<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengakuan status hukum perkawinan terhadap pemeluk kepercayaan di Indonesia sebelum dan sesudah adanya putusan MK Nomor 97/PPU/XIV/2016 dan pengakuan status hukum terhadap pemeluk kepercayaan di Indonesia dalam hal pencantuman identitas kepercayaan pada KTP (kartu tanda penduduk) sebelum dan sesudah adanya putusan MK Nomor 97/PPU/XIV/2016. Adanya jaminan hak konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) termaksud, diikuti dengan ketentuan-ketentuan perlindungan, pemajuan, penegakkan, serta pemenuhan menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Menurut Janedri M Gaffar, hal yang harus dilaksanakan baik dalam bentuk peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan maupun tindakan penyelenggaraan negara. Dalam rangka melindungi, memajukan, menegakkan serta memenuhi hak konstitusi warga negara. Oleh karenanya diberikan suatu hak uji yang dimiliki oleh subjek hukum yaitu individu, masyarakat adat, badan hukum privat, badan hukum publik, dan lembaga negara. Setiap peraturan Perundang-Undangan yang dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 mempunyai kesempatan yang sama diuji konstitusionalitasnya. Pengujian kadar konstitusionalitas ini merupakan suatu bentuk dari hak konstitusional warga negara. Keynote: Kebebasan Beragama, Penganut Kepercayaan, Jaminan Hak Konstitusi. ]]>
