Susilowati, Sri Hery
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

URGENSI DAN OPSI PERUBAHAN KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK Susilowati, Sri Hery
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (540.188 KB) | DOI: 10.21082/akp.v14n2.2016.163-185

Abstract

Fertilizer is essential for crop production improvement. Fertilizer cost share in farm business is about 10 percent only, but fertilizer distribution is under government?s control especially for small-holders. Fertilizer subsidy policy deals with various problems and it requires some changes. This study aims to analyze fertilizer subsidy, namely formulating policy options and alternatives for fertilizer direct-subsidy (SLP). This study employs secondary data and related information from the case studies of pilot projects in Lombok Island (NTB Province) and Karawang Regency (West Java Province). This study uses quantitative analysis and qualitative descriptive approaches. Three options of policy changes in fertilizer subsidy are (i) shifting SLP to output price subsidy, (ii) SLP, and (iii) gradual subsidy abolition. SLP policy should be implemented effectively with following alternatives: (i) SLP pilot projects to be implemented in Java and rice-producing centers outside Java and non-rice producing centers outside Java, (ii) targeted farmers to receive subsidy are poor and almost poor with certain land holding size, (iii) indicators of poor and almost poor farmers and criteria of the restricted provinces to be established accurately, and (iv) restriction to be implemented in Java and rice-producing centers outside Java, but no restriction in non-rice producing centers outside Java.    AbstrakPupuk memiliki peran penting dalam meningkatkan produksi tanaman. Kontribusi pupuk terhadap biaya usaha tani sekitar 10%, namun pupuk ditetapkan sebagai komoditas strategis dan diawasi peredarannya. Instrumen pemerintah dalam kebijakan pupuk adalah pemberian subsidi harga pupuk. Kebijakan subsidi pupuk menghadapi berbagai kendala, sehingga timbul wacana untuk melakukan perubahan. Kajian ini bertujuan untuk melakukan analisis kebijakan subsidi pupuk, yaitu menyusun perubahan kebijakan serta alternatif pelaksanaan kebijakan subsidi langsung pupuk (SLP). Data sekunder dan informasi dari studi kasus digunakan dalam kajian ini. Cakupan data meliputi tingkat nasional dan studi kasus uji coba di Pulau Lombok (Nusa Tenggara Barat) dan Kabupaten Karawang (Jawa Barat). Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Tiga opsi perubahan kebijakan subsidi pupuk meliputi (i) pengalihan subsidi pupuk ke subsidi harga output, (ii) subsidi langsung pupuk (SLP), dan (iii) penghapusan subsidi bertahap. Empat alternatif mekanisme uji coba Kebijakan SLP agar efektif adalah (i) uji coba SLP dilakukan di dua lokasi yang mewakili kondisi di Jawa dan sentra  produksi padi dan kondisi luar Jawa yang bukan sentra padi; (ii) sasaran penerima subsidi adalah petani miskin dan hampir miskin dengan luas lahan tertentu, (iii) indikator kemiskinan maupun batasan miskin dan hampir miskin serta kriteria provinsi yang terkena pembatasan ditetapkan secara jelas, dan (iv) pembatasan sasaran penerima subsidi hanya dilakukan di Jawa dan sentra produksi padi di luar Jawa, sedangkan di luar Jawa bukan sentra produsen padi tidak dilakukan pembatasan.
Perdagangan Antarpulau Beras di Provinsi Sulawesi Selatan Susilowati, Sri Hery
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (789.778 KB) | DOI: 10.21082/akp.v15n1.2017.19-41

Abstract

As the main staple food, rice is a strategic commodity. Rice production is seasonal and varies among regions. On the other hand, demand for rice is relatively continuous over time throughout the country. Given the characteristics of Indonesia as an archipelagic country dominated by marine areas, inter-island rice trade is a way of bridging the distribution of rice production supply from surplus areas to those deficit one. The study aims to analyze the inter-island rice trade in South Sulawesi including dynamics of inter-island rice trade in the last two decades, distribution of rice trade, and profit margin of each trade actor. Secondary data were collected from various related agencies in Jakarta and South Sulawesi. Primary data were obtained through a survey with farmers and traders as respondents and through group discussions with key informants in 3 regencies/municipality in South Sulawesi Province. Analysis results show that dynamics of inter-island rice traded from South Sulawesi relatively unstable with an increasing trend. Peak shipments occurred in October and the largest share of rice shipments came from Pare-Pare Municipality (60.5%). Jakarta is the main destination for rice delivery with the largest number of shipments (33%), followed by Belawan and Ambon. Considering the characteristics of rice production, consumption and market integration, and importance of rice as an economic and political commodity, inter-rice trade policy can be used as an instrument for stabilizing rice prices. It is necessary to manage spatial and continuous network of marketing activities at national level, i.e. procurement, distribution and storage, according to the rice market size in each region. AbstrakSebagai bahan pangan pokok utama, beras merupakan komoditas strategis. Produksi beras dipengaruhi oleh musim dan terdapat kesenjangan antarwilayah, sebaliknya permintaan beras menyebar sepanjang waktu di seluruh wilayah Indonesia. Dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan yang didominasi oleh wilayah perairan, perdagangan antarpulau beras merupakan cara yang ditempuh dalam menjembatani distribusi pasokan produksi beras dari wilayah surplus dengan permintaan dari wilayah defisit. Tujuan kajian adalah untuk menganalisis keragaan perdagangan antarpulau beras di Provinsi Sulawesi Selatan, meliputi dinamika perdagangan antarpulau beras dalam dua dekade terakhir, distribusi perdagangan beras serta marjin yang diperoleh masing-masing pelaku perdagangan beras di Sulawesi Selatan.  Data dan informasi yang dikumpulkan meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai instansi terkait di Jakarta dan Sulawesi Selatan.  Data primer diperoleh melalui pendekatan survei kepada petani dan pedagang dan melalui diskusi kelompok dengan informan kunci di tiga kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil analisis menunjukkan dinamika volume beras yang diantarpulaukan dari Provinsi Sulawesi Selatan relatif berfluktiatif namun menunjukkan kecenderungan meningkat. Puncak pengiriman beras  antarpulau terjadi pada bulan Oktober dan pangsa pengiriman beras terbesar berasal dari Kabupaten Pare-Pare (60,5%). Jakarta merupakan kota tujuan pengiriman beras utama dengan jumlah pengiriman terbesar, diikuti Belawan dan Ambon. Dengan pertimbangan karakteristik produksi, konsumsi beras, dan pasar beras yang terintegrasi, serta pentingnya beras sebagai komoditas ekonomi dan politik, maka kebijakan perdagangan antarpulau beras dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk stabilisasi harga beras. Untuk itu diperlukan kebijakan Pemerintah yang mengelola jaringan kegiatan pemasaran antartempat dan antarwaktu (pengadaan, penyaluran dan penyimpanan) secara nasional yang disesuaikan dengan besar kecilnya pasar beras di masing-masing wilayah/daerah.Â