Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

OPTIMASI SISTEM KOMUNIKASI DARI HT DENGAN HP DALAM PELAKSANAAN TUGAS OPERASI TNI AD MENGGUNAKAN METODE DTMF Prakarsa, Mardianto Teguh; Wahyuni, Dinar; Rachman, Nur; Mujahidin, Irfan
JASIEK (Jurnal Aplikasi Sains, Informasi, Elektronika dan Komputer) Vol 1, No 1 (2019): Vol 1, No 1 (2019): Juni 2019
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/jasiek.v1i1.3150

Abstract

Penggunaan alat komunikasi merupakan kebutuhan pokok TNI AD pada pelaksanaan tugas operasi militer. Sejauh ini pelaksanaan tugas operasi militer TNI-AD di daerah terpencil memiliki kendala yaitu kurang terpantau secara langsung oleh para unsur pimpinan di TNI-AD yang posisinya tidak ada signal. Hal ini disebabkan karena sarana alat komunuikasi yang terbatas diantaranya Handphone (HP) dan Handy Talky (HT) yang belum dapat digunakan sebagai sarana komunikasi pada pelaksanaan operasi militer yang letaknya di daerah tidak ada signal. Dari permasalahan yang ada dibuat suatu penelitian membuat suatu perangkat sistem komunikasi yang dapat berkomunikasi hingga ke daerah yang tidak terangkau oleh sinyal BTS. Dalam penelitian ini, dibuat suatu alat dengan sistem komunikasi dari HT dengan HP menggunakan metode Dual Tone Multi Frekuensi (DTMF). Penelitian ini menggunakan beberapa peralatan diantaranya 3 unit HT, HP, DTMF, mikrokontroler Atmega8, max232, dan wavecom. Sehingga sistem komunikasi dapat dilaksanakan dari dua arah secara full duplex.
Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sleman Wahyuni, Dinar
Jurnal Aspirasi Vol 7, No 2 (2016)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v7i2.1287

Abstract

Availability of accurate data on poverty is a must in order to have successful poverty alleviation programs. The problem is that poverty data available in Indonesia are quite diverse. Therefore, this study wanted to examine poverty alleviation efforts in Sleman through the evaluation of data on poverty. The approach used is qualitative descriptive. The results showed that the evaluation of data on poverty in Sleman is conducted by forming a Poverty Team ranging from villages to sub-districts level involving government, community based organizations, businesses, and academia. Then to facilitate easy access for data on poverty, Sleman District Government launched Poverty Information System. Poverty alleviation efforts will be more successful if supported by professional bureaucrats. During a period of 5 years (2010 –2014), these efforts have shown positive results with the occurrence of a significant decline in the poverty rate in Sleman.  Ketersediaan data kemiskinan yang akurat merupakan suatu keharusan agar program penanggulangan kemiskinan berhasil. Permasalahannya, data kemiskinan yang tersedia di Indonesia cukup beragam. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengkaji upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman melalui evaluasi data kemiskinan. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi data kemiskinan di Kabupaten Sleman dilakukan dengan membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan mulai dari tingkat padukuhan hingga kecamatan yang melibatkan unsur pemerintah, kelompok swadaya masyarakat, dunia usaha, dan akademisi. Kemudian untuk memudahkan pencarian data kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Sleman meluncurkan Sistem Informasi Kemiskinan. Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan akan lebih berhasil apabila didukung birokrat yang profesional. Selama kurun waktu 5 tahun (2010-2014), upaya tersebut telah menampakkan hasil dengan terjadinya penurunan angka kemiskinan secara signifikan di Kabupaten Sleman
Upaya Pemulihan Pariwisata Yogyakarta pada Masa Pandemi Covid-19 Wahyuni, Dinar
Jurnal Aspirasi Vol 12, No 2 (2021)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v12i2.2502

