Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Refined Guidelines for Selecting Hilal Observation Points in Tropical Regions: Insights from Bengkulu City Taman, Badrun
Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan Vol 11, No 1 (2025): Al-Marshad
Publisher : University of Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jam.v11i1.17800

Abstract

This research evaluates the Bengkulu Provincial Government Mess as a potential site for rukyatulhilal, given that its selection has lacked a systematic, scientific foundation. The study focuses on three main aspects: first, the region’s geographical and astronomical characteristics; second, how well the chosen location aligns with established ideal parameters for crescent observation; and third, how site determination can be adapted to local conditions based on empirical findings. A qualitative approach grounded in geographical-astronomical analysis was employed. The results reveal that factors linked to the western horizon—specifically its alignment with the Indian Ocean at sea level—introduce notable meteorological disturbances, including high wave activity, strong sea breezes, and elevated water vapor content, all of which can impede visual detection of the hilal. Based on these insights, the study proposes updated criteria for selecting observation sites, recommending that optimal locations avoid a western horizon directly at sea level, particularly along the Indian Ocean frontage. 
The Reconstruction of Qibla Burial Practice: An Islamic Law and Human Rights Perspective Fatimah, Fatimah; Taman, Badrun; Baxadirovna, Bazarova Dildora
Jurnal Suara Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v7n2.p328-349

Abstract

The Indonesian state has an obligation to protect the basic rights of its citizens, including the right to be buried properly according to their religion and beliefs. This research aims to analyze the reconstruction of regulations on burial practices facing the Qibla for Muslims from the perspective of Islamic law and human rights. This study is a normative legal research with a conceptual and legislative approach. The research findings emphasize that the state plays a role in ensuring that Muslims can fulfill their religious obligation regarding graves facing the Qibla, which can be realized through the provision of appropriate burial facilities, education, and non-discriminatory regulations. The local government strives to achieve this by measuring and establishing the direction of the qibla at Public Cemeteries (TPU), enhancing socialization, and conducting regular calibration and evaluation. Therefore, the state needs to reconstruct the regulations for graves facing the Qibla, in accordance with Islamic law and positive law, through the revision of Government Regulation No. 9 of 1987, which includes standardizing the direction of the Qibla, educating burial officers, optimizing land use, and clarifying the role of local governments. With comprehensive regulations, the state can guarantee human rights, particularly the freedom of religion and belief. Keywords: Religious Rights, Islamic Law, Islamic Burial, Role of the State.
Pendampingan Kalibrasi Arah Kiblat Pemakaman Pada Pengurus TPU  Kota Bengkulu dengan Media “Qibla Triangle Bengkulu City” Taman, Badrun; Fauzan, Ahmad; Sugeng, Sugeng; Hermanto, Doki; Amin, Alfauzan; Suradi, Suradi
DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 6 No 2 (2024): Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Juli-Desember 2024
Publisher : Pusat Pengabdian Masyarakat LPPM IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/ryasf087

Abstract

Pendampingan kalibrasi arah kiblat di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Bengkulu dilakukan untuk meningkatkan akurasi arah kiblat pada pemakaman sesuai dengan ketentuan fikih Islam. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi pengurus TPU mengenai pentingnya keakuratan arah kiblat, yang merupakan bagian dari pelaksanaan ibadah dan kepatuhan terhadap syariat. Media yang digunakan adalah "Qibla Triangle Bengkulu City," yaitu alat berbentuk segitiga yang dirancang khusus untuk mengukur arah kiblat di Kota Bengkulu dengan mempertimbangkan kondisi geografis lokal. Pendekatan yang digunakan adalah Asset Based Community Development (ABCD), yang memanfaatkan aset-aset masyarakat seperti pengetahuan lokal dan keterampilan teknis untuk meningkatkan akurasi arah kiblat. Kegiatan ini melibatkan pelatihan kepada seluruh pengurus TPU dan petugas teknis, sosialisasi mengenai pentingnya arah kiblat, serta pemantauan berkelanjutan untuk memastikan keakuratan. Evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar TPU memerlukan penyesuaian arah kiblat untuk memenuhi standar fikih. Keberlanjutan kegiatan ini dijamin melalui pelatihan lanjutan dan penyediaan alat kalibrasi
TRADISI KAWIN NGARAH GAWE DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi di Desa Bukit Harapan Air Rami Kabupaten Mukomuko) Sultanudin, Atep; Fahimah, Iim; Taman, Badrun
Al Hakam : The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues Vol 2 No 2 (2022): Al Hakam
Publisher : Study Program of Islamic Family Law, Syari'ah Faculty, University of Al-Hikmah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35896/alhakam.v2i2.341

