Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis
Yazid, Fadhil
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
APPLICATION OF SANCTIONS FOR THE COMMUNITY FOR THE FORCED RETRIEVAL OF BODIES COVID-19 BASED ON THE POLICE CHIEF'S TELEGRAM NUMBER ST/1618/VI/OPS.2/2020 IN THE POLICE DEPARTMENT NORTH SUMATRA REGION Maysarah, Maysarah; Yazid, Fadhil; Safnul, Dody
Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis Vol 2, No 1 (2021): Social Sciences, Education and Humanities
Publisher : Universitas Dharmawangsa Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/ijsseh.v2i1.1060

Abstract

ABSTRACTIn North Sumatra, as of December 2020 there are ± 16,174 Covid-19 cases, with the number of deaths due to Covid-19 in North Sumatra reaching ± 632 people. In North Sumatra, cases of forced retrieval of Covid-19 bodies occurred in several hospitals, including Madani Hospital, Pirngadi, Murni Teguh and Royal Prima. In the case of the number of cases of forced retrieval of patient bodies under Covid-19 supervision by families in various regions in Indonesia prompted the Indonesian Police to issue a telegram letter of the Chief of Police Number ST/1618/VI/Ops.2/2020. The research method used in this research is to combine library research with field research. The result of this study is that if there is a party that performs forced retrieval of Covid-19 patients' bodies in accordance with applicable procedures, it may be subject to criminal sanctions. The legal basis is Article 5 of Law Number 4 Year 1984 concerning Infectious Disease Outbreaks with the threat of one year in prison or a fine of up to Rp. 100 million as stipulated in Article 93 of Law Number 6 Year 2018 concerning Health Quarantine. In addition, parties who take the bodies of Covid-19 patients by force can also be subject to layered Article 212 of the Criminal Code jo Article 214 of the Criminal Code jo Article 216 of the Criminal Code jo Article 335 of the Criminal Code jo Article 336 of the Criminal Code jo Article 93 of Law Number 6 of 2018, with the threat of punishment of up to 7 (seven) years.Keywords : Forced Retrieval , Covid 19 Corpse , The Police Chief's Telegram, North Sumatra
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG PENTINGNYA AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS Kusbianto, Kusbianto; Safnul, Dody; Yazid, Fadhil; Suparman, Suparman
Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/rjpkm.v1i2.634

Abstract

Diperlukan adanya suatu kepastian hukum yang diwujudkan dalam suatu alat bukti yang kuat yaitu berupa akta autentik dalam perbuatan hukum (jual beli, kontrak, sewa meyewa dan lainnya) maka kedudukan dan wewenang notaris sebagai Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang dalam pembuatan akta autentik (kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang) juga semakin penting. Tujuan pengabdian ini adalah untuk mensosialisasikan pentingnya akta autentik dimana salah satu perbuatan hukum yang penting dibuat dengan akta autentik yaitu jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris. Adapun yang menjadi mitra pengabdian yaitu kantor kecamatan Medan Johor. Metode pengabdian dilakukan dengan cara branstorming, presentasi dan diskusi, simulasi yang didukung dengan media slide. Kemudian dilakukan sesi tanya jawab kepada para peserta. Hasil pengabdian bahwa masyarakat kecamatan Medan Johor belum seluruhnya memahami tentang pentingnya akta autentik, terutama dalam melakukan jual beli hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah yang belum bersertipikat masih terdapat ketidakseragaman yang dilakukan sebagian masyarakat di Kecamatan Medan Johor, ada yang bertransaksi hanya dengan menggunakan bukti kwitansi saja, ada yang melaksanakan transaksi dan membuat surat pelepasan haknya di kantor Lurah, ada yang di kantor Camat dan ada juga yang melaksanakannya di Kantor Notaris. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu ketidaktahuan, kebiasaan, biaya dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai ketidakseragaman bentuk perolehan haknya. Kata kunci : Akta Autentik, Notaris, Jual Beli
Co-Authors Kusbianto, Kusbianto Maysarah, Maysarah Safnul, Dody Suparman Suparman