Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Idea JUSTISI
Elvlyn, Elvlyn
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Penguasaan Tanah Tanpa Hak Di Wilayah Jakarta Utara Elvlyn, Elvlyn; Agista, Chatarina Dwi; Oktavina, Margaretha Andini
Syntax Idea Vol 2 No 4 (2020): Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-idea.v2i4.191

Abstract

Penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini masih belum berjalan sebagaimana semestinya, sangat memprihatinkan dan masih membutuhkan banyak perhatian, salah satunya adalah penegakkan hukum atas kejahatan terhadap tanah. Setiap Warga Negara Indonesia, masing-masing memiliki hak-hak atas tanah. Hak atas tanah diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Diantara tujuan pokok dibentuknya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yakni menempatkan asas-asas untuk memberikan kepastian hukum terkai hak atas tanah. Guna mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah serta memperkecil kemungkinan terjadinya tindak kejahatan terhadap tanah, pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan yaitu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Namun, nyatanya masih banyak warga Indonesia yang tidak peduli dengan peraturan itu. Dalam penelitian yang dilakukan di wilayah Jakarta Utara, penguasaan tanah tanpa hak yang sudah terbukti akan ditindaklanjuti dengan sebuah penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dengan merujuk pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian atau Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak. Tujuan dari penertiban yang dilakukan untuk mengajak masyarakat agar lebih tertib dan bijak, sehingga terciptanya tatanan kota yang sebagaimana mestinya.
Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Digitalisasi UMKM Di Tengah Pandemi Elvlyn, Elvlyn; Marhaen, Delpedro
JUSTISI Vol. 8 No. 2 (2022): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v8i2.1707

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas perlindungan hukum terhadap pelaku usaha serta dampak UU Cipta Kerja terhadap digitalisasi UMK-M di tengah pandemi. Penelitian ini merupakan kajian hukum yang menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang bersumber pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, buku-buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya. Hasil kajian ini menunjukkan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam digitalisasi UMK-M meliputi: kemudahan legalitas usaha dan akses informasi; kemudahan pembiayaan dan insentif; larangan usaha besar dan menengah untuk memiliki dan/atau menguasai UMK; mendapatkan alokasi dan jaminan untuk produksi dan pemasaran; dan pemberian layanan bantuan serta pendampingan hukum. UU Cipta Kerja turut berdampak positif dalam mendorong digitalisasi UMK-M di tengah pandemi yang ditandai dengan meningkat transaksi e-commerce,  nilai transaksi dagang elektronik, nilai transaksi digital banking, dan lain sebagainya. 
Co-Authors Agista, Chatarina Dwi Marhaen, Delpedro Oktavina, Margaretha Andini