Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Progresif Walisongo Law Review (Walrev) Lex Publica
Simanjuntak, Efendi Lod
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
INCOMING EXTRADITION IN INDONESIA AND ITS IMPLICATION TO HUMAN RIGHTS Simanjuntak, Efendi Lod
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (790.216 KB) | DOI: 10.21580/walrev.2019.1.2.5213

Abstract

Law enforcement to transnational fugitives especially those perpetrators of money laundering with international dimension in Indonesia, in particular related to incoming extradition is needed to reconstruct. This is because hitherto, the decision to extradite is the decision of the executive branch as stipulated in Act No.1 of 1979 on Extradition. Hence, the consideration for the government to extradite is more on political concern rather than judicial. This practice is deemed neglecting the protection of human rights and creating legal uncertainty, especially in relation to detention period that could exceed beyond admissible time as stipulated in KUHAP because of the grace period on the issuance of the Presidential Decision. This research is doctrinal and field study. Based on findings in the field, incoming extradition request must be based on the court?s decision, or judicial order in the future to ensure protection of human rights and legal certainty of the person who is subject of the extradition and to the requested country. Penegakan hukum terhadap buronan transnasional, terutama para pelaku pencucian uang di Indonesia, perlu sebuah rekontruksi khususnya terkait dengan ekstradisi. Ini karena sampai sekarang, keputusan untuk mengekstradisi adalah keputusan cabang eksekutif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1979 tentang Ekstradisi. Oleh karena itu, pertimbangan bagi pemerintah untuk mengekstradisi lebih pada masalah politik daripada peradilan. Praktik ini dianggap mengabaikan perlindungan hak asasi manusia dan menciptakan ketidakpastian hukum, terutama dalam kaitannya dengan masa penahanan yang dapat melebihi melampaui waktu yang dapat diterima sebagaimana diatur dalam KUHAP karena masa tenggang pada penerbitan Keputusan Presiden. Penelitian ini bersifat doktrinal dan studi lapangan. Berdasarkan temuan di lapangan, permintaan ekstradisi yang masuk harus didasarkan pada keputusan pengadilan, atau perintah pengadilan di masa depan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum dari orang yang menjadi sasaran ekstradisi dan ke negara yang diminta.
Incoming Extradition in Indonesia and Its Implication to Human Rights Efendi Lod Simanjuntak
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2019.1.2.5213

Abstract

Law enforcement to transnational fugitives especially those perpetrators of money laundering with international dimension in Indonesia, in particular related to incoming extradition is needed to reconstruct. This is because hitherto, the decision to extradite is the decision of the executive branch as stipulated in Act No.1 of 1979 on Extradition. Hence, the consideration for the government to extradite is more on political concern rather than judicial. This practice is deemed neglecting the protection of human rights and creating legal uncertainty, especially in relation to detention period that could exceed beyond admissible time as stipulated in KUHAP because of the grace period on the issuance of the Presidential Decision. This research is doctrinal and field study. Based on findings in the field, incoming extradition request must be based on the court’s decision, or judicial order in the future to ensure protection of human rights and legal certainty of the person who is subject of the extradition and to the requested country. Penegakan hukum terhadap buronan transnasional, terutama para pelaku pencucian uang di Indonesia, perlu sebuah rekontruksi khususnya terkait dengan ekstradisi. Ini karena sampai sekarang, keputusan untuk mengekstradisi adalah keputusan cabang eksekutif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1979 tentang Ekstradisi. Oleh karena itu, pertimbangan bagi pemerintah untuk mengekstradisi lebih pada masalah politik daripada peradilan. Praktik ini dianggap mengabaikan perlindungan hak asasi manusia dan menciptakan ketidakpastian hukum, terutama dalam kaitannya dengan masa penahanan yang dapat melebihi melampaui waktu yang dapat diterima sebagaimana diatur dalam KUHAP karena masa tenggang pada penerbitan Keputusan Presiden. Penelitian ini bersifat doktrinal dan studi lapangan. Berdasarkan temuan di lapangan, permintaan ekstradisi yang masuk harus didasarkan pada keputusan pengadilan, atau perintah pengadilan di masa depan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum dari orang yang menjadi sasaran ekstradisi dan ke negara yang diminta.
Incoming Extradition in Indonesia and Its Implication to Human Rights Simanjuntak, Efendi Lod
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2019.1.2.5213

