Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.233
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Tunas Agraria Widya Bhumi Jurnal Pertanahan Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan Jurnal Pertanahan
Arnowo, Hadi
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
PEMBUATAN PETA TEMATIK DESA LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT Arnowo, Hadi
Jurnal Pertanahan Vol 10 No 2 (2020): Jurnal Pertanahan
Publisher : Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian Tata Ruang dan Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6896.665 KB) | DOI: 10.53686/jp.v10i2.16

Abstract

Karya tulis ilmiah ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen berupa tulisan ilmiah dan selanjutnya dianalisis secara teoritis dan empiris. Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengidentifikasi alur pemanfaatan peta bidang tanah hasil kegiatan PTSL untuk pembuatan peta desa berbasis partisipasi masyarakat. Kedua adalah untuk mengidentifikasi tahapan pembuatan peta tematik wilayah desa berbasis partisipasi masyarakat. Manfaat dari tulisan ini adalah untuk memberi masukan mengenai pemanfaatan hasil PTSL untuk penyusunan informasi spasial wilayah desa dengan menggunakan metode pemetaan berbasis masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara efektif apabila dilengkapi dengan informasi spasial terkait pembangunan desa secara lengkap dan akurat. Pembuatan informasi spasial wilayah desa berasal dari data tematik spasial dengan memanfaatkan peta bidang hasil kegiatan Pendaftaran Tanah Secara Lengkap (PTSL) sebagai peta kerja. Hasil dari analisis studi dokumen adalah peta dasar atau peta kerja dan peta bidang tanah hasil dari PTSL sangat tepat digunakan untuk pembuatan peta desa karena menunjukkan visualisasi secara detail. Penggunaan peta dasar adalah sebagi tempat plotting jenis data tematik desa yang berasal dari pengambilan data lapang maupun data sekunder. Sedangkan peta bidang yang berasal dari PTSL untuk plotting data terkait dengan status tanah. Pengambilan data lapang untuk tema tertentu dilakukan melalui partisipasi masyarakat agar informasi yang diperoleh lebih akurat. Proses pengambilan data spasial tertentu dibuat melalui pemetaan berbasis partisipasi masyarakat dengan standar teknis pemetaan. Standar teknis yang dimaksud meliputi metode pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian peta.
Pengelolaan Aset Bank Tanah untuk Mewujudkan Ekonomi Berkeadilan Arnowo, Hadi
Jurnal Pertanahan Vol 11 No 1 (2021): Jurnal Pertanahan
Publisher : Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian Tata Ruang dan Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5049.033 KB) | DOI: 10.53686/jp.v11i1.22

