Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosio Konsepsia
Muhtar, Muhtar -
Unknown Affiliation
Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
URGENSI SINERGI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI BANJAR Muhtar, Muhtar -
Sosio Konsepsia Vol 9, No 1 (2019): Sosio Konsepsia
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Kajian ini bertujuan mendeskripsikan urgensi sinergi program penanggulangan kemiskinan. Disadari, begitu komplek permasalahan penduduk miskin, maka diperlukan sinergi dari para pihak terkait, pusat dan daerah dalam penanganannya. Kajian dilakukan di Desa Pemurus, selama empat hari, bulan April 2018. Jenis dan pendekatan kajian ini deskriptif-kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara terhadap keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dan Rastra. Untuk memperkaya informasi, dilakukan focus group discusion (FGD) dengan unsur Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Hasil kajian menunjukkan, sungguhpun berdasarkan data statistik jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar rendah (2,96 persen), jauh di bawah angka kemiskinan nasional (9,82 persen), namun kenyataan empirik menunjukkan bahwa warga Desa Pemurus, belum dapat mengakses kebutuhan dasar air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut ?guna keperluan air minum dan menanak nasi? khususnya, dengan cara sederhana, mereka mengendapkan air sungai yang ada di dekat rumahnya, dalam sebuah wadah. Bahwa ketika musim hujan, mereka menjadikan air hujan sebagai alternatif sumber air bersih. Sementara, untuk memenuhi kebutuhan dasar: pendidikan, kesehatan, dan pangan, mereka telah dapat mengakses bantuan sosial melalui PKH dan Rastra, meskipun masih banyak dijumpai exclusion dan inclusion error. Untuk itu, disarankan pentingnya sinergi program penanggulangan kemiskinan, khususnya dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar air bersih dan sanitasi bagi keluarga miskin, dengan terlebih dulu dilakukan koordinasi ?ditingkat pusat, sekurangnya antara Kementerian Sosial (Kemensos) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)? yang kemudian diikuti di tingkat daerah.KATA KUNCI: sinergi; penanggulangan kemiskinan.
Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Magetan Muhtar, Muhtar -
Sosio Konsepsia Vol 10, No 1 (2020): Sosio Konsepsia
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v10i1.2086

Abstract

Kajian ini bertujuan mendeskripsikan kontribusi pendamping PKH dalam pelaksanaan bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS Rutilahu). Jenis dan pendekatan kajian ini deskriptif kualitatif, dilaksanakan di tujuh desa, dua wilayah kecamatan Kabupaten Magetan, November 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap penerima bantuan sosial RS Rutilahu dan focus group discussion dengan para pemangku kepentingan daerah. Hasil kajian menunjukkan, pendamping PKH Kabupaten Magetan berkontribusi penting dalam pelaksanaan bantuan sosial RS Rutilahu, sejak usulan hingga selesainya rehab rumah. Esensinya, tugas dan fungsinya adalah memasilitasi dan memediasi bagi penerima manfaat bantuan sosial RS Rutilahu. Pendamping PKH sebagai garda depan dalam pelaksanaan bantuan sosial RS Rutilahu, karena mereka dinilai intensif dalam berinteraksi dengan para penerima manfaat, dan mengetahu secara baik perkembangan sosial ekonominya. Namun, penyelenggaraan bantuan sosial RS Rutilahu di Magetan masih bertumpu/bersumber dari APBN melalui Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR, yang dalam pelaksanaannya melalui dinas terkait di daerah. Oleh karena itu, jangkaun pelayanan bantuan sosial RS Rutilahu menjadi terbatas, di mana sesungguhnya di Magetan masih banyak masyarakat kategori miskin, yang dari sisi rumah, yang tidak layak huni. Di samping itu, juga ditemui, penerima bantuan sosial RS Rutilahu menerimanya secara double. Hal itu terjadi karena adanya kurang koordinasi dan sinergi antar dinas terkait. Selanjutnya, juga ditemui belum ada kontribusi daerah melalui APBD baik dari provinsi maupun dari pemerintