Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

1.197

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Yuridis JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Scientia Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi

Siti Nurul Intan Sari D, Siti Nurul

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Author-ID : 1496343

Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL BERDASARKAN KONVENSI PARIS DAN PERJANJIAN TRIPS SERTA PENERAPANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK Sari D, Siti Nurul Intan
Jurnal Yuridis Vol 2, No 2 (2015): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Marks is a sign in the form of images, names, words, letters, numbers, color composition, or a combination of these elements, having distinguishing features and used in the trading of goods or services. Marks can be divided into three types based on reputation and renown of a marks, namely: normal marks, well-known marks and famous marks. In the business world, many once we find well-known marks that come from outside and within the country. The need to protect well-known marks becomes very important, in the face of the violations that occurred in the trade of goods and services. Protection well-known marks is needed to avoid loss of mark holders and consumer users of goods and services. In this paper, the problem : What is law protection of well-known marks based on the Paris Convention and the Trips Agreement and the application pursuant to Law No. 15 of 2001 on Marks? Legal Protection for well-known marks can be attributed to the Paris Convention, Trips Agreement and Law No. 15 of 2001 on Marks.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY (STUDI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP) Kurniawan, Ridho; Sari D, Siti Nurul Intan
Jurnal Yuridis Vol 1, No 2 (2014): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Criminal responsibility adopted by the Indonesian criminal law and environmental law are regulated in Law Number 32/ 2009 on Environmental Protection and Management. The principle of fault liability based complicate law enforcement in the process of criminal evidence. Law Number 32/2009 on Environmental Protection and Management of the Environment has set a strict liability issue but nevertheless the strict liability only obligate to pay compensation in the event a civil lawsuit. Criminal law recognize the strict liability. Strict liability is defined as liability without fault is criminal liability without proof of fault further to the offender. In criminal cases involving corporate environment needs to be applied the principle of strict liability, so that the strict liability can be expanded application not only to the claim for damages in civil cases but can also be done in the legal protection of penal law, is expected with the integration of the law will be able to simplify the process of proving environmental crime by the corporation . This research aims to determine the corporate criminal liability based on the principle of Strict Liability and its implications of the application of strict liability corporation in the process of proving environmental crime.

PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI APARTEMEN SEBAGAI PEMBATAS PEMENUHAN AZAS KESEIMBANGAN Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe
Jurnal Yuridis Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v8i2.3720

Pelaksanaan jual beli apartemen banyak dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu unit apartemen yang akan dibeli yang dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai pengikatan sementara, dikarenakan apartemen belum lunas, belum selesai dibangun, ataupun sertifikat yang belum pecah. Namun, dalam pelaksanannya, banyak PPJB apartemen yang menimbulkan wanprestasi di kemudian hari yang berujung pada gugatan yang dilakukan oleh pembeli (konsumen). Pada prakteknya, pembuatan PPJB Apartemen dibuat oleh salah satu pihak yaitu pihak pengembang, sehingga tidak terdapat keseimbangan kehendak dari para pihak. Perjanjian selain harus mememnuhi syarat-syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, juga harus memberlakukan asas-asas dalam perjanjian, salah satu asasnya keseimbangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan asas keseimbangan dalam PPJB apartemen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini, bahwa dalam PPJB Apartemen terdapat penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi dari pihak pengembang terhadap pihak pembeli dimana isi perjanjian yang dibuat oleh pengembang hanya menguntungkan pihak pengembang yang posisi tawarnya lebih tinggi dan merugikan pembeli yang tidak ikut serta dalam menentukan isi perjanjian, sehingga tidak terpenuhinya asas keseimbangan dalam PPJB apartemen. Penentuan isi PPJB apartemen yang dilakukan secara sepihak oleh pihak pengembang, lebih banyak menguntungkan pengembang saja, sehingga menyebabkan sering terjadinya wanprestasi yang merugikan pihak pembeli dan menimbulkan gugatan dari pembeli di kemudian hari.

Co-Authors Arzetta Zahra Metthania Muhammad Hadi Alhadar RIDHO KURNIAWAN, RIDHO Riska Natagina Putri Rizqi, Fadhila Sulis Anita

Title Search

Found 3 Documents Search Journal : Jurnal Yuridis

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Yuridis