Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.556
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Tunas Agraria Widya Bhumi Jurnal Pertanahan Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan Jurnal Pertanahan
Arnowo, Hadi
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Jurnal Pertanahan

 1 
PEMBUATAN PETA TEMATIK DESA LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT Arnowo, Hadi
Jurnal Pertanahan Vol 10 No 2 (2020): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v10i2.16

Abstract

Karya tulis ilmiah ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen berupa tulisan ilmiah dan selanjutnya dianalisis secara teoritis dan empiris. Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengidentifikasi alur pemanfaatan peta bidang tanah hasil kegiatan PTSL untuk pembuatan peta desa berbasis partisipasi masyarakat. Kedua adalah untuk mengidentifikasi tahapan pembuatan peta tematik wilayah desa berbasis partisipasi masyarakat. Manfaat dari tulisan ini adalah untuk memberi masukan mengenai pemanfaatan hasil PTSL untuk penyusunan informasi spasial wilayah desa dengan menggunakan metode pemetaan berbasis masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara efektif apabila dilengkapi dengan informasi spasial terkait pembangunan desa secara lengkap dan akurat. Pembuatan informasi spasial wilayah desa berasal dari data tematik spasial dengan memanfaatkan peta bidang hasil kegiatan Pendaftaran Tanah Secara Lengkap (PTSL) sebagai peta kerja. Hasil dari analisis studi dokumen adalah peta dasar atau peta kerja dan peta bidang tanah hasil dari PTSL sangat tepat digunakan untuk pembuatan peta desa karena menunjukkan visualisasi secara detail. Penggunaan peta dasar adalah sebagi tempat plotting jenis data tematik desa yang berasal dari pengambilan data lapang maupun data sekunder. Sedangkan peta bidang yang berasal dari PTSL untuk plotting data terkait dengan status tanah. Pengambilan data lapang untuk tema tertentu dilakukan melalui partisipasi masyarakat agar informasi yang diperoleh lebih akurat. Proses pengambilan data spasial tertentu dibuat melalui pemetaan berbasis partisipasi masyarakat dengan standar teknis pemetaan. Standar teknis yang dimaksud meliputi metode pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian peta.
Pengelolaan Aset Bank Tanah untuk Mewujudkan Ekonomi Berkeadilan Arnowo, Hadi
Jurnal Pertanahan Vol 11 No 1 (2021): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v11i1.22