Abstract

The Covid-19 pandemic has paralyzed Yogyakarta's tourism sector. The number of tourist arrivals decreased significantly, followed by a downturn in hotel room occupancy rates. As a result, a number of hotels, restaurants and other tourism businesses have closed either temporarily or permanently. Many tourism industry workers have been laid off. This study examines efforts to restore Yogyakarta tourism during the pandemic, using a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, focus group discussions with the Tourism Office, Health Office, the Indonesian Tourism Industry Association and academics in Yogyakarta. It was found that Yogyakarta's tourism recovery is still in the emergency response phase due to the ongoing pandemic. This phase begins with a matching fund approach in which local governments reallocate budgets to mitigation programs and identify impacts on tourism by forming an internal review team. Three strategies to accelerate tourism recovery are carried out through innovation, adaptation, and collaboration. Digital technology development innovations through the Visiting Jogja and Jogja Pass, institutional innovations with the Ngayogyakarta Tourism Synergy, optimizing the promotion of Yogyakarta's new normal tourism, virtual tours, event tourism business matching,  and travel corridor arrangements. Adaptation is carried out through communication campaigns for health and safety protocols as well as the implementation of Clean, Health, Safety, and Environment (CHSE) in destinations and the tourism industry. Collaboration is carried out between the central and local governments, tourism actors, the Central Bank of Indonesia, and the private sector. The key to the success of tourism recovery efforts is access and communication between the government and tourism actors. AbstrakPandemi Covid-19 telah melumpuhkan sektor pariwisata Yogyakarta. Jumlah kunjungan wisatawan menurun secara signifikan, diikuti penurunan tingkat  penghunian kamar hotel. Akibatnya, sejumlah hotel, restoran, dan usaha wisata lain tutup baik sementara maupun permanen. Pekerja industri pariwisata banyak yang dirumahkan. Penelitian ini mengkaji upaya pemulihan pariwisata Yogyakarta pada masa pandemi Covid-19, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan diskusi kelompok terpumpun dengan Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia dan akademisi di Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemulihan pariwisata Yogyakarta masih berada pada fase tanggap darurat karena pandemi Covid-19 masih berlangsung. Fase tanggap darurat diawali dengan pendekatan matching fund di mana pemerintah daerah merealokasi anggaran ke program mitigasi dan melakukan identifikasi dampak pada pariwisata dengan membentuk tim kajian internal. Tiga strategi mempercepat pemulihan pariwisata dilakukan melalui inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Inovasi pengembangan teknologi digital melalui Visiting Jogja dan Jogja Pass, inovasi kelembagaan dengan Sinergi Wisata Ngayogyakarta, optimalisasi promosi pariwisata new normal Yogyakarta, virtual tour, event tourism business matching, serta travel corridor arrangement. Adaptasi dilakukan melalui communication campaign protokol kesehatan dan keselamatan serta implementasi Clean, Health, Safety, and Environment (CHSE) pada destinasi dan industri wisata. Kolaborasi dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku wisata, Bank Indonesia, serta swasta. Kunci dari keberhasilan upaya pemulihan pariwisata adalah akses dan komunikasi antara pemerintah dengan pelaku wisata. Monitoring dan evaluasi penegakan hukum dalam penerapan protokol kesehatan juga mendukung upaya pemulihan pariwisata.
Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Wahyuni, Dinar
Jurnal Aspirasi Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (616.763 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v9i1.994

Abstract

Currently, tourism is growing rapidly. The problem is the progress of a tourist area has not guaranteed an increase in the welfare of the local community due to the low community participation in tourism management. The writing which is the result of research would like to study community empowerment strategy in development of Nglanggeran Tourism Village, Gunung Kidul Regency. Through qualitative descriptive approach, it can be seen that community empowerment in Nglanggeran Tourism Village is done through three strategies, awareness, capacity building, and powering. Awareness is done through soacialization and innovation by the youth organization until finally Nglanggeran is defined as a tourist village. Community capacity building is done through training and mentoring around tourism village management. Society then put together in the organization, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nglanggeran. The Articles of Association and Bylaws are based on deliberation as a form of value system capitation. The powering stage is given to people who have the capacity for independence. Nglanggeran village get a lot of support for the development of tourism support facilities and tourism business development from various parties. Community empowerment strategy succeeded in improving the local community’s economy. In addition, the increasing number of tourists each year has increased PAD Gunung Kidul through ticket charges.Saat ini pariwisata berkembang pesat. Permasalahannya, kemajuan sebuah daerah wisata belum menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata. Tulisan yang merupakan hasil penelitian, ingin mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif terlihat bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Nglanggeran dilakukan melalui tiga strategi, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Penyadaran dilakukan melalui sosialisasi dan inovasi oleh karang taruna desa sampai akhirnya Nglanggeran disepakati sebagai desa wisata. Pengkapasitasan masyarakat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan seputar manajemen desa wisata. Masyarakat kemudian disatukan dalam wadah organisasi, yakni Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nglanggeran. Pokdarwis menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berdasarkan musyawarah sebagai bentuk pengkapasitasan sistem nilai. Tahap pendayaan diberikan kepada masyarakat yang telah mempunyai kapasitas sehingga tercapai kemandirian. Desa Nglanggeran banyak mendapat bantuan untuk pembangunan sarana pendukung wisata maupun pengembangan usaha wisata dari berbagai pihak. Strategi pemberdayaan masyarakat berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, peningkatan jumlah wisatawan setiap tahunnya telah meningkatkan PAD Gunung Kidul melalui retribusi tiket.
POSISI PEKERJA OUTSOURCING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Wahyuni, Dinar
Jurnal Aspirasi Vol 2, No 2 (2011)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.215 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v2i2.438