Abstract

ABSTRACT The goal of establishing a land bank in Indonesia has been initiated with the issuance of Government Regulation Number 64 of 2021 concerning Land Bank Agency. Based on this regulation, the Land Bank Agency has the function of channeling land assets owned to achieve a fair economy. The purpose of this study is to create an appropriate model for the Land Bank Agency to manage the usage and distribution of land assets. This study used a descriptive qualitative research with normative legal methods. This methods is a descriptions of the arguments collection that used in the formation of governance, mechanisms for the utilization and distribution of Land Bank assets. The results of this study are in the form of a description of the flow of land bank asset management, the mechanism for utilizing and distributing land assets. Management of land assets controlled by the Land Bank is generally managed for office facilities, sources of income and land distribution. Management of land assets for office needs and land distribution needs is non-commercial. Meanwhile, the management for the source of income is commercial. The income earned is used to finance operational activities and capital development. The Land Bank can make use of land assets alone or in cooperation with other parties according to the agreement. Land assets that have been granted Management Rights can be used alone and distributed and can be utilized in cooperation with other parties. Meanwhile, land that has not been granted a Management Right can only be used alone for operational needs or for distribution. The distribution of land must be based on planning documents with transparent and accountable criteria and priority scales so as not to cause problems in the future and on target. Keywords: Land Management, Land Use, Land Distribution ABSTRAK Cita-cita pembentukan bank tanah di Indonesia telah terwujud dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Berdasarkan peraturan tersebut Badan Bank Tanah mempunyai fungsi untuk menyalurkan aset tanah yang dimiliki untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat model yang tepat bagi Badan Bank Tanah dalam mengelola aset tanah yang akan dimanfaatkan dan didistribusikan. Karya tulis ilmiah ini berupa penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif dengan metode hukum normatif. Metode ini merupakan kumpulan deskripsi dari argumen-argumen yang dibutuhkan dalam pembentukan tata kelola, mekanisme pemanfaatan dan pendistribusian aset Bank Tanah. Hasil kajian ini berupa deskripsi mengenai alur pengelolaan aset Bank Tanah dan mekanisme pemanfaatan serta pendistribusian aset tanah. Pengelolaan aset tanah yang dikuasai Bank Tanah secara umum dikelola untuk sarana kantor, sumber pendapatan dan didistribusikan. Pengelolaan aset tanah untuk kebutuhan perkantoran dan kebutuhan pendistribusian bersifat non komersial. Sedangkan pengelolaan untuk sumber pendapatan bersifat komersial. Pendapatan yang diperoleh secara langsung sebagai modal penyertaan dari pemerintah digunakan untuk pembiayaan operasional Bank Tanah dan pengembangan modal. Pemanfaatan aset tanah dapat dilakukan sendiri oleh Bank Tanah atau melalui kerja sama dengan pihak lain sesuai perjanjian. Aset tanah yang telah diberikan Hak Pengelolaan dapat digunakan sendiri atau didistribusikan serta dapat dimanfaatkan melalui kerja sama dengan pihak lain. Sedangkan tanah yang belum diberikan Hak Pengelolaan hanya dapat digunakan sendiri untuk kebutuhan operasional atau untuk didistribusikan. Pendistribusian tanah harus berdasarkan dokumen perencanaan dengan kriteria dan skala prioritas yang transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari dan tepat sasaran. Kata Kunci: Pengelolaan Tanah, Pemanfaatan Tanah, Pendistribusian Tanah
TATA KELOLA PETA DI DALAM KKP (KOMPUTERISASI KEGIATAN PERTANAHAN) MENUJU TERWUJUDNYA SISTEM PETA TUNGGAL Arnowo, Hadi
Jurnal Pertanahan Vol 10 No 1 (2020): Jurnal Pertanahan
Publisher : Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian Tata Ruang dan Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.551 KB) | DOI: 10.53686/jp.v10i1.29

Abstract

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pedaftaran seluruh bidang tanah secara lengkap dalamsatu hamparan desa/kelurahan. Output kegiatan PTSL antara lain adalah peta bidang tanah. Data spasial bidang tanahyang terkumpul dapat dijadikan basis data spasial menuju peta tunggal. Di dalam penelitian ini membahas tentang integrasidata spasial berbasis bidang tanah hasil dari kegiatan PTSL dengan data spasial yang sudah ada serta pengelolaan dataspasial bidang tanah yang berkembang akibat berbagai perubahan fisik bidang tanah. Penelitian ini menggunakan metodedeskriptif analitik untuk menjelaskan mengenai masalah-masalah yang timbul dan langkah-langkah pengelolaan data spasialbidang tanah. Karya tulis ini merupakan suatu gagasan yang bersifat empiris dan teoritis mengenai pengelolaan peta-petabidang hasil kegiatan PTSL dalam rangka mewujudkan peta tunggal. Sedangkan tujuan penulisan ini adalah menjadi bahanmasukan bagi Kantor Pertanahan untuk menindaklanjuti hasil kegiatan PTSL berupa peta bidang sebagai bahan basis dataspasial pertanahan. Integrasi data spasial bidang tanah hasil PTSL dengan data spasial yang sudah ada harus melaluiprosedur dan persyaratan teknis. Hal tersebut karena data spasial yang dikumpulkan dan dientri tidak terjamin memilikiformat yang sama. Selain itu hasil dari integrasi peta harus memiliki keseragaman referensi peta sehingga dapat dijadikanpeta tunggal. Pengelolaan peta tunggal di dalam Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) harus memiliki standar teknis danstandar manajerial pembuatan peta.
Determinants of Land Technical Considerations in Land Control Arnowo, Hadi
Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan Vol. 2 No. 2 (2023): Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/mj.v2i2.34

