Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

REKONSTRUKSI NEGARA HUKUM PANCASILA DALAM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN DI INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945REKONSTRUKSI NEGARA HUKUM PANCASILA DALAM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN DI INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945 Gunawan, Mohammad Sigit
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.755 KB)

Abstract

Pada awal pembentukannya Indonesia didaulat sebagai negara yang berkeadilan dan berkemanusiaan sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Dengan merujuk dari penjalasan di atas, dapat dikatakan bahwa sedari dulu Indonesia adalah negara yang dibentuk untuk menjadi negara hukum. Namun pada perkembangannya tidak demikian. Terdapat banyak penyimpangan terkait hukum. Karya tulis ini berpendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan dari sumber literatur yang menyangkut tentang Indonesia sebagai negara hukum. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan awal bahwa Indonesia masih belum menjalankan negara hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sehingga menjadi sebuah kewajiban untuk melakukan rekonstruksi negara hukum agar penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia berdasar pada UUD 1945 dan Pancasila.
PERAN DAN FUNGSI COVERNOTE NOTARIS PADA PERALIHAN KREDIT (TAKE OVER) PADA BANK Gunawan, Mohammad Sigit
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.328 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi covernote notaris pada peralhan kredit pada bank. Penelitian ini bermetodekan yuridis empiris dengan pendekatan pustaka dan dasar hukum Negara Republik Indonesia. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa surat keterangan Notaris (covernote) dalam pelaksanaan peralihan hak kreditor berakibat hukum pada benda yang akan menjadi objek agunan calon nasabah debitor yang hutangnya akan dilunasi oleh bank dapat diproses sebagai benda agunan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Dengan dikeluarkannya covernote oleh Notaris maka berakibat hukum pada dilakukannya pengikatan dan penandatanganan perjanjian kredit dengan calon nasabah debitor. Surat keterangan Notaris sendiri tidak memiliki landasan hukum normatif, melainkan hanya berlandaskan pada hukum kebiasaan. Peran covernotes adalah untuk meyakinkan pihak bank bahwa calon debitor akan segera menyelesaikan persyaratan, melunasi dokumen syarat, serta menyelesaikan segala hal yang terkait dengan benda yang menjadi objek agunan. Pihak bank percaya bahwa dengan keluarnya surat ini pihak debitor akan menyelesaikan kewajibannya segera. Namun di luar daripada itu, bagi debitor, surat ini bertindak sebagai surat yang mempermudah proses pencairan dana pinjaman. Melalui surat ini keduanya tidak mendapat kerugian satu dengan yang lain dengan catatan, keduanya tidak mencederai isi surat keterangan tersebut.
Legal Protection of Children's Personal Data in the Digital Era Novira, Devi; Astuti, Widiah Sri; Albadi, Muhammad Fariz; Harmono, Harmono; Gunawan, Mohammad Sigit
Journal of Social Research Vol. 3 No. 9 (2024): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v3i9.2195

Abstract

In the rapidly evolving digital era, the use of digital technology has become an integral part of everyday life, including for children. However, this development also raises concerns about the protection of children's personal data in the digital environment, which is vulnerable to misuse and exploitation. The purpose of this study is to determine and analyze the legal protection of children's personal data in Indonesia in the context of the digital era and explore the negative impact of the abuse of children's privacy rights in the digital environment, using a normative juridical research method with a statutory approach. The results show that in Indonesia there are several laws that protect children's personal data, such as the Child Protection Act, the Electronic Information and Transaction Act, the Personal Data Protection Act, the Minister of Communication and Information Technology Regulation, and the Government Regulation on Compensation for Children Who Are Victims of Criminal Acts. The negative impacts of the misuse of children's privacy include the risk of cybercrime, impaired child development, and emotional trauma. Therefore, efforts to improve the protection of children's personal data in the digital era are still needed by the government, technology platform providers, and parents to create a safe online environment that supports children's growth and development. The findings of this study have significant implications for policymakers, legal practitioners, and stakeholders involved in child protection in the digital space. Strengthening the legal framework and ensuring its effective implementation are important steps to protect children's personal data from misuse.
Pandangan Yuridis Terkait Sistem Pengolahan Tanah Kas Desa Gunawan, Mohammad Sigit; Karina, Siska
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1450

Abstract

This research explores the juridical perspectives related to the village treasury land management system. The primary focus of this study is the analysis of legal aspects associated with the administration of village treasury land, including ownership, utilization, and regulations governing the system. Through a juridical approach, this research delves into the existing regulations, relevant policies, and legal viewpoints influencing the village treasury land management system. By understanding these juridical perspectives, it is anticipated that this study will contribute to the improvement and development of the village treasury land management system in accordance with applicable legal provisions.