Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.049
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Progresif Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Walisongo Law Review (Walrev) Jurnal Pengabdian Masyarakat J-LEE - Journal of Law, English, and Economics Lex Publica SEMINAR NASIONAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Hukum Inconcreto Journal of Advanced Health Informatics Research Jurnal ABDIMAS MUTIARA Perwira Journal of Community Development (PJCD)
Simanjuntak, Efendi Lod
Universitas Prasetiya Mulya, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
INCOMING EXTRADITION IN INDONESIA AND ITS IMPLICATION TO HUMAN RIGHTS Simanjuntak, Efendi Lod
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (790.216 KB) | DOI: 10.21580/walrev.2019.1.2.5213

Abstract

Law enforcement to transnational fugitives especially those perpetrators of money laundering with international dimension in Indonesia, in particular related to incoming extradition is needed to reconstruct. This is because hitherto, the decision to extradite is the decision of the executive branch as stipulated in Act No.1 of 1979 on Extradition. Hence, the consideration for the government to extradite is more on political concern rather than judicial. This practice is deemed neglecting the protection of human rights and creating legal uncertainty, especially in relation to detention period that could exceed beyond admissible time as stipulated in KUHAP because of the grace period on the issuance of the Presidential Decision. This research is doctrinal and field study. Based on findings in the field, incoming extradition request must be based on the court?s decision, or judicial order in the future to ensure protection of human rights and legal certainty of the person who is subject of the extradition and to the requested country. Penegakan hukum terhadap buronan transnasional, terutama para pelaku pencucian uang di Indonesia, perlu sebuah rekontruksi khususnya terkait dengan ekstradisi. Ini karena sampai sekarang, keputusan untuk mengekstradisi adalah keputusan cabang eksekutif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1979 tentang Ekstradisi. Oleh karena itu, pertimbangan bagi pemerintah untuk mengekstradisi lebih pada masalah politik daripada peradilan. Praktik ini dianggap mengabaikan perlindungan hak asasi manusia dan menciptakan ketidakpastian hukum, terutama dalam kaitannya dengan masa penahanan yang dapat melebihi melampaui waktu yang dapat diterima sebagaimana diatur dalam KUHAP karena masa tenggang pada penerbitan Keputusan Presiden. Penelitian ini bersifat doktrinal dan studi lapangan. Berdasarkan temuan di lapangan, permintaan ekstradisi yang masuk harus didasarkan pada keputusan pengadilan, atau perintah pengadilan di masa depan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum dari orang yang menjadi sasaran ekstradisi dan ke negara yang diminta.
Incoming Extradition in Indonesia and Its Implication to Human Rights Efendi Lod Simanjuntak
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2019.1.2.5213