Abstract

The significance of Technical Land Considerations (PTP) has grown in importance following the implementation of the Government Regulation replacing the Job Creation Law, particularly as an essential input for issuing Suitability of Spatial Utilization Activities (KKPR). Meanwhile, there are still many gaps in land use status that require effective monitoring activities. In order to effectively carry out land control, data and information regarding land control, ownership, and land use and utilization are required. PTP can be used as an effective land control instrument because it is an input to the issuance of KKPR and subsequently becomes a reference in land ownership applications. The effectiveness of PTP in land control is based on three factors that need to be properly applied: the presentation of the substance of PTP, PTP decisions, and PTP monitoring. PTP substances must be arranged in an accurate, objective, and up-to-date manner. PTP decisions must be informed by a comprehensive and thorough review and the impact of decisions on the community. Monitoring the outcome of the TPP decision is becoming a reference point for the continuation of the land ownership process. To ensure the ongoing issuance of PTP for various land activities, it is essential to incorporate the substance material of PTP into the records of land inspections. This integration facilitates the acquisition of comprehensive information that is pertinent to land ownership applications. In addition, the Land Office can anticipate problems with land tenure that is to be the subject of a land ownership application.
Pola Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Reforma Agraria di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang Arnowo, Hadi
Tunas Agraria Vol. 8 No. 1 (2025): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v8i1.408

Abstract

The Agrarian Reform Village in Mekarsari Village is the result of the implementation of a post-asset management access management program through community empowerment. However, there are a number of problems, such as a lack of infrastructure, inadequate assistance with agricultural production facilities, and limited access to capital. This research aims to develop an effective pattern of community empowerment after asset structuring. The research method used is descriptive qualitative with primary data from interviews with the community, field observations, and secondary data. The research results show that the government has built simple housing and road infrastructure, although it is still inadequate. Support in the form of agricultural production facilities has been provided, while access to capital is facilitated through a cheap credit program by Permodalan Nasional Madani. Based on data analysis, the community empowerment pattern was formulated into three segments: planning, implementation, and evaluation, with activities involving community participation. The Agrarian Reform Task Force has a strategic role in coordinating activities to ensure program sustainability. This pattern is expected to be able to answer challenges and improve the welfare of the community in the Agrarian Reform Village.   Kampung Reforma Agraria di Desa Mekarsari,  merupakan hasil implementasi program penataan akses pasca penataan aset melalui pemberdayaan masyarakat. Namun, terdapat sejumlah permasalahan seperti kurangnya infrastruktur, minimnya pendampingan, kurang memadainya bantuan sarana produksi pertanian, serta terbatasnya akses permodalan. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun pola pemberdayaan masyarakat yang efektif pasca penataan aset. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan data primer dari wawancara dengan masyarakat, pengamatan lapangan, serta data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah membangun perumahan sederhana dan infrastruktur jalan meski masih kurang memadai. Dukungan berupa sarana produksi pertanian telah diberikan, sedangkan akses permodalan difasilitasi melalui program kredit murah oleh Permodalan Nasional Madani. Berdasarkan analisis data, pola pemberdayaan masyarakat dirumuskan dalam tiga segmen: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Gugus Tugas Reforma Agraria memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan kegiatan untuk memastikan keberlanjutan program. Pola ini diharapkan mampu menjawab tantangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Reforma Agraria.
Diversifikasi Usaha untuk Keberlanjutan Lingkungan dalam Kerangka Reforma Agraria melalui Pertanian Karbon Arnowo, Hadi
Widya Bhumi Vol. 4 No. 2 (2024): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v4i2.102

