtual money Abstrak Arus globalisasi dan teknologi berkembang dengan pesat yang memberikan dampak yang luar biasa terhadap sendi kehidupan manusia. Salah satunya yang saat ini ramai dan banyak di perbincangkan adalah cryptocurrency (uang virtual). Cryptocurrency merupakan benda niaga yang tidak berbentuk, namun pada dasarnya berbentuk digital berupa data atau informasi dalam bentuk digital dalam transaksi elektronik. Cryptocurrency pada saat ini sering dijadikan sebagai penyamaran dari sebuah tindak pidana. Pada dasarnya Penggunaan cryptocurrency memiliki dua sisi yaitu keuntungan dan kelebihan. Sehingga Penelitian ini bertujuan menganalisa apakah cryptocerrency termasuk Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang dan bagaimana legalitas penggunaan cryptocerrency di Indonesia yang didasarkan Peraturan perundang-undangan. Pada penelitian jurnal ini menggunakan metode hukum normatif, dan menggunakan pendekatan undang-undang serta pendekatan konseptual. Hasil penelitiannya adalah mata uang virtual (cryptocurrency) telah menjadi perdebatan karena memiliki dua sisi pisau yang bermata dua dan sama-sama tajamnya. Secara langsung cryptocurrency memberikan banyak manfaat bagi proses transaksi bagi para pihak yang melakukan transaksi dan lebih aman bagi penggunanya. Namun, disisi yang lainnya dapat membantu untuk memfasilitasi dan menyediakan kejahatan dunia maya (dunia digital) serta membantu anggota pelaku kejahatan lebih aman dalam mencuci hasil kejahatannya. Legalitas penggunaan cryptocurrency di Indonesia, apabila menggunakan sebagai alat pembayaran maka bukanlah alat yang sah karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Namun, sebaliknya cryptocurrency atau asset crypto dapat diperdagangkan melalui pedagang fisik yang berupa aset kripto di bursa berjangka dan dapat dimiliki. Kata kunci: cryptocurrency; tindak pidana; uang virtual