Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) JIKMA
Timah, Christovel J.
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN YANG BERBAHAYA Timah, Christovel J.
LEX ADMINISTRATUM Vol 8, No 2 (2020): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang berbahaya dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen juga mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang berbahaya. Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan Pasal 204 KUHP dan Pasal 205 KUHP, terutama berkaitan dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4c UUPK. Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat merupakan cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pasal 204 KUHP yang mengancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun bagi pelaku usaha yang menjual, menawarkan produk yang membahayakan nyawa atau kesehatan konsumen. Dalam Pasal 61 UUPK ancaman pidana tidak hanya dikenakan kepada pelaku usaha tetapi juga dikenakan terhadap perusahaan. Dalam Pasal 136 UU Pangan dengan ancaman pidana paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.0000.000,- (sepuluh miliar rupiah) terhadap pelaku usaha yang menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas dan bahan tambahan pangan yang dilarang. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat makanan dan minuman berbahaya baik berupa kerugian materi, fisik dan jiwa adalah tanggung jawab memberikan ganti rugi berdasarkan wanprestasi yang merugikan konsumen dan tanggung jawab memberikan ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang merugikan konsumen. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen tergantung pada hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Kerugian, Makanan dan Minuman, Berbahaya
PENGARUH PENYULUHAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN PANGAN DI KELURAHAN PAAL DUA KOTA MANADO Timah, Christovel J.
JURNAL ILMIAH KESEHATAN MANADO Vol. 2 No. 3 (2023): JURNAL ILMIAH KESEHATAN MANADO
Publisher : Yayasan Syalom Cipta Sumikolah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64418/jikma.v2i3.93

Abstract

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa Pasal 1a pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, Hak atas produk pangan yang aman, bermutu, bergizi dan tersedia cukup setiap waktu menimbulkan kewajiban pada negara untuk melindungi warga negaranya Perlindungan konsumen pangan khususnya makanan dan minuman merupakan kepentingan masyarakat, Adapun sasaran dalam pengabdian pada masyarakat diketahui bahwa ada pengaruh antara pengetahuan masyarakat dengan keamanan pangan yang dikomsumsi masyarakat di Kelurahan Paal Dua Kota Manado. Kata Kunci : Undang-Undang, Keamanan Pangan, Kota Manado ABSTRACT Law Number 18 of 2012 concerning Food states that Article 1a food is the most important basic human need and its fulfillment is part of human rights guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a basic component for realizing human resources. quality, The right to food products that are safe, high quality, nutritious and sufficiently available at all times creates an obligation on the state to protect its citizens. Protection of food consumers, especially food and drink, is in the interests of society. As for the targets in community service, it is known that there is an influence between public knowledge with the safety of food consumed by the community in Paal Dua Village, Manado City. Keywords: Law, Food Safety, Manado CityDownload Full File Disini
PENGARUH PENYULUHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK MASYARAKAT DI KELURAHAN PAAL DUA KOTA MANADO Timah, Christovel J.
JURNAL ILMIAH KESEHATAN MANADO Vol. 2 No. 3 (2023): JURNAL ILMIAH KESEHATAN MANADO
Publisher : Yayasan Syalom Cipta Sumikolah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64418/jikma.v2i3.94

Abstract

Kepatuhan wajib pajak khususnya PBB diperlukan adanya penyuluhan pajak kepada msyarakat dalam rangka menciptakan dan menigkatkan kepatuhan wajib pajak, maksud dari diberikannya penyuluhan yaitu untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat yang tujuan akhirnya sampai kepada sebuah perubahan sikap. Mengenai pedoman penyuluhan perpajakan menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut: “Penyuluhan Perpajakan merupakan suatu upaya dari pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan cara membrikan informasi perpajakan kepada masyarrakat, pemerintah maupun non-pemerintah”., Adapun sasaran dalam pengabdian pada masyarakat diketahui bahwa ada pengaruh antara pengetahuan masyarakat dengan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paal Dua Kota Manado. Kata Kunci : Pajak Masyarakat, Pembayaran Pajak, Kota Manado ABSTRACT Taxpayer compliance, especially PBB, requires tax education to the community in order to create and increase taxpayer compliance. The purpose of providing counseling is to provide explanations to the community with the ultimate goal of achieving a change in attitude. Regarding the guidelines for tax counseling according to the Director General of Taxes Regulation Number PER-03/PJ/2013 Article 1 paragraph (1) is as follows: "Tax Counseling is an effort by the government to increase tax compliance by providing tax information to the public, government and non-governmental organizations. government.", As for the targets in community service, it is known that there is an influence between community knowledge and community compliance in paying land and building taxes in Paal Dua Village, Manado City. Keywords: Community Taxes, Tax Payments, Manado CityDownload Full File Disini
Legal Protection of Electronic Medical Record Data within Digital Based Health Information Systems in Indonesia Timah, Christovel J.; Timah, Stefanus; Mariana, Mariana; Wilsa, Wilsa
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 5 No. 2 (2026): APRIL
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v5i2.2203

Abstract

The rapid advancement of digital health technology has transformed medical record management, making the legal protection of Electronic Medical Record (EMR) data increasingly critical. This study analyzes EMR data protection within digital-based health information systems in Indonesia, focusing on regulatory inconsistencies and their implications for data security and patient confidentiality. The research addresses a gap in current legal studies: the lack of comprehensive analysis integrating legal norms, institutional practices, and technological safeguards in EMR governance. It examines how existing legal frameworks ensure EMR data protection amid increasing digitalization and what structural weaknesses hinder implementation. Using a normative juridical approach with literature-based research, the study examines primary data from documented cases and EMR management reports, alongside secondary data including legal texts, academic literature, and prior studies. Data were analyzed through content analysis to identify legal inconsistencies, enforcement challenges, and systemic vulnerabilities. Findings reveal that primary legal issues lie in fragmented regulatory enforcement, absence of uniform institutional standards, and insufficient integration between legal provisions and technological systems. These gaps result in weak legal certainty and increased risk of data breaches. Existing regulations have not fully adapted to digital health system complexity, particularly regarding accountability and data protection mechanisms. This research contributes to legal scholarship by proposing harmonization of regulations, strengthening of enforcement mechanisms, and alignment between legal, institutional, and technological frameworks to ensure legal certainty, enhance patient data protection, and support sustainable development of digital health systems in Indonesia.
Co-Authors Mariana Mariana Timah, Stefanus Wilsa, Wilsa