Abstract

The accelerating pace of climate change has prompted many countries to reduce carbon emissions through carbon farming. Carbon farming plays a crucial role in climate change mitigation by absorbing carbon while also offering economic benefits to farmers. This study aims to examine the mechanisms of carbon farming practices within the framework of agrarian reform. A descriptive qualitative method was employed, collecting data from relevant regulations, scientific papers, and activity reports. Carbon farming is implemented through agroforestry, forest land farming, and environmentally friendly mixed farming. Land designated for carbon farming can be granted rights according to the type of subject. On a large scale, communal carbon farming or partnerships with private companies through nucleus-plasma schemes provide direct financial benefits. Meanwhile, small-scale carbon farming enhances soil fertility and promotes sustainable agriculture. Although carbon farming has yet to fully benefit farmers, it holds potential as part of a sustainable farming movement and land conservation efforts. Sustainable farming aligns with agrarian reform by ensuring the continuous use of land. Therefore, farmers involved in agrarian reform can also reap the rewards of carbon farming. Percepatan perubahan iklim global mendorong banyak negara untuk mengurangi emisi karbon melalui praktik pertanian karbon. Pertanian karbon berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim dengan menyerap karbon sekaligus memberikan keuntungan ekonomi bagi petani. Kajian ini bertujuan menelaah mekanisme pelaksanaan pertanian karbon oleh masyarakat dalam kerangka reforma agraria. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data dari peraturan terkait, tulisan ilmiah, dan laporan kegiatan. Pertanian karbon dilakukan melalui agroforestri, pertanian lahan hutan, dan pertanian campuran yang ramah lingkungan. Lahan untuk pertanian karbon dapat diberikan hak sesuai subjeknya. Skala luas pertanian karbon yang dikelola secara komunal atau melalui kerja sama dengan perusahaan swasta menggunakan pola inti-plasma dapat memberikan keuntungan langsung. Sementara itu, pertanian karbon skala terbatas bermanfaat bagi kesuburan tanah dan pertanian berkelanjutan. Meskipun pertanian karbon belum memberikan manfaat besar bagi petani, konsep ini dapat menjadi bagian dari gerakan pertanian berkelanjutan dan pemanfaatan lahan secara lestari. Pertanian berkelanjutan relevan dengan reforma agraria, yang bertujuan menjamin pemanfaatan lahan secara terus menerus, sehingga petani peserta reforma agraria juga dapat memperoleh manfaat dari praktik pertanian karbon.
PEMBUATAN PETA TEMATIK DESA LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT Arnowo, Hadi
Jurnal Pertanahan Vol 10 No 2 (2020): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v10i2.16

Abstract

Karya tulis ilmiah ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen berupa tulisan ilmiah dan selanjutnya dianalisis secara teoritis dan empiris. Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengidentifikasi alur pemanfaatan peta bidang tanah hasil kegiatan PTSL untuk pembuatan peta desa berbasis partisipasi masyarakat. Kedua adalah untuk mengidentifikasi tahapan pembuatan peta tematik wilayah desa berbasis partisipasi masyarakat. Manfaat dari tulisan ini adalah untuk memberi masukan mengenai pemanfaatan hasil PTSL untuk penyusunan informasi spasial wilayah desa dengan menggunakan metode pemetaan berbasis masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara efektif apabila dilengkapi dengan informasi spasial terkait pembangunan desa secara lengkap dan akurat. Pembuatan informasi spasial wilayah desa berasal dari data tematik spasial dengan memanfaatkan peta bidang hasil kegiatan Pendaftaran Tanah Secara Lengkap (PTSL) sebagai peta kerja. Hasil dari analisis studi dokumen adalah peta dasar atau peta kerja dan peta bidang tanah hasil dari PTSL sangat tepat digunakan untuk pembuatan peta desa karena menunjukkan visualisasi secara detail. Penggunaan peta dasar adalah sebagi tempat plotting jenis data tematik desa yang berasal dari pengambilan data lapang maupun data sekunder. Sedangkan peta bidang yang berasal dari PTSL untuk plotting data terkait dengan status tanah. Pengambilan data lapang untuk tema tertentu dilakukan melalui partisipasi masyarakat agar informasi yang diperoleh lebih akurat. Proses pengambilan data spasial tertentu dibuat melalui pemetaan berbasis partisipasi masyarakat dengan standar teknis pemetaan. Standar teknis yang dimaksud meliputi metode pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian peta.
Pengelolaan Aset Bank Tanah untuk Mewujudkan Ekonomi Berkeadilan Arnowo, Hadi
Jurnal Pertanahan Vol 11 No 1 (2021): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v11i1.22

