Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Ruhara, Ara
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Agenda Pembangunan Dalam Rangka Menunujang Reformasi Nasional : Sebuah Gagasan Ruhara, Ara
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 3 (1999)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i3.630

Abstract

Reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia belakangan ini salah satunya didorong oleh kurang adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang sah, disamping relatif masih sedikitnya pejabat”bersih diri” yang duduk di dalmanya. Untuk menunjang keberhasilan reformasi bidang pemerintahan tersebut, maka pemerintah yang baru harus mampu merumuskan agenda pembangunan di bidang-bidang lainnya, yang didasari pula oleh semangat reformasi. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gagasan alternatif tentang strategi pembangunan yang perlu ditempuh saat ini dan yang akan datang
MekanismeKoordinasi Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Dekonsentrasi (Koordinasi Kewilayahan) Di Prpinsi Ruhara, Ara
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 3 (2001)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i3.579

Abstract

Dalam era otonmi luas dewasa ini, funsi koordinasi di propinsi memegang peranan sangat penting. Disamping untuk menjembatani kepentingan antara pusat-propinsi dan kabupaten kota. Koordinasi yang dilakukan gubernur juga dimaksudkan untuk menjamin kelancaran pemerintahan propinsi pasca likuidasi aparat vertikal di daerah. Kondisisperti in mengisyaratkan perlunya perumusan dan atau penyempurnaan konsep koordinasi kewilayahan. Tiga saran konkrit yang diajukan disini adalalah integrasi fungsional, integrasi institusional, serta integrasi program.
Peningkatan Produktivitas Pemerintah Melaluui Restrukturisasi Kelembagaan Dan Pemberdayan Partisipasi Masyarakat Ruhara, Ara
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 8, No 2 (2000)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v8i2.599

Abstract

Proses globalisasi selalu mensyaratkan kesiapan dan daya saing dari suatu neagara. Untuk itu, secara internal maupun eksternal perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat. Salah satu langkah internal yang menjadi pilihan penting adalah restrukturisasi, yakni setiap usaha untuk menuju organisasi yang lebih efektif, efisien lebih produktif, dibanding sebelum dilakukannya restrukturisasi. Dalam hubungan ini, restrukturisasi dapat dilakukan dengan 4 macam pendekatan, yaitu pendekatan aspek manajemen, anggaran, partisipasi masyarakat (kemitraab), serta rasio input-output, aspek partisipasi sekaigus juga merupakan sasaran social control terhadap penyelenggaraan administrasi publik di Indonesia.
Co-Authors