Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Supriatna, Ento
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Aspek Pengawasan Dalam Pembangunan (Telaah Kritis Terhadap Konsep Dan Model Pengawasan Di Indonesia) Supriatna, Ento
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 3, No 1 (1998)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v3i1.651

Abstract

Krisis yang melanda Indonesia saat ini tidak bisa dilepaskan dari kinerja birokrasi yang menurut Weber dianggap sebagai salahsatu organisasi yang paling dominan dalam pemerintahan di negara berkembang. Sementara itu aspek pengawasan merupakan salahsatu dari empat dimensi perilaku organisasi yang mempengaruhi kinerja sebuah organisasi. Evaluasi dan analisis atas model pengawasan ini perlu difokuskan dalam tiga aspek, yaitu: kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan atau sistem administrasi, serta aspek perilaku aparatur pemerintah.
Analisis Kewenangan Daerah dan Pendekatan Kuantitatif Dalam Penataan Kelembagaan (Simulasi Bidang Kewenangan Pekerjaan Umum) Fernanda, Desi; Supriatna, Ento
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 8, No 2 (2000)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v8i2.601

Abstract

Lahirnya UU Nomor 22 Tahun1999 mengakibatkan perubahan frontal dalam hal rumusan kewenangan daerah. Selanjutnya permasalahan yang harus dijawab adalah bagaimana mewadahi kewenangan tersebut dalam struktur kelembagaa. Dalam rangka menjawab pertanyaan itulah, diperlukan kajian cukup mendalam, tidak saja secara kualitatif namun juga pendekatan kuantitatif. Tulisan ini menggunakan analisis Savas tentang pembagian jenis-jenis barang publik dan privat untuk menilai seberapa besar peranan pemerintah dalam penyelenggaraan suatu kewenangan. Hasil skoring atau penilaian kemudian diinteroretasikan kedalam pola kelembagaan yang mungkin dapat dikembangkan.
Evaluasi Kebijakan Uji Coba Otonomi Daerah (Tinjauan Pelaksanaan Uji Coba Otonomi Daerah di Kabupaten Bandung dan Sidoarjo, serta Prospeknya) Supriatna, Ento
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 1 (1999)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i1.645

Abstract

Isu otonomi daerah yang dihubungkan dengan upaya transformasi demokrasi menuju “good governance” telah menjadi isu yang sangat kental dalam wacana sistem politik dan pemerintahan Indonesia saat ini. Apalagi setelah ditetapkannya UU Nomor 22 tahun 1999 beberapa waktu yang lalu. Isu otonomi ini sebenarnya sudah mulai terangkat pada saat adanya PP No. 45 tahun 1992 tentang Peletakan Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II yang ditindaklanjuti dengan Kepmendagri No. 105 Tahun 1994 tentang penetapan 26 Daerah Tingkat II sebagai lokasi uji coba pelaksanaan Otonomi Daerah yang dua diantaranya adalah Kabupaten Bandung untuk Jawa Barat dan Kabupaten Sidoadjo untuk Jawa Timur. Bercermin dari pelaksanaan uji coba di dua daerah tersebut hendaknya cukup memberi makna dalam menyongsong semangat transformasi yang dibawa oleh UU yang baru tersebut.
Co-Authors Desi Fernanda