<![CDATA[Authentic written evidence is one form of providing certainty, order and legal protection made by in the presence of an authorized official. Every legal event that occurs is recorded and stated in writing in the form of an authentic deed which is needed from time to time as evidence for the parties concerned or in court if an unwanted event occurs. However, in the legal event of buying and selling land, sometimes there is bad faith from the Buyer who justifies any means to buy and sell land belonging to the Seller without the knowledge of the Seller. The formulation of the problems studied in this study principally concerns the authority and responsibility of the Land Deed Maker Officer and legal protection for the seller in making the deed of sale and purchase of land without the buyer's good faith. The research method used is juridive normative. The results showed that the Notary is not obliged to check the authenticity of a deed, the responsibility of the official making the birth certificate at the time of the violation and legal protection of the Seller can be done by filing a lawsuit to the court.Bahasa Indonesia Abstrak: Alat bukti tertulis bersifat autentik memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang dibuat oleh/atau di hadapan pejabat yang berwenang. Setiap peristiwa hukum yang terjadi dicatat dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk akta autentik sebagai alat bukti bagi para pihak bersangkutan ataupun dalam persidangan jika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. Namun dalam peristiwa hukum jual beli tanah terkadang terdapat itikad tidak baik dari Pembeli yang menghalalkan segala cara untuk memperjualbelikan tanah milik Penjual tanpa sepengetahuan Penjual. Rumusan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini pada pokoknya menyangkut tentang kewajiban, tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dan perlindungan hukum terhadap Penjual dalam pembuatan akta jual beli tanah tanpa itikad baik pembeli. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris tidak berkewajiban memeriksa keaslian suatu akta, tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah lahir saat terjadinya pelanggaran serta perlindungan hukum terhadap Penjual dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.]]>
