Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran BNPT dan Polri dalam Taktik End-to-End Deradikalisasi: Perspektif Hukum Administrasi dan Koordinasi Lintas Sektor Nova, Reeza Andi; Putro, Resmanto Widodo; Waluyo, Dangan
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7854

Abstract

Fenomena keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai Foreign Terrorist Fighter (FTF) dalam konflik Suriah telah menjadi ancaman multidimensi dan asimetris yang menuntut respons strategis terpadu dari Pemerintah Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (Densus 88/Polri) dalam mengimplementasikan taktik deradikalisasi secara end-to-end, khususnya ditinjau dari perspektif hukum administrasi dan koordinasi lintas sektor. Menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan analisis data N-Vivo 15, temuan menunjukkan bahwa Motivasi Ideologis adalah faktor paling dominan, yang dimobilisasi melalui Jaringan Sosial. Taktik end-to-end yang memadukan hard power (penindakan Densus 88) dan soft power (pembinaan BNPT dan Bapas) berjalan, namun terhambat oleh tantangan krusial, yakni kelemahan koordinasi lintas sektor dan kegagalan dalam reintegrasi sosial-ekonomi pasca-Lapas. Kesenjangan ini terbukti secara empiris melalui kasus subjek pada hal subyek S yang memandang kemampuan militernya sebagai "aset yang ditidurkan (Asset on Hold)", yang siap diaktifkan kembali jika kondisi ekonomi dan sosial tidak terjamin. Implikasinya, kegagalan ini berkontribusi pada potensi residivisme dan menguatkan argumentasi bahwa isu FTF telah disekuritisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas deradikalisasi sangat bergantung pada penguatan hukum administrasi dan koordinasi yang menjamin rehabilitasi ekonomi yang berkelanjutan, serta monitoring jangka panjang oleh Densus 88, untuk secara fundamental memutus siklus ancaman teror.
Indonesia’s FTF Returnee Framework: Densus 88, RAN PE, and Reintegration Challenges nova, reeza andi; Pratidina, Fani Aisyah
Jurnal Ilmu Kepolisian Vol 20 No 1 (2026): Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 20 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35879/jik.v20i1.714

Abstract

This study employs a Qualitative Document Analysis (QDA) method to evaluate Indonesia’s repatriation framework. Data were purposively selected from three primary sources: (1) Statutory documents, including Presidential Decree No. 7/2021 (RAN PE) and Law No. 5/2018; (2) Official institutional reports from Densus 88 AT and BNPT regarding FTF management; and (3) Secondary academic literature from 2019–2024 to ensure contemporary relevance. The analysis followed a thematic approach: documents were first coded to identify the operational mandates of Densus 88, then triangulated against the pillars of RAN PE to identify implementation gaps. Finally, findings were derived through deductive reasoning, mapping these legal mandates against the practical challenges of reintegration in the field. The findings indicate that while Densus 88 plays a crucial role in early detection and neutralizing immediate tactical threats, the implementation of RAN PE faces hurdles in inter-agency coordination and the balance between security-centric measures and humanistic reintegration. The research highlights the necessity of a "unity of effort" between Densus 88 and social-sector stakeholders to prevent recidivism. Ultimately, this study concludes that the effectiveness of handling returning FTFs depends on the seamless integration of Densus 88’s specialized intelligence into the broader socio-ideological rehabilitation programs mandated by the RAN PE, ensuring that returnees are neutralized ideologically as well as tactically.