Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Muttaqin, Muhammad Afif
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Evaluasi Kebijakan Perbandingan Pengadaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara antara Mekanisme Swakelola dan Mekanisme Outsourcing di Puslatbang PKASN Lembaga Administrasi Negara Muttaqin, Muhammad Afif
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 27, No 2 (2024)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v27i2.1033

Abstract

This research is motivated by issues encountered in the implementation of non-civil servant recruitment policies at the Puslatbang PKASN of the National Institute of Public Administration. These issues include the salaries of non-civil servant staff not meeting the regency or municipality minimum wages (UMK) and disciplinary violations due to inadequate work supervision. There are two policy options for recruiting non-civil servants: self-management and outsourcing. Puslatbang PKASN has implemented both mechanisms; however, the benefits of these mechanisms have not yet been analyzed. Therefore, this study aims to evaluate the non-civil servant staff recruitment policy at the PKASN Training Center from an economic perspective by comparing these two recruitment mechanisms. This aligns with one of the objectives of procurement, which is to achieve the best value for money. In this research, the author employs a comparative study using a quantitative method through cost-benefit analysis (CBA). The cost element is assessed based on expenses incurred at each stage of the recruitment process, while the benefit element is evaluated based on the value of the services provided by non-civil servant staff in supporting Non-Tax State Revenue (PNBP) activities at the Puslatbang PKASN. The Net Present Value (NPV) and Internal Rate of Return (IRR) are used as investment appraisal methods to assess the costs and benefits of the recruitment. The conclusion drawn from the study indicates that both self-management and outsourcing mechanisms are viable for continuing the recruitment of non-civil servants. However, when comparing the two, the self-management mechanism is more beneficial and efficient than the outsourcing mechanism
Membangun Kebijakan Adaptif Menuju Dynamic Governance Muttaqin, Muhammad Afif
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 25, No 1 (2022)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v25i1.773

Abstract

Saat ini dunia mengalami perubahan cepat di lingkungan strategis yang serba bergejolak, kompleks, dan tidak pasti di era VUCA. VUCA (votality, uncertainity, complexity, dan ambiguity) merupakan suatu kondisi tidak dapat diprediksi dan berubah cepat sehingga model saat ini dianggap tidak mampu lagi menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian (Mack et al., 2015). Amalia (2020) menambahkan kondisi VUCA semakin diperparah kehadiran wabah Covid-19 yang menyebabkan munculnya masalah di semua sektor kehidupan. Pemerintah dituntut mampu beradaptasi dan merespon perubahan tersebut agar dapat mengatasi berbagai permasalahan dengan cepat. Pemerintahan dinamis (dynamic governance) masih menjadi jawaban yang relevan dalam menghadapi tantangan yang ada saat ini. Neo dan Chen (2007) memaknai dinamis ini pada kondisi adanya berbagai ide dan persepsi baru, perbaikan terus menerus, respon yang cepat, penyesuaian secara fleksibel, serta munculnya inovasi-inovasi yang kreatif. Dengan demikian konsep dynamic governance dapat dijelaskan sebagai kemampuan pemerintah untuk menyesuaikan proses perumusan dan implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan jangka panjang (Rahmatunnisa, 2019).
Desentralisasi Dan Otonomi Daerah; Desentralisasi, Demokratisasi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Christina, Rina; Muttaqin, Muhammad Afif
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 13, No 2 (2010)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v13i2.319

Abstract

Beberapa waktu belakangan semenjak bergulirnya gelombang reformasi, otonomi daerah menjadi salah satu topik sentral yang banyak dibicarakan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dimulai sejak pemerintah mengeluarkan UU No. 22 dan UU No. 25 tahun 1999 yang berisi tentang pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Akan tetapi proses implementasi otonomi daerah yang sudah berjalan sejak 1 Januari 2000 ini dalam pelaksanaannya banyak menghadapi kendala-kendala, baik itu pada tataran konsepsional maupun praktek-praktek di lapangan. Oleh karena itu, guna membahas masalah ini, pada tahun 2002 diadakan workshop yang menampilkan pakar, praktisi, birokrat, dan pengamat yang selama ini menggeluti masalah otonomi daerah. Hasil dari workshop tersebut kemudian dibukukan dan diberi judul Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Co-Authors Christina, Rina