Patriadi, Himawan Bayu
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Paradiplomasi Pemerintah Nusa Tenggara Barat dengan International Council For Local Environmental Initiatives (ICLEI) Menuju Penerapan Renewable Energy Baiq Dita Rahayu Putri; Tawakal, George Towar Ikbal; Patriadi, Himawan Bayu
Brawijaya Journal of Social Science Vol. 3 No. 1 (2023): Opportunities and Challenges of Industrial Society 4.0
Publisher : Sociology Department, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.bjss.2023.003.01.2

Abstract

Di Nusa Tenggara Barat (NTB), fakta sosial yang terjadi yakni terkait masalah energi listrik, Provinsi NTB mengalami pemadaman listrik secara berkala di berbagai daerah, sehingga menimbulkan keluhan dari masyarakat. Pada tahun 2018 konsumsi listrik menurun akibat terjadi gempa bumi di pulau Lombok dan Sumbawa. Hal ini berdampak pada aktivitas sosial dan ekonomi yang membuat kegiatan keagamaan dan produktifitas perekonomian terutama bagi para pelaku UMKM. Oleh sebab itu, kerjasama pada bidang renewable energy yang dilakukan oleh provinsi NTB dengan ICLEI bisa menjadi solusi alternatif untuk mengurangi dampak yang terjadi pada kebutuhan energi listrik kedepannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses paradiplomasi pemerintah provinsi NTB dengan ICLEI, menjelaskan proses identifikasi masalah dan potensi kerja sama, serta menjelaskan penetuan tujuan kerja sama. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada pemahaman terhadap makna prilaku social, konteks sosial, politik, dan budaya dimana interaksi berlangsung cendrung menggunakan analisis proses dan makna. Penelitian ini memperoleh kesimpulan yakni, Kementerian dan departemen utama di pemerintahan pusat Provinsi NTB telah bermitra dengan ICLEI untuk mengimplementasikan inisiatif ini di Indonesia, partisipasi global merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk mewujudkan visi dan misi daerah, serta penyelenggaraan diskusi online pada 13 Juni tahun 2020 untuk membahas perencanaan energi dalam mencapai Kontribusi Nasional Indonesia merupakan langkah awal kerjasama dengan ICLEI dan Institute for Essential Services Reform (IESR). Pada tahun 2030 mendatang Indonesia bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 41% dengan dukungan internasional serta memperkenalkan proyek kerjasama kepada pemerintah Provinsi NTB sampai dengan menyusun finalisasi MoU dan MoA antara ICLEI dan Provinsi NTB.
Indonesia’s Food Security and Food Sovereignty Under Agricultural Trade Liberalization Indriastuti, Suyani; Hara, Abubakar Eby; Patriadi, Himawan Bayu; Trihartono, Agus; Sunarko, Bagus Sigit
Global Strategis Vol. 18 No. 2 (2024): Global Strategis
Publisher : Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.18.2.2024.431-456

Abstract

Agricultural trade liberalisation affects food security and food sovereignty in Indonesia. This article aims to analyse the extent to which agricultural trade liberalisation impacts food security and food sovereignty, as well as examine the dilemmas faced by the Indonesian government related to agricultural liberalisation, food security, and food sovereignty. This research applies qualitative process-tracing case studies using primary data from interviews and secondary data by analysing documents, news, or statistical data provided by institutions such as Indonesian National Statistics, the Food and Agricultural Organization (FAO), and other institutions. This research found that agriculture is a comparative advantage of Indonesia. It supports the achievement of a surplus balance of trade in the global agricultural markets. However, it is challenging and dilemmatic in the context of food commodities. In the short term, agricultural liberalisation might support the achievement of food security as it provides availability of food and food access both physically and economically. However, at the same time, agricultural liberalisation also threatens food sovereignty as it raises dependence on food imports. In the long run, dependency on food imports could endanger food security if there is a change in the political economy of the global market system.Keywords: Liberalisation of Agriculture, Food Security, Food Sovereignty Liberalisasi pertanian mempengaruhi ketahanan pangan dan kedaulatan pangan di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana dampak liberalisasi pertanian terhadap ketahanan pangan dan kedaulatan pangan serta dilema yang dihadapi pemerintah Indonesia terkait liberalisasi pertanian, ketahanan pangan, dan kedaulatan pangan. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif process-tracing analisis dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui interview dan data sekunder dikumpulkan dengan metode “desk research” termasuk menganalisis dokumen, berita, atau data statistik yang disediakan oleh lembaga-lembaga seperti Statistik Nasional Indonesia, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), dan lembaga lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa pertanian merupakan keunggulan komparatif bagi Indonesia yang mendukung pencapaian surplus neraca perdagangan komoditas pertanian di pasar global. Namun, dalam konteks komoditas pangan, permasalahan bersifat kompleks dan dilematis. Dalam jangka pendek, liberalisasi pertanian dapat mendukung pencapaian ketahanan pangan karena menyediakan ketersediaan pangan yang dapat diakses oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau. Namun, pada saat yang sama, liberalisasi pertanian juga mengancam kedaulatan pangan karena meningkatkan ketergantungan pada impor pangan. Dalam jangka panjang, ketergantungan impor pangan dapat membahayakan ketahanan pangan jika terjadi perubahan struktur ekonomi politik pada sistem pasar global.Kata-kata Kunci: Liberalisasi Pertanian, Ketahanan Pangan, Kedaulatan Pangan