Abstract

ABSTRACT The goal of establishing a land bank in Indonesia has been initiated with the issuance of Government Regulation Number 64 of 2021 concerning Land Bank Agency. Based on this regulation, the Land Bank Agency has the function of channeling land assets owned to achieve a fair economy. The purpose of this study is to create an appropriate model for the Land Bank Agency to manage the usage and distribution of land assets. This study used a descriptive qualitative research with normative legal methods. This methods is a descriptions of the arguments collection that used in the formation of governance, mechanisms for the utilization and distribution of Land Bank assets. The results of this study are in the form of a description of the flow of land bank asset management, the mechanism for utilizing and distributing land assets. Management of land assets controlled by the Land Bank is generally managed for office facilities, sources of income and land distribution. Management of land assets for office needs and land distribution needs is non-commercial. Meanwhile, the management for the source of income is commercial. The income earned is used to finance operational activities and capital development. The Land Bank can make use of land assets alone or in cooperation with other parties according to the agreement. Land assets that have been granted Management Rights can be used alone and distributed and can be utilized in cooperation with other parties. Meanwhile, land that has not been granted a Management Right can only be used alone for operational needs or for distribution. The distribution of land must be based on planning documents with transparent and accountable criteria and priority scales so as not to cause problems in the future and on target. Keywords: Land Management, Land Use, Land Distribution ABSTRAK Cita-cita pembentukan bank tanah di Indonesia telah terwujud dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Berdasarkan peraturan tersebut Badan Bank Tanah mempunyai fungsi untuk menyalurkan aset tanah yang dimiliki untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat model yang tepat bagi Badan Bank Tanah dalam mengelola aset tanah yang akan dimanfaatkan dan didistribusikan. Karya tulis ilmiah ini berupa penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif dengan metode hukum normatif. Metode ini merupakan kumpulan deskripsi dari argumen-argumen yang dibutuhkan dalam pembentukan tata kelola, mekanisme pemanfaatan dan pendistribusian aset Bank Tanah. Hasil kajian ini berupa deskripsi mengenai alur pengelolaan aset Bank Tanah dan mekanisme pemanfaatan serta pendistribusian aset tanah. Pengelolaan aset tanah yang dikuasai Bank Tanah secara umum dikelola untuk sarana kantor, sumber pendapatan dan didistribusikan. Pengelolaan aset tanah untuk kebutuhan perkantoran dan kebutuhan pendistribusian bersifat non komersial. Sedangkan pengelolaan untuk sumber pendapatan bersifat komersial. Pendapatan yang diperoleh secara langsung sebagai modal penyertaan dari pemerintah digunakan untuk pembiayaan operasional Bank Tanah dan pengembangan modal. Pemanfaatan aset tanah dapat dilakukan sendiri oleh Bank Tanah atau melalui kerja sama dengan pihak lain sesuai perjanjian. Aset tanah yang telah diberikan Hak Pengelolaan dapat digunakan sendiri atau didistribusikan serta dapat dimanfaatkan melalui kerja sama dengan pihak lain. Sedangkan tanah yang belum diberikan Hak Pengelolaan hanya dapat digunakan sendiri untuk kebutuhan operasional atau untuk didistribusikan. Pendistribusian tanah harus berdasarkan dokumen perencanaan dengan kriteria dan skala prioritas yang transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari dan tepat sasaran. Kata Kunci: Pengelolaan Tanah, Pemanfaatan Tanah, Pendistribusian Tanah
TATA KELOLA PETA DI DALAM KKP (KOMPUTERISASI KEGIATAN PERTANAHAN) MENUJU TERWUJUDNYA SISTEM PETA TUNGGAL Arnowo, Hadi
Jurnal Pertanahan Vol 10 No 1 (2020): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v10i1.29

Abstract

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pedaftaran seluruh bidang tanah secara lengkap dalamsatu hamparan desa/kelurahan. Output kegiatan PTSL antara lain adalah peta bidang tanah. Data spasial bidang tanahyang terkumpul dapat dijadikan basis data spasial menuju peta tunggal. Di dalam penelitian ini membahas tentang integrasidata spasial berbasis bidang tanah hasil dari kegiatan PTSL dengan data spasial yang sudah ada serta pengelolaan dataspasial bidang tanah yang berkembang akibat berbagai perubahan fisik bidang tanah. Penelitian ini menggunakan metodedeskriptif analitik untuk menjelaskan mengenai masalah-masalah yang timbul dan langkah-langkah pengelolaan data spasialbidang tanah. Karya tulis ini merupakan suatu gagasan yang bersifat empiris dan teoritis mengenai pengelolaan peta-petabidang hasil kegiatan PTSL dalam rangka mewujudkan peta tunggal. Sedangkan tujuan penulisan ini adalah menjadi bahanmasukan bagi Kantor Pertanahan untuk menindaklanjuti hasil kegiatan PTSL berupa peta bidang sebagai bahan basis dataspasial pertanahan. Integrasi data spasial bidang tanah hasil PTSL dengan data spasial yang sudah ada harus melaluiprosedur dan persyaratan teknis. Hal tersebut karena data spasial yang dikumpulkan dan dientri tidak terjamin memilikiformat yang sama. Selain itu hasil dari integrasi peta harus memiliki keseragaman referensi peta sehingga dapat dijadikanpeta tunggal. Pengelolaan peta tunggal di dalam Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) harus memiliki standar teknis danstandar manajerial pembuatan peta.
Kajian Teoritis Pengelolaan Bank Tanah Dalam Rangka Perwujudan Reforma Agraria Arnowo, Hadi
Jurnal Pertanahan Vol 12 No 1 (2022): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v12i1.177

Abstract

Latar belakang pembentukan Bank Tanah adalah untuk memberikan jaminan penyediaan tanah untuk kepentingan ekonomi berkeadilan, yang salah satunya adalah Reforma Agraria. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menelaah bentuk penyediaan tanah dari Bank Tanah untuk penyelenggaraan Reforma Agraria dan untuk menjelaskan konsep pengelolaan tanah oleh Bank Tanah yang akan didistribusikan untuk Reforma Agraria. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian kebijakan ini adalah metode kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa data kualitatif berupa peraturan terkait tentang Badan Bank Tanah yang dikaitkan dengan berbagai peraturan yang melatarbelakangi lahirnya tanah negara. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara empiris berdasarkan ketentuan yang berlaku dan hasilnya dalam bentuk deskripsi. Hasil kajian kebijakan adalah tanah negara dapat diperoleh untuk aset Bank Tanah melalui penetapan pemerintah. Pendistribusian aset tanah untuk Reforma Agraria dapat dilakukan secara langsung untuk program redistribusi tanah berdasarkan kriteria dari Badan Pelaksana. Perolehan tanah negara yang diatasnya telah ada penguasaan masyarakat tidak perlu diadakan akuisisi (perolehan tanah) sehingga dapat langsung digunakan untuk Reforma Agraria. Pengelolaan aset tanah oleh Bank Tanah dilakukan dalam rangka menyiapkan tanah atau memberikan nilai tambah atas tanah yang akan didistribusikan atau dimanfaatkan melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain. Tanah yang dikelola kemudian didistribusikan untuk Reforma Agraria dalam format kerjasama. Aset tanah yang akan didistribusikan tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak lain dengan memberikan hak di atas tanah hak pengelolaan serta tidak boleh dalam jangka waktu lama. Keputusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Meskipun demikian Bank Tanah masih dapat dilaksanakan karena masih dalam penataan program.
Co-Authors