Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAHKAMAH Journal of Islamic Law
Hatoli, Hatoli
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Halal Certification of the Indonesian Ulema Council on Electronic and Non-Consumer Products from the Maslahah Perspective: Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia pada Produk Elektronik dan Non Konsumsi Perspektif Maslahah Hatoli, Hatoli
Journal of Islamic Law Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Islamic Law
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (651.535 KB) | DOI: 10.24260/jil.v1i2.45

Abstract

The halal aspect of a product is an obligation for Muslim consumers. Along with the development of technology and information, MUI halal certification in addition to consumer products also includes electronic and non-consumer products. The purpose of this research is to add scientific insight into how the MUI halal certification mechanism for electronic and non-consumer products, and how to consider maslahah in determining halal certification for electronic and non-consumer products. This study uses a qualitative research method with a normative juridical approach. The results of the study concluded that the MUI halal certification mechanism on electronic and non-consumption products was carried out at the request of industry players to LPPOM MUI with conditions that must be met in accordance with the halal assurance system, be it halal policy, halal management team, training, materials used, products, production processes, written company procedures, product flexibility, company handling of non-compliant goods, internal audits, and management reviews. Then the conditions that have been fulfilled will be carried out by verification of product facilities until the determination meeting and until the issuance of halal certification for electronic and non-consumer products. The determination of the MUI halal certification on electronic and non-consumption products in the maslahah perspective includes aspects of protection for consumers, especially Muslims and aspects of legal legality as contained in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee.
Relevansi Qawā’id Fiqhiyyah dalam Merespons Persoalan Baru Hukum Ekonomi di Indonesia Perspektif DSN-MUI Hatoli, Hatoli
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 5 No. 1 June (2020)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v5i1.844

Abstract

Menurut jumhur ulama, kaidah-kaidah fikih (qawā’id fiqhiyyah) merupakan kunci berpikir dalam pengembangan dan seleksi hukum fikih. Dengan bantuan qawā’id fiqhiyyah semakin tampak jelas semua permasalahan hukum baru yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat dapat ditampung oleh syariat Islam dan dengan mudah serta cepat dapat dipecahkan permasalahannya, sehingga tidak menjadi berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Menurut sebagian ulama, kurangnya perhatian terhadap qawā’id fiqhiyyah termasuk salah satu penyebab keterbelakangan fikih. Maka apabila qawā’id fiqhiyyah (kaidah-kaidah fikih) muncul sebagai argumen dalam suatu ijtihad atau fatwa, seperti fatwa DSN-MUI maka berarti di situ sedang digunakan hujjah maslahah yang berarti pula konsep maqāsid al-Syarī’ah (tujuan syariat) sedang diberdayakan dan dihidupkan di sana. Namun faktanya, dari 66 fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI (2008-2019), kaidah-kaidah fikih yang dimuat di dalam fatwa-fatwanya terlalu sedikit bahkan terdapat fatwa yang tidak menggunakan kaidah fikih sama sekali. Hal seperti ini dapat mengandung resiko ketidaktuntasan kajian, sehingga menghasilkan fatwa yang tidak tuntas pula, maka ini berarti tujuan kemaslahatan dari fatwa DSN-MUI tidak akan tercapai secara maksimal bahkan terkesan adanya pemaksaan diri dalam merespons perkembangan baru isu ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pola deskriptif yang menggambarkan konsep, mekanisme dan relevansi qawā’id fiqhiyyah dalam formulasi fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai dasar dalam menjawab persoalan baru hukum ekonomi di Indonesia. Materi penelitian ini diperdalam dengan cara melakukan konfirmasi secara langsung kepada pihak yang terlibat dalam pembuatan fatwa serta mencari data-data otentik yang terdapat pada DSN-MUI. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI adalah semata-mata untuk menjawab tantangan zaman, khususnya regulasi tentang sistem perekonomian Islam di Indonesia yang dalam formulasi fatwanya memuat kaida-kaidah fikih. Relevansi kaidah fikih dalam suatu fatwa hanyalah sekedar pelengkap suatu fatwa (mu’ayyidun), bukan hal yang wajib ada dalam suatu fatwa (mustaqillun). Yang pokok adalah Al-Quran dan Hadits. Tetapi untuk memberikan penjelasan secara gamblang, maka kaidah-kaidah yang sifatnya operasional dan implementatif (tatbīqī), maka dicantumkanlah kaidah tersebut dalam suatu fatwa agar memberikan kemudahan kepada pembaca dalam memahami suatu persoalan baru.
Co-Authors