Iqbal, Muhammad
Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Rancang Bangun Sinergi Kebijakan Agropolitan dan Pengembangan Ekonomi Lokal Menunjang Percepatan Pembangunan Wilayah Iqbal, Muhammad; Anugrah, Iwan Setiajie
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (449.086 KB) | DOI: 10.21082/akp.v7n2.2009.169-188

Abstract

Orientasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat memicu pembangunan yang bias perkotaan dan diskriminasi terhadap wilayah perdesaan dan sektor pertanian, sehingga menyebabkan ketimpangan transfer sumberdaya dari desa ke kota. Kondisi ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan seperti kesenjangan pendapatan antara masyarakat perdesaan dengan komunitas perkotaan, migrasi penduduk secara berlebihan dari wilayah perdesaan ke kawasan perkotaan, dan eksploitasi wilayah perdesaan yang cenderung kurang mengindahkan aspek lingkungan sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem dan kemiskinan masyarakat perdesaan. Sinergi kebijakan agropolitan dan pengembangan ekonomi lokal melalui rekayasa kelembagaan klaster ekonomi dan forum kemitraan dapat dianggap sebagai salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Idealnya sinergi kebijakan tersebut diimplementasikan mengacu pada langkah strategi seperti sosialisasi, konsolidasi, dan uji coba (fase awal) kegiatan dalam kerangka otonomi daerah.
Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu pada Partisipasi Masyarakat Iqbal, Muhammad; Sumaryanto, Sumaryanto
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 2 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.154 KB) | DOI: 10.21082/akp.v5n2.2007.167-182

Abstract

Di satu sisi, alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan, dan bahkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian sosial. Di sisi lainnya, efektifitas implementasi instrumen pengendalian alih fungsi selama ini belum berjalan optimal sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu diwujudkan suatu strategi pengendalian alternatif yang bertumpu pada partisipasi masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk : (1) mengidentifikasi keragaan alih fungsi lahan pertanian dan kinerja pengendaliannya; dan (2) merekomendasikan strategi alternatif pengendalian alih fungsi lahan, baik strategi peraturan kebijakan maupun strategi partisipasi masyarakat. Strategi peraturan kebijakan mencakup komponen instrumen hukum dan ekonomi, zonasi, dan inisiatif masyarakat. Sementara itu, strategi partisipasi masyarakat ditempuh melalui pemahaman terhadap eksistensi pemangku kepentingan (stakeholder analysis). Dengan kata lain, strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang bertumpu pada partisipasi masyarakat adalah dengan melibatkan peran serta aktif segenap pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai entry point perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian (fokus analisis) perundang-undangan dan peraturan yang ada melalui pendekatan sosialisasi dan advokasi.Â