Abstract

Law enforcement to transnational fugitives especially those perpetrators of money laundering with international dimension in Indonesia, in particular related to incoming extradition is needed to reconstruct. This is because hitherto, the decision to extradite is the decision of the executive branch as stipulated in Act No.1 of 1979 on Extradition. Hence, the consideration for the government to extradite is more on political concern rather than judicial. This practice is deemed neglecting the protection of human rights and creating legal uncertainty, especially in relation to detention period that could exceed beyond admissible time as stipulated in KUHAP because of the grace period on the issuance of the Presidential Decision. This research is doctrinal and field study. Based on findings in the field, incoming extradition request must be based on the court’s decision, or judicial order in the future to ensure protection of human rights and legal certainty of the person who is subject of the extradition and to the requested country. Penegakan hukum terhadap buronan transnasional, terutama para pelaku pencucian uang di Indonesia, perlu sebuah rekontruksi khususnya terkait dengan ekstradisi. Ini karena sampai sekarang, keputusan untuk mengekstradisi adalah keputusan cabang eksekutif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1979 tentang Ekstradisi. Oleh karena itu, pertimbangan bagi pemerintah untuk mengekstradisi lebih pada masalah politik daripada peradilan. Praktik ini dianggap mengabaikan perlindungan hak asasi manusia dan menciptakan ketidakpastian hukum, terutama dalam kaitannya dengan masa penahanan yang dapat melebihi melampaui waktu yang dapat diterima sebagaimana diatur dalam KUHAP karena masa tenggang pada penerbitan Keputusan Presiden. Penelitian ini bersifat doktrinal dan studi lapangan. Berdasarkan temuan di lapangan, permintaan ekstradisi yang masuk harus didasarkan pada keputusan pengadilan, atau perintah pengadilan di masa depan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum dari orang yang menjadi sasaran ekstradisi dan ke negara yang diminta.
PENEGAKAN HUKUM LINTAS JURISDIKSI TERHADAP PELAKU PENCUCIAN UANG DI ASEAN MELALUI MUTUAL LEGAL ASSISTANCE Simanjuntak, Efendi Lod
Jurnal Hukum Progresif Vol 8, No 1 (2020): April 2020
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (862.442 KB) | DOI: 10.14710/hp.8.1.28-43

Abstract

Pencucian uang lintas negara sudah menjadi masalah internasional yang memerlukan solusi internasional. Globalisasi telah menimbulkan berkembangnya kejahatan ini dan memudahkan para pelaku melarikan diri ke jurisdiksi asing untuk menghindari tuntutan hukum. Realitas ini dapat menimbulkan impunitas dan ketidakadilan. Oleh karena itu, saatnya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan ini direkonstruksi melalui Mutual Legal Assistance sebagai alternatif terhadap ekstradisi menyusul berlakukannya ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance 2004 in Criminal Matters 2004. Penelitian ini bersifat doktrinal dan diperkuat dengan penelitian lapangan yang ternyata menunjukkan bahwa implementasi MLAT 2004 ini banyak dipengaruhi politik dan ekonomi, sehingga konsep “free-movement of judgement” diharapkan  sebagai suatu solusi.
Strengthening the Gatekeeper Function of Banks: The Role of KYC in Anti-Money Laundering Legal Framework Simanjuntak, Efendi Lod; Jha, Gautam Kumar
Lex Publica Vol. 12 No. 2 (2025)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58829/lp.12.2.2025.320

Abstract

This study critically examines the role of Know Your Customer (KYC) compliance within Indonesia’s anti-money laundering and counter-terrorism financing (AML/CFT) framework. Employing a normative juridical approach, the research analyzes key regulatory instruments, including Law Number 8 of 2010, POJK Number 12/POJK.01/2017, and the institutional role of PPATK, alongside relevant legal doctrines and international standards, particularly those of the Financial Action Task Force (FATF). The study addresses three core issues: the structuring of KYC obligations within Indonesia’s legal framework, the implementation of KYC principles by financial institutions as part of risk management strategies, and the challenges encountered in practice. The findings demonstrate that KYC functions as a central legal and operational instrument, enabling customer identification, transaction monitoring, and reporting of suspicious activities, thereby reinforcing the banking sector’s role as a gatekeeper in preventing financial crimes. However, its effectiveness is constrained by data quality issues, technological limitations, uneven institutional capacity, and increasingly sophisticated laundering techniques. The study concludes that strengthening regulatory enforcement, enhancing technological adoption (including RegTech and AI), and improving inter-agency coordination are essential to optimize KYC effectiveness.
Co-Authors Gautam Kumar Jha