Abstract

Outsourcing is legitimate after Act No. 13 of 2003 regarding employment was passed. This paper tries to analyze the position of outsourced workers in the act from three dimension i.e. worker relations, worker unions, industrial conflict and its resolution. From the worker relations dimension, workers’ status is unclear because the outsourcing agreement made was between the employee and the outsourcing companies. There has been inconsistencies in application of working agreement, and this will reduce workers’ rights. From the trade unions dimensions, the practice of outsourcing will further minimize the function and role of unions within the company. From the industrial conflict dimensions and its resolution, if a conflict occur, the authorities who resolve the dispute is the outsourcing company. It happens because the agreement made is between the worker and the outsourcing company.
Pengembangan Desa Wisata Pentingsari, Kabupaten Sleman dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat Wahyuni, Dinar
Jurnal Aspirasi Vol 10, No 2 (2019)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.103 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v10i2.1386

Abstract

Village tourism is one form of tourism that applies the concept of community empowerment so that community participation is the most important component in its development. This study aims to describe the development of the Pentingsari Tourism Village in the perspective of community participation. This research is descriptive with a qualitative approach. The results showed that the development  of  the  Pentingsari  Tourism  Village  received  full  support  from  the  Pentingsari  community and  local  government  through  its  participation  in  tourism  activities.  At  the  planning and  decisionmaking stages, the community participated from planning, socialization to community and village government, to making decisions about the formation of a tourism village. Community participation in the implementation phase is carried out by giving thought, material, and being directly involved in every tourism village development activity and trying to create a tourism village that is ready to compete in the tourism industry. Participation in the stage of enjoying the results is shown by improving the living conditions  of  the  Pentingsari  community  due  to  tourism  activities.  This  means  that  the  community  enjoys the results of tourism, economically, socially, culturally, and environmentally. Furthermore, community participation in the evaluation phase was demonstrated through their involvement in regular meetings between village tourism managers, village government and local government.AbtrakDesa  wisata  merupakan  salah  satu  bentuk  wisata  yang  menerapkan  konsep pemberdayaan  masyarakat  sehingga partisipasi  masyarakat  menjadi  komponen terpenting  dalam pengembangannya.  Penelitian  ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pengembangan  Desa Wisata  Pentingsari  dalam  perspektif  partisipasi  masyarakat.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengembangan  Desa Wisata Pentingsari  mendapat  dukungan penuh dari  masyarakat Pentingsari  dan  pemerintah  daerah  melalui partisipasinya  dalam  kegiatan wisata. Pada tahap  perencanaan  dan pengambilan  keputusan, masyarakat berpartisipasi mulai dari perencanaan,  sosialisasi ke masyarakat dan pemerintah  desa hingga pengambilan keputusan tentang  pembentukan  desa wisata. Partisipasi masyarakat  dalam tahap implementasi dilakukan dengan memberikan  pemikiran,  materi,  dan terlibat  langsung dalam setiap kegiatan pengembangan desa wisata serta berupaya menciptakan  desa wisata yang  siap  bersaing  di  industri  pariwisata.  Partisipasi  dalam  tahap  menikmati  hasil  ditunjukkan dengan peningkatan kondisi kehidupan masyarakat  Pentingsari akibat  kegiatan  wisata. Hal ini berarti bahwa masyarakat menikmati  hasil dari kegiatan  wisata baik secara ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Selanjutnya  partisipasi  masyarakat dalam  tahap  evaluasi  ditunjukkan melalui  keterlibatannya dalam  pertemuan  rutin antarpengelola  desa wisata, pemerintah  desa, dan pemerintah daerah setempat.