Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab
Rahman, Faisol
Unknown Affiliation
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Dualisme Konteks Proper sebagai Instrumen Penaatan Sukarela dan Command and Control Rahman, Faisol
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 6, No 2 (2020): April
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.313 KB) | DOI: 10.38011/jhli.v6i2.160

Abstract

Kehadiran penaatan sukarela (voluntary approach) di negara berkembang telah menjadi alternatif untuk mendorong penaatan hukum. Penaatan sukarela dapat menjadi pelengkap instrumen atur dan awasi (command and control), untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dan minimnya kemauan politik pemerintah. Proper yang pada masa awalnya merupakan salah satu instrumen penaatan sukarela yang dapat mendorong ketaatan hukum pesertanya. Namun belakangan, Proper dikritik karena tidak memberikan sanksi terhadap pesertanya yang berperingkat tidak taat. Pada titik singgung ini, menjadi bias pemaknaan Proper antara konteks penaatan sukarela dan command and control.Artikel ini mengkaji secara normatif adanya dilema penerapan sanksi dalam Proper oleh KLHK selaku penyelenggara Proper. Dimana non-peserta Proper, cenderung mendapatkan keleluasaan akibat ketiadaan sistem pengawasan dan penegakan hukum. Sedangkan peserta Proper, yang secara sukarela telah bekerja sama untuk mempermudah pengawasan pemerintah, terancam sanksi apabila ditemukan pelanggaran. Sehingga apabila sanksi diterapkan terhadap peserta, dapat memberikan tekanan terhadap kesukarelaan peserta untuk melanjutkan kerja samanya dalam Proper.Kata Kunci: penaatan sukarela, penegakan hukum lingkungan, proper
Pengingkaran Asas Pencemar Membayar dalam Kegiatan Pasca Operasi Usaha Hulu Migas (Tinjauan Legislasi Hijau atas Pengaturan Abandon Site Restoration di Blok Migas Terminasi) Rahman, Faisol; Fauzi, Ridwan Abdilah
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 10 No 1 (2023): Oktober
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v10i1.707

Abstract

Setelah minyak gas dan bumi (migas) habis dieksploitasi, maka operator seharusnya memulihkan sumur minyak bekas produksi melalui kegiatan pasca operasi migas (Abandon Site Restoration/ASR). Namun, beberapa operator menolak bertanggung jawab dengan menyangkal kewajiban menyetorkan dana ASR untuk Blok Migas Terminasi. Alih-alih menegakkan hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas, yang secara implisit “mengamini” pengingkaran tanggung jawab ASR. Artikel ini mengkaji secara normatif ambiguitas pengaturan tanggung jawab ASR Blok Migas Terminasi di Indonesia, sebagai implikasi terbitnya Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban kewajiban ASR di Blok Migas terminasi berpotensi dialihkan dari “kontraktor sebelumnya” kepada “kontraktor baru”, melalui ketentuan peralihan dana yang mencakup keseluruhan aset. Peristiwa tersebut menyimpangi asas pencemar membayar, sehingga Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2018 tidak selaras dengan ketentuan “legislasi hijau”.
PERAN MASYARAKAT TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN MARMER DI KEC. BONTOCANI KAB. BONE PASCA PENGESAHAN UU NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA Abu Dzar Nuzul, Andi; Rahman, Faisol; Zulharman, Zulharman
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v4i1.68

Abstract

Natural Resources (SDA) managed by the State or individuals/corporations can certainly have consequences for 3 (three) aspects, namely, productivity, sustainability and fairness of the natural resources managed. Threats to these three aspects will hit the Bontocani area which is a mining area by PT. The Bukit Marmer Empire was not carried out properly or without supervision from other parties such as local people who live in the district. Bone in general, and Kec. Bontocani in particular. Community participation is very much needed in overseeing current natural resource management so that its sustainability is maintained and prevents more severe environmental damage. For this reason, researchers are interested in conducting research with the aim of knowing the role of the community in responding to mining activities in the district. Bontocani, and examine the legal protection for communities responding to marble mining businesses in the district. Bontocani, Kab. Bone after the ratification of Law no. 3 of 2020 using empirical research methods and normative research. The results of the research show that the community consisting of the anti-mining alliance in Kec. Bontocani believes that mining activities will have many negative impacts on the lives of the residents of the district. Bone in general and the people of Kec. Bontocani in particular. More deeply, the community's participatory efforts above can cause problems and risky consequences for the community itself. This is because there is no aspect of legal protection that can be provided by the revised Minerba Law which was only passed in 2020.
Co-Authors Abu Dzar Nuzul, Andi Fauzi, Ridwan Abdilah Zulharman Zulharman