Abstract

Law enforcement to transnational fugitives especially those perpetrators of money laundering with international dimension in Indonesia, in particular related to incoming extradition is needed to reconstruct. This is because hitherto, the decision to extradite is the decision of the executive branch as stipulated in Act No.1 of 1979 on Extradition. Hence, the consideration for the government to extradite is more on political concern rather than judicial. This practice is deemed neglecting the protection of human rights and creating legal uncertainty, especially in relation to detention period that could exceed beyond admissible time as stipulated in KUHAP because of the grace period on the issuance of the Presidential Decision. This research is doctrinal and field study. Based on findings in the field, incoming extradition request must be based on the court’s decision, or judicial order in the future to ensure protection of human rights and legal certainty of the person who is subject of the extradition and to the requested country. Penegakan hukum terhadap buronan transnasional, terutama para pelaku pencucian uang di Indonesia, perlu sebuah rekontruksi khususnya terkait dengan ekstradisi. Ini karena sampai sekarang, keputusan untuk mengekstradisi adalah keputusan cabang eksekutif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1979 tentang Ekstradisi. Oleh karena itu, pertimbangan bagi pemerintah untuk mengekstradisi lebih pada masalah politik daripada peradilan. Praktik ini dianggap mengabaikan perlindungan hak asasi manusia dan menciptakan ketidakpastian hukum, terutama dalam kaitannya dengan masa penahanan yang dapat melebihi melampaui waktu yang dapat diterima sebagaimana diatur dalam KUHAP karena masa tenggang pada penerbitan Keputusan Presiden. Penelitian ini bersifat doktrinal dan studi lapangan. Berdasarkan temuan di lapangan, permintaan ekstradisi yang masuk harus didasarkan pada keputusan pengadilan, atau perintah pengadilan di masa depan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum dari orang yang menjadi sasaran ekstradisi dan ke negara yang diminta.
Determinasi Ekonomi Pancasila Pasca Resesi Pada Konsep Welfare State Efendi Simanjuntak; Litya Surisdani Anggraeniko; Marlia Hafny Afrilies
Jurnal Hukum In Concreto Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Hukum In Concreto
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami resesi akibat pandemi, meski telah berhasil keluar dari resesi ekonomi tetapi dampaknya saat ini masih begitu terasa, berbagai kebijakan dan juga pendekatan telah dikeluarkan tetapi luput mempertimbangkan kesejahteraan rakyat. Kunci utama dalam permasalahan ekonomi pasca resesi adalah dengan determinasi ekonomi Pancasila. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif yakni penelitian yang mengalisa determinasi ekonomi Pancasila dan konsep Welfare State sesuai dengan ketentuan PUU dan norma yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada konsep welfare state terdapat tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan warga (social security) cirinya adalah terdapat program peningkatan kesejahteraan bagi keseluruhan warganya melalui stabilisasi ekonomi. Indonesia menjadi Negara yang menganut konsep ini diwujudkan melalui optimalisasi sistem ekonomi Pancasila. Pancasila dalam kehidupan ekonomi saat ini adalah sistem ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan, dengan mengimplementasikan Koperasi Unit Desa, mengidupkan kembali siklus ekonomi mikro dan juga langkah strategis lainnya yang menempatkan masyarakat sebagai faktor utama pemulihan.
Menakar Realitas Makar dan Hak Konstitusional pada Kegiatan Akademik Litya Surisdani Anggraeniko; Nurul Isnina SAN; Efendi Simanjuntak
Jurnal Hukum In Concreto Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Hukum In Concreto Volume 2 Nomor 1 2023
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35960/inconcreto.v2i1.995

Abstract

Salah satu cita peralihan masa orde baru ke masa reformasi adalah adanya jaminan kebebasan bagi setiap warga negara salah satunya adalah jaminan kebebasan berekspresi pada sektor publik. Cita ini selaras dengan apa yang telah dijamin dalam konstitusi negara yaitu adanya jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) secara universal yang merupakan perwujudan negara demokrasi dan negara hukum. Namun, dewasa ini hak berekspresi yang telah dijamin sebagai hak asasi manusia tengah dalam kondisi krisis pembatasan terutama pada kegiatan-kegiatan akademik. Padahal hak kebebasan berekspresi memiliki hubungan erat dengan pemenuhan HAM sebagai hak inheren yang tentunya melekat pada setiap diri manusia. Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pokoknya menyebutkan bahwa terdapat mimbar akademik, otonomi keilmuan dan kekebasan akademik dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan IPTEK. Artinya negara wajib memberikan kebebasan yang luas bagi kegiatan akademik dalam rangka pengembangan pengetahuan. Sangatlah tidak tepat ketika terdapat pembahasan ilmiah dalam kegiatan akadmik, dianggap sebagai suatu kejahatan terutama kejahatan makar, padahal pasal makar hingga kini rentan akan kriminalisasi pada pemberlakuannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-analitis dengan kajian kepustakaan pada pembahasan yuridis Pasal makar dan realitas kebebasan akademik. Hasil penelitian ini menjelaskan Bahwa kebebasan akademik merupakan bagian dari Hak Aasasi Manusia yangmana sudah dijamin dalam Konstitusi. Pada realitasnya kegiatan apaun untuk kepentingan akademk seharusnya tidak dapat dijadikan tuduhan kejahatan, terutama kejahatan makar.
Pendampingan dan Implementasi Tes Seleksi Perangkat Desa Karangsari Menggunakan CBT Efendi Simanjuntak; Monica Puspa Dewi; Marlia Hafny Afrilies
Jurnal Pengabdian Masyarakat - PIMAS Vol 2 No 3 (2023): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35960/pimas.v2i3.1214

Abstract

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melaksanakan pendampingan dan implementasi tes seleksi perangkat desa di Desa Karangsari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Masalah mitra yang hendak diselesaikan dengan kegiatan ini adalah kekosongan perangkat desa Formasi Kaur Perencanaan Desa. Dimana dalam penyelesaiannya masih terdapat masalah lain yaitu masih kurang efektif dan efisien untuk proses pemilihan perangkat desa yaitu karena masih menggunakan sistem manual yang memiliki beberapa kelemahan baik dari operasionalnya yang membutuhkan banyak kertas, banyak tenaga kerja dan juga banyak biaya maupun dari sisi kualitasnya yang masih kurang karena masih ada kemungkinan besar terjadinya kecurangan. Solusi yang ditawarkan oleh Fakultas Sains dan Teknologi dan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Harapan Bangsa sebagai tim pengabdian adalah dengan mengadakan Seleksi Perangkat Desa menggunakan CBT dan tes praktik berkualitas. Kegiatan PKM telah berjalan dengan baik dan lancar dengan tiga proses seleksi yaitu Ujian Penyaringan Tertulis, Uji Praktik, serta Penilaian Prestasi dan Dedikasi
The Role of AI in Health Research: A Policy Review of Higher Education Foundations Yuris Tri Naili; Efendi Lod Simanjuntak; Anatoly Kostruba
Journal of Advanced Health Informatics Research Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Peneliti Teknologi Teknik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59247/jahir.v2i2.295

Abstract

The integration of Artificial Intelligence in health research has transformed data analysis, predictive modeling, and personalized treatment strategies. However, its rapid adoption presents regulatory, ethical, and institutional challenges, particularly in higher education foundations that oversee health research. This paper examines policies governing AI-driven health research, focusing on regulatory frameworks, ethical guidelines, and institutional policies that shape AI applications in academia. At the global and national levels, regulations such as the EU AI Act and World Health Organization guidelines set standards for AI safety, transparency, and data protection in health research. Despite these frameworks, challenges persist, including data privacy concerns, algorithmic bias, and inconsistent ethical oversight. Ethical frameworks like the Ethical Regulatory Framework for AI emphasize accountability, fairness, and continuous monitoring to ensure responsible AI deployment. Higher education institutions play a crucial role in developing AI governance frameworks that balance innovation with compliance. However, inconsistencies in institutional policies create gaps in regulatory enforcement and ethical standards. Addressing these issues requires harmonized policies, interdisciplinary collaboration, and proactive stakeholder engagement. This paper highlights the role of AI in optimizing research methodologies, funding allocation, and regulatory compliance while discussing emerging challenges and future directions for AI-driven health research governance.
Penyuluhan Hukum Tentang Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Di PKK Kelurahan Dwikora Marpaung, Rolando; Anderson Siringo-ringo; Sherhan; Elfrida Elisabeth Pane; Efendi Simanjuntak
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 1 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2020 pasal 14 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan yang sah dan/atau peraturan perundang- undangan yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan bersifat final”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penetapan hak asuh anak pasca perceraian. Untuk mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam putusan mengenai hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik individu, kondisi suatu gejala atau kelompok tertentu atau untuk mengetahui sebaran suatu gejala atau untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyara Kesimpulan Penetapan hak asuh anak akibat perceraian menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, bagi anak yang belum dewasa atau berusia di bawah 12 (dua belas) tahun merupakan hak ibu. Sementara bagi anak yang sudah dewasa, anak berhak memilih antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak asuh anaknya. mencakup tujuan PKM (pengabdian kepada masyarakat), metode PKM, hasil PKM, dan kesimpulan dari pengabdian secara singkat dan jelas. Jumlah kata yang ditetapkan dalam penulisan abstrak tidak lebih dari 200 kata. Abstrak juga memuat kata kunci yang relevan dengan istilah yang umum diakui yang terkandung dalam artikel tersebut.
Incoming Extradition in Indonesia and Its Implication to Human Rights Simanjuntak, Efendi Lod
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2019.1.2.5213

