Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Widya : Jurnal Hukum Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam
Hidayat, Hasannudin
Unknown Affiliation
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS RELEVANSI TEORI RICHARD POSNER DALAM PENGEMBANGAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA: STUDI KASUS PADA KONTRAK BISNIS DI SEKTOR KEUANGAN Sudira, I Wayan; Hidayat, Hasannudin; Fauzi, M. Ali
Kertha Widya Vol 12, No 1 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v12i1.1953

Abstract

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan integrasi ekonomi yang semakin mendalam, hukum ekonomi memegang peran penting dalam mengatur aktivitas ekonomi dan perdagangan. Di Indonesia, pengembangan hukum ekonomi menghadapi tantangan besar, mencakup aspek regulasi perdagangan, investasi, dan perlindungan konsumen. Teori ekonomi hukum Richard Posner, yang memandang hukum sebagai instrumen efisiensi ekonomi, menawarkan perspektif baru yang relevan untuk pengembangan hukum ekonomi di Indonesia. Metode penelitian menggunakan studi literatur untuk mengembangkan kerangka berpikir baru berdasarkan analisis berbagai jurnal, buku, dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan relevansi signifikan teori Posner dalam konteks Indonesia. Teori ini membantu memahami peran hukum dalam ekonomi, menganalisis dampak ekonomi dari aturan hukum, mengembangkan hukum yang efisien dan adil, meningkatkan kepastian hukum, serta menyelesaikan sengketa ekonomi. Penerapan aspek-aspek teori Posner, seperti efisiensi alokasi sumber daya, penegakan kontrak, dan analisis biaya-manfaat, harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik Indonesia. Integrasi hukum adat ke dalam kerangka hukum ekonomi modern juga penting untuk menciptakan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Kesimpulannya, penerapan teori Posner dapat memperkaya pengembangan hukum ekonomi di Indonesia dengan merumuskan kebijakan hukum yang adaptif dan efektif dalam menghadapi tantangan globalisasi serta perubahan ekonomi yang cepat. Pengembangan hukum ekonomi yang berdasarkan prinsip efisiensi dan kesejahteraan ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Hubungan Negara dan Otoritas Agama dalam Pengawasan Penerapan Syariah di Indonesia Zuhdi, Achmad; Saputra, Edi; Hidayat, Hasannudin; Umam, Khoirul; Hayamansyah, Didi
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 10 No 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v10i2.12812

Abstract

This study examines the functional relationship and institutional conflict between religious authorities namely the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN MUI) and the Sharia Supervisory Board (DPS) and state authorities, particularly the Financial Services Authority (OJK), in supervising sharia compliance within Indonesia’s financial institutions. Employing a normative-qualitative method with a statutory and conceptual approach, the research analyzes relevant laws, DSN fatwas, OJK regulations, as as well as a conceptualized model derived from legal approaches and public management theory. The findings reveal a structural gap: DSN MUI’s fatwas significantly influence regulatory practice yet lack formal legal force, while OJK, despite its regulatory mandate, cannot substantively review those fatwas. Moreover, DPS appointments by financial institutions raise concerns about independence and public accountability. As a scholarly contribution, this study introduces the Integrated Sharia Governance Framework (ISGF), a model that proposes procedural integration between DSN MUI and OJK, strengthens DPS oversight, and embeds fatwas into formal regulatory processes without eroding religious autonomy. The ISGF serves as a normative solution to institutional fragmentation and offers a context-sensitive approach to harmonizing religious authority with democratic rule-of-law principles in Indonesia’s sharia financial governance
Co-Authors EDI SAPUTRA Hayamansyah, Didi I Wayan Sudira Khoirul Umam M. Ali Fauzi Zuhdi, Achmad