Abstract

This paper discusses the implementation of the Ngarah gawe marriage tradition in Bukit Harapan Village, Air Rami District, Mukomuko Regency, Bengkulu province, and how it is reviewed from the perspective of Islamic law. The research method used in this research is using the field research method (field research). The location of the research is in Buki Harapan Village, Air Rami District, Mukomuko Regency, and the data collection techniques are interview, observation and documentation methods. The results of the research are: (1) the implementation of the ngarah gawe marriage tradition is as follows; narosan, seserahan, ngaras, ngeuyeuk seureuh, and marriage contracts, with the aim of preparing to create a harmonious, peaceful and peaceful family through the assessment of the in-laws. (2) as for the process of implementing the ngarah gawe tradition, it does not conflict with Islamic Shari'a because in the process of implementation, the values or Islamic Shari'a are not forgotten in the slightest.
Pelangka Padang Pada Pernikahan Di Desa Sri Kuncoro Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Perspektif ‘Urf Rohmadi, Rohmadi; Taman, Badrun; Ramlan, Ramlan; Khairuddin, Khairuddin
MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 2, No 1 (2023): Maret
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mua.v2i1.5074

Abstract

Tujuan dari penelitian ini pertama, untuk mengetahui bagaimana masyarakat Desa Sri Kuncoro, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu melakukan tradisi membayar padang langka. Kedua, belajar dari sudut pandang “Urf” bagaimana masyarakat Desa Sri Kuncoro di Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, melakukan prosesi adat untuk membayar padang langka tersebut.  Metode yang digunakan adalah pendekatan lapangan dengan pendekatan norma sosial. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Pertama, tradisi membayar padang langka yang dilakukan oleh masyarakat desa Sri Kuncoro adalah dengan membayar sejumlah uang kepada lembaga adat yang ada di desa tersebut sebagai simbol penghormatan dari pihak mempelai pria. Di luar desa Sri Kuncoro. Dasar hukumnya adalah Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peraturan Desa dan Adat Istiadat Desa Sri Kuncoro. Pengantin pria akan melakukannya langsung sesuai adat desa setempat. Waktu pembayaran uang adalah sebelum penandatanganan akad nikah, yaitu pada saat pesta perkawinan. Dampaknya, jika tidak membayar, Anda dianggap sebagai pendatang yang tidak menghargai adat istiadat dan tidak mendapat perhatian sosial di masyarakat. Pernikahan akan ditunda sampai pengantin pria membayar uang tradisional Padang yang langka. Keistimewaan uang adat Langka Padang adalah melambangkan rasa hormat terhadap pendatang baru (laki-laki) yang akan mengawini gadis desa Sri Kuncoro. Hal ini merupakan simbol penerimaan masyarakat terhadap seorang pria yang menikah dengan warga Desa Sri Kuncoro. Kedua, hukum adat Pangkalan Padang dimasukkan ke dalam “urf Shahih” karena maksud dan tujuan didirikannya Rangka Padang adalah sebagai simbol penghormatan terhadap pendatang dan penerimaan laki-laki pendatang oleh masyarakat desa. Tujuannya agar keputusannya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum nasional yang ada di Indonesia.