Abstract

Law enforcement to transnational fugitives especially those perpetrators of money laundering with international dimension in Indonesia, in particular related to incoming extradition is needed to reconstruct. This is because hitherto, the decision to extradite is the decision of the executive branch as stipulated in Act No.1 of 1979 on Extradition. Hence, the consideration for the government to extradite is more on political concern rather than judicial. This practice is deemed neglecting the protection of human rights and creating legal uncertainty, especially in relation to detention period that could exceed beyond admissible time as stipulated in KUHAP because of the grace period on the issuance of the Presidential Decision. This research is doctrinal and field study. Based on findings in the field, incoming extradition request must be based on the court’s decision, or judicial order in the future to ensure protection of human rights and legal certainty of the person who is subject of the extradition and to the requested country. Penegakan hukum terhadap buronan transnasional, terutama para pelaku pencucian uang di Indonesia, perlu sebuah rekontruksi khususnya terkait dengan ekstradisi. Ini karena sampai sekarang, keputusan untuk mengekstradisi adalah keputusan cabang eksekutif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1979 tentang Ekstradisi. Oleh karena itu, pertimbangan bagi pemerintah untuk mengekstradisi lebih pada masalah politik daripada peradilan. Praktik ini dianggap mengabaikan perlindungan hak asasi manusia dan menciptakan ketidakpastian hukum, terutama dalam kaitannya dengan masa penahanan yang dapat melebihi melampaui waktu yang dapat diterima sebagaimana diatur dalam KUHAP karena masa tenggang pada penerbitan Keputusan Presiden. Penelitian ini bersifat doktrinal dan studi lapangan. Berdasarkan temuan di lapangan, permintaan ekstradisi yang masuk harus didasarkan pada keputusan pengadilan, atau perintah pengadilan di masa depan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum dari orang yang menjadi sasaran ekstradisi dan ke negara yang diminta.
Ensuring Construction Workers Legal Protection: A Legal Analysis of Construction Competency Certificates under the Law on Personal Data Protection and Blockchain Frameworks Afrilies, Marlia Hafny; Lina, Angie Angel; Theresia, Maria; Simanjuntak, Efendi; Naili, Yuris Tri; Garunja, Evis; Mohd Aboobaider, Burhanuddin bin
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 16, No 4: October - Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pamator.v16i4.23948

Abstract

National development towards Indonesia 2045 is massively carried out, based on the Coordinating Minister for Economic Affairs Regulation Number 21 of 2022 that Indonesia has 210 development projects and 12 programs, in December 2022 a total of 152 projects have been implemented and are fully operational. Realizing national development, Construction Service Business Entities require Construction Workers to certify so that the quality and qualifications of the workforce can be recognized and professional accountability is formally clear. However, the security of the professional certificate of construction services is not guaranteed. The research uses normative juridical methods by examining all regulations related to the issues discussed. Determining the qualifications of construction service business entities that are assessed, one of which is the availability of construction labor. The procedures and flow of procedures for implementing construction work competency certificates are regulated in the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 8 of 2022 concerning Procedures for Implementing the Fulfillment of Construction Service Standard Certificates in order to support the ease of business licensing for construction service business actors. Repressive efforts in cybercrime are guaranteed by Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. To prevent cybercrime in the LPJK data storage system, it can cooperate with the Ministry of Communication and Information Technology regarding the policy of using Blockchain.
SOSIALISASI PERLINDUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DALAM KERANGKA HUKUM PKDRT Surisdani A, Litya; Simanjuntak, Efendi; Puspa Dewi, Monica; Ayu Wahyuni, Hesti; Aditya Putri, Septiani
Perwira Journal of Community Development Vol 3 No 1 (2023)
Publisher : Unperba Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54199/pjcd.v3i1.149

Abstract

Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi isu yang penting untuk dibahas, tercatat oleh KemenPPPA terdapat 18.261 kasus dengan 79.5% korbannya adalah perempuan. Sehingga penting dilakukan upaya Penghapusan KDRT sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah pemahaman terhadap hak dan kewajiban anggota keluarga terutama permpuan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan sosialisasi terhadap hak dan kewajiban perempuan dalam kerangka hukum Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sasaran kegiatan adalah Perempuan (Perangkat Desa, Penggerak PKK dan Posyandu) Desa Ilir dengan usia 25-54 Tahun.
Co-Authors Aditya Putri, Septiani Anatoly Kostruba Anderson Siringo-ringo Angel Lina, Angie Angie Angel Lina Ayu Wahyuni, Hesti Burhanuddin bin Mohd Aboobaider Elfrida Elisabeth Pane Evis Garunja Garunja, Evis Gautam Kumar Jha Hesti Ayu Wahyuni Jayusman, Hadi Lina, Angie Angel Litya Surisdani Anggraeniko Litya Surisdani Anggraeniko Maria Theresia Marlia Hafny Afrilies Marpaung, Rolando Mohd Aboobaider, Burhanuddin bin Monica Puspa Dewi Muhamad Helmi Md Said Nurul Isnina SAN Purwono Purwono Purwono, Purwono Puspa Dewi, Monica Septiani Aditya Putri Sherhan Surisdani A, Litya Theresia, Maria Tri Yulianti, Tri Yuris Tri Naili Yuris Tri Naili Yuris Trinaili