Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Vyavahara Duta
Tagel, Dewa Putu
Fakultas Dharma Duta, IHDN Denpasar
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENERAPAN SANKSI ADAT DEDOSAN DALAM AWIG-AWIG BANJAR PEGOK DESA ADAT SESETAN Widnyana, I Made Adi; Tagel, Dewa Putu
VYAVAHARA DUTA Vol 14, No 2 (2019): SEPTEMBER 2019
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.36 KB)

Abstract

In Bali, the existence of customary law is still stable and sustainable until now and it is very easy to find it in some areas that still maintain the lives of indigenous people through the institution of customary villages or villages. Traditional law dibali generally include; awig, awig, perarem, eka elikita, and other customary rules. In carrying out customary rules, there are customary sanctions that will be imposed on violators of customary rules. These customarysanctions are of various kinds and are different in each customary area in Bali.Dedosan sanction is an example of one of the sanctions that exist in customary rules. As applied in banjar pegok through banjar awig-awig adat which makes dedosan sanctions as an alternative in minimizing losses arising from the negligence of customary manners in carrying out customary obligations, so that the activities of manners customs that are preoccupied with matters outside the customs, do not interfere with the development of traditional traditions thatare still ongoing. Although the application of customary sanctions has begun to be more flexible in the present, it should still be carried out firmly and clearly, so that it does not cause jealousy and does not accustom customary manners to carry out dedosan sanctions just to avoid adat activities. So that if this is allowed to continue then it will certainly also affect the existence of adat thatprevails in an area.
PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tagel, Dewa Putu
VYAVAHARA DUTA Vol 14, No 2 (2019): SEPTEMBER 2019
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.116 KB)

Abstract

Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya perkawinan oleh negara. Bila suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu juga sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ini, maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh 2 (dua) instansi pemerintah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi mereka yang bukan beragama Islam. Pentingnya pencatatan perkawinan bagi keabsahan perkawinan, melindungi warga negara dalam membina keluarga, memberikan kepastian hukum dan kekuatan hukum bagi suami istri dan anak-anak, memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris dan sebagainya
PENERAPAN SANKSI ADAT DEDOSAN DALAM AWIG-AWIG BANJAR PEGOK DESA ADAT SESETAN Widnyana, I Made Adi; Tagel, Dewa Putu
VYAVAHARA DUTA Vol 14, No 2 (2019): SEPTEMBER 2019
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vd.v14i2.1242

Abstract

In Bali, the existence of customary law is still stable and sustainable until now and it is very easy to find it in some areas that still maintain the lives of indigenous people through the institution of customary villages or villages. Traditional law dibali generally include; awig, awig, perarem, eka elikita, and other customary rules. In carrying out customary rules, there are customary sanctions that will be imposed on violators of customary rules. These customarysanctions are of various kinds and are different in each customary area in Bali.Dedosan sanction is an example of one of the sanctions that exist in customary rules. As applied in banjar pegok through banjar awig-awig adat which makes dedosan sanctions as an alternative in minimizing losses arising from the negligence of customary manners in carrying out customary obligations, so that the activities of manners customs that are preoccupied with matters outside the customs, do not interfere with the development of traditional traditions thatare still ongoing. Although the application of customary sanctions has begun to be more flexible in the present, it should still be carried out firmly and clearly, so that it does not cause jealousy and does not accustom customary manners to carry out dedosan sanctions just to avoid adat activities. So that if this is allowed to continue then it will certainly also affect the existence of adat thatprevails in an area.
PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tagel, Dewa Putu
VYAVAHARA DUTA Vol 14, No 2 (2019): SEPTEMBER 2019
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vd.v14i2.1256

Abstract

Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya perkawinan oleh negara. Bila suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu juga sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ini, maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh 2 (dua) instansi pemerintah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi mereka yang bukan beragama Islam. Pentingnya pencatatan perkawinan bagi keabsahan perkawinan, melindungi warga negara dalam membina keluarga, memberikan kepastian hukum dan kekuatan hukum bagi suami istri dan anak-anak, memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris dan sebagainya
Co-Authors Adi Widnyana I Made