Abstract

ABSTRACT The goal of establishing a land bank in Indonesia has been initiated with the issuance of Government Regulation Number 64 of 2021 concerning Land Bank Agency. Based on this regulation, the Land Bank Agency has the function of channeling land assets owned to achieve a fair economy. The purpose of this study is to create an appropriate model for the Land Bank Agency to manage the usage and distribution of land assets. This study used a descriptive qualitative research with normative legal methods. This methods is a descriptions of the arguments collection that used in the formation of governance, mechanisms for the utilization and distribution of Land Bank assets. The results of this study are in the form of a description of the flow of land bank asset management, the mechanism for utilizing and distributing land assets. Management of land assets controlled by the Land Bank is generally managed for office facilities, sources of income and land distribution. Management of land assets for office needs and land distribution needs is non-commercial. Meanwhile, the management for the source of income is commercial. The income earned is used to finance operational activities and capital development. The Land Bank can make use of land assets alone or in cooperation with other parties according to the agreement. Land assets that have been granted Management Rights can be used alone and distributed and can be utilized in cooperation with other parties. Meanwhile, land that has not been granted a Management Right can only be used alone for operational needs or for distribution. The distribution of land must be based on planning documents with transparent and accountable criteria and priority scales so as not to cause problems in the future and on target. Keywords: Land Management, Land Use, Land Distribution ABSTRAK Cita-cita pembentukan bank tanah di Indonesia telah terwujud dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Berdasarkan peraturan tersebut Badan Bank Tanah mempunyai fungsi untuk menyalurkan aset tanah yang dimiliki untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat model yang tepat bagi Badan Bank Tanah dalam mengelola aset tanah yang akan dimanfaatkan dan didistribusikan. Karya tulis ilmiah ini berupa penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif dengan metode hukum normatif. Metode ini merupakan kumpulan deskripsi dari argumen-argumen yang dibutuhkan dalam pembentukan tata kelola, mekanisme pemanfaatan dan pendistribusian aset Bank Tanah. Hasil kajian ini berupa deskripsi mengenai alur pengelolaan aset Bank Tanah dan mekanisme pemanfaatan serta pendistribusian aset tanah. Pengelolaan aset tanah yang dikuasai Bank Tanah secara umum dikelola untuk sarana kantor, sumber pendapatan dan didistribusikan. Pengelolaan aset tanah untuk kebutuhan perkantoran dan kebutuhan pendistribusian bersifat non komersial. Sedangkan pengelolaan untuk sumber pendapatan bersifat komersial. Pendapatan yang diperoleh secara langsung sebagai modal penyertaan dari pemerintah digunakan untuk pembiayaan operasional Bank Tanah dan pengembangan modal. Pemanfaatan aset tanah dapat dilakukan sendiri oleh Bank Tanah atau melalui kerja sama dengan pihak lain sesuai perjanjian. Aset tanah yang telah diberikan Hak Pengelolaan dapat digunakan sendiri atau didistribusikan serta dapat dimanfaatkan melalui kerja sama dengan pihak lain. Sedangkan tanah yang belum diberikan Hak Pengelolaan hanya dapat digunakan sendiri untuk kebutuhan operasional atau untuk didistribusikan. Pendistribusian tanah harus berdasarkan dokumen perencanaan dengan kriteria dan skala prioritas yang transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari dan tepat sasaran. Kata Kunci: Pengelolaan Tanah, Pemanfaatan Tanah, Pendistribusian Tanah
TATA KELOLA PETA DI DALAM KKP (KOMPUTERISASI KEGIATAN PERTANAHAN) MENUJU TERWUJUDNYA SISTEM PETA TUNGGAL Arnowo, Hadi
Jurnal Pertanahan Vol 10 No 1 (2020): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v10i1.29

Abstract

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pedaftaran seluruh bidang tanah secara lengkap dalamsatu hamparan desa/kelurahan. Output kegiatan PTSL antara lain adalah peta bidang tanah. Data spasial bidang tanahyang terkumpul dapat dijadikan basis data spasial menuju peta tunggal. Di dalam penelitian ini membahas tentang integrasidata spasial berbasis bidang tanah hasil dari kegiatan PTSL dengan data spasial yang sudah ada serta pengelolaan dataspasial bidang tanah yang berkembang akibat berbagai perubahan fisik bidang tanah. Penelitian ini menggunakan metodedeskriptif analitik untuk menjelaskan mengenai masalah-masalah yang timbul dan langkah-langkah pengelolaan data spasialbidang tanah. Karya tulis ini merupakan suatu gagasan yang bersifat empiris dan teoritis mengenai pengelolaan peta-petabidang hasil kegiatan PTSL dalam rangka mewujudkan peta tunggal. Sedangkan tujuan penulisan ini adalah menjadi bahanmasukan bagi Kantor Pertanahan untuk menindaklanjuti hasil kegiatan PTSL berupa peta bidang sebagai bahan basis dataspasial pertanahan. Integrasi data spasial bidang tanah hasil PTSL dengan data spasial yang sudah ada harus melaluiprosedur dan persyaratan teknis. Hal tersebut karena data spasial yang dikumpulkan dan dientri tidak terjamin memilikiformat yang sama. Selain itu hasil dari integrasi peta harus memiliki keseragaman referensi peta sehingga dapat dijadikanpeta tunggal. Pengelolaan peta tunggal di dalam Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) harus memiliki standar teknis danstandar manajerial pembuatan peta.
Kajian Teoritis Pengelolaan Bank Tanah Dalam Rangka Perwujudan Reforma Agraria Arnowo, Hadi
Jurnal Pertanahan Vol 12 No 1 (2022): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v12i1.177

Abstract

Latar belakang pembentukan Bank Tanah adalah untuk memberikan jaminan penyediaan tanah untuk kepentingan ekonomi berkeadilan, yang salah satunya adalah Reforma Agraria. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menelaah bentuk penyediaan tanah dari Bank Tanah untuk penyelenggaraan Reforma Agraria dan untuk menjelaskan konsep pengelolaan tanah oleh Bank Tanah yang akan didistribusikan untuk Reforma Agraria. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian kebijakan ini adalah metode kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa data kualitatif berupa peraturan terkait tentang Badan Bank Tanah yang dikaitkan dengan berbagai peraturan yang melatarbelakangi lahirnya tanah negara. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara empiris berdasarkan ketentuan yang berlaku dan hasilnya dalam bentuk deskripsi. Hasil kajian kebijakan adalah tanah negara dapat diperoleh untuk aset Bank Tanah melalui penetapan pemerintah. Pendistribusian aset tanah untuk Reforma Agraria dapat dilakukan secara langsung untuk program redistribusi tanah berdasarkan kriteria dari Badan Pelaksana. Perolehan tanah negara yang diatasnya telah ada penguasaan masyarakat tidak perlu diadakan akuisisi (perolehan tanah) sehingga dapat langsung digunakan untuk Reforma Agraria. Pengelolaan aset tanah oleh Bank Tanah dilakukan dalam rangka menyiapkan tanah atau memberikan nilai tambah atas tanah yang akan didistribusikan atau dimanfaatkan melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain. Tanah yang dikelola kemudian didistribusikan untuk Reforma Agraria dalam format kerjasama. Aset tanah yang akan didistribusikan tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak lain dengan memberikan hak di atas tanah hak pengelolaan serta tidak boleh dalam jangka waktu lama. Keputusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Meskipun demikian Bank Tanah masih dapat dilaksanakan karena masih dalam penataan program.
Strategi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Ditinjau dari Aspek Pertanahan Arnowo, Hadi
Jurnal Pertanahan Vol 13 No 1 (2023): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v13i1.191

Abstract

ABSTRAKRuang terbuka hijau (RTH) merupakan area yang wajib disediakan untuk wilayah kota dan perkotaan dengan proporsi sebesar 30% dari total wilayah. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar kota dan wilayah perkotaan kesulitan mencapai target 30%. Kajian ilmiah ini meneliti mengenai strategi penyediaan ruang terbuka hijau yang dapat ditempuh pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data penelitian berasal dari literatur dan peraturan terkait dengan ruang terbuka hijau. Penggunaan tanah pada ruang terbuka hijau publik secara umum berupa taman kota, pemakaman dan jalur hijau. Pemanfaatan tanah pada ruang terbuka hijau adalah untuk kepentingan publik. Status tanah ruang terbuka hijau yang sudah terdaftar secara umum dalam kondisi terpelihara dan dikuasai penuh oleh pemerintah kota. Sedangkan penguasaan tanah pada ruang terbuka hijau yang belum terdaftar dapat dikuasai oleh pemerintah kota atau dikuasai pihak lain. Masalah ruang terbuka hijau dari aspek pertanahan berupa sengketa kepemilikan tanah, pengadaan tanah untuk pembelian lahan ruang terbuka hijau dan penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukan. Strategi penyediaan ruang terbuka hijau publik berdasarkan aspek pertanahan berupa pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau, pemanfaatan tanah untuk pembangunan sebagai hasil dari konsolidasi tanah, pemanfaatan tanah di kawasan hutan/lindung serta pengelolaan bersama dengan Bank Tanah dan pihak swasta. ABSTRACTGreen open space (RTH) is an area that must be provided for cities and urban areas with a proportion of 30% of the total area. Facts on the ground show that most cities and urban areas have difficulty achieving the 30% target. This scientific study examines the strategy of providing green open space that can be taken by the regional government. The research method used is descriptive qualitative. The research data comes from the literature and regulations related to green open spaces. The use of land in public green open spaces is generally in the form of city parks, cemeteries and green lines. The utilization of land in green open spaces is in the public interest. The status of the green open space land that has been registered in general is in a well-maintained and fully controlled condition by the city government. Meanwhile, land control in unregistered green open spaces can be controlled by the city government or by other parties. The problem of green open space from the land aspect is in the form of land ownership disputes, land acquisition for the purchase of green open space and land use that is not in accordance with the designation. Strategy for providing public green open space based on land aspects in the form of land acquisition for green open space, land for development as a result of land consolidation, land in forest or protected areas and joint management with Land Banks and private parties.
Aspek Pertanahan Dalam Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit Arnowo, Hadi
Jurnal Pertanahan Vol 13 No 2 (2023): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v13i2.196

Abstract

ABSTRAKKota-kota besar di Indonesia tidak luput dari masalah kurangnya ketersediaan tanah untuk kepentingan hunian yang dekat dengan lingkungan kerja dan komersial. Upaya menjawab kebutuhan tanah tersebut adalah dengan pembangunan kawasan terpadu dan dekat dengan simpul transportasi yang dikenal dengan kawasan pembangunan berorientasi transit (TOD). Apabila pembangunan TOD dikaitkan dengan aspek pertanahan, maka pertanyaan masalah adalah bagaimana pola penggunaan, pemanfaatan tanah, penguasaan dan pemilikan tanah pada kawasan TOD. Berdasarkan masalah tersebut maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah menentukan pola penggunaan, pemanfaatan tanah, penguasaan dan pemilikan tanah pada kawasan TOD. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif yaitu menggunakan data kualitatif berupa laporan, artikel ilmiah dan peraturan terkait serta selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Aspek yang dianalisis berupa penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah pada kawasan TOD. Hasil analisis mengenai aspek pertanahan adalah terbangunnya pola penggunaan dan pemanfaatan tanah serta serta pola penguasaan dan pemilikan tanah. Pola penggunaan dan pemanfaatan tanah meliputi unsur penyelenggaraan, pengawasan dan penertiban yang mengacu pada ketentuan mengenai perencanaan dan pemanfaatan ruang. Sedangkan pola penguasaan dan pemilikan tanah berisi tentang pemberian/perpanjangan/pembaruan hak atas tanah, pengawasan dan pengendalian terhadap penguasaan dan pemilikan tanah. Pemberian hak untuk hunian dan komersial diberikan hak milik sarusun (satuan rumah susun) di atas hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara atau hak pengelolaan. Sedangkan untuk fasilitas publik dan ruang terbuka hijau diberikan hak pakai. Keselarasan penggunaan, pemanfaatan, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada kawasan TOD diarahkan untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Untuk mencapai keselarasan tersebut diperlukan peraturan pemerintah tentang TOD yang menjamin kepastian hukum bagi para pemegang hak.   ABSTRACTBig cities in Indonesia cannot be separated from the problem of the lack of land for residential purposes that are close to work and commercial environments. The effort to answer the need for land is by developing integrated areas close to transportation nodes known as transit-oriented development areas (TOD). If the development of TOD is related to land aspects, then the problem question is how the pattern of use, land use, control and ownership of land in the TOD area. Based on these problems, the research objectives to be achieved are to determine patterns of use, land use, control and ownership of land in the TOD area. The research method used is descriptive qualitative method, namely using qualitative data in the form of reports, scientific articles and related regulations and then analyzed descriptively. Aspects analyzed in the form of control, ownership and use of land in the TOD area which includes the management, supervision and control. The results of the analysis regarding land aspects are the development of patterns of land use and utilization as well as patterns of land control and ownership. The pattern of land use and utilization includes elements of administration, supervision and control which refer to provisions regarding planning and utilization of space. Meanwhile, land tenure and ownership patterns contain the granting/extension/renewal of land rights, supervision and control over land tenure and ownership. The granting of residential andcommercial rights is given to flat ownership rights over building use rights or use rights over state land or management rights.Meanwhile, public facilities and green open spaces are given use rights. Harmonization of the use, exploitation, application and use of land in TOD areas is directed at realizing orderly land administration. To achieve this harmony, government regulations regarding TOD are needed that guarantee legal certainty for rights holders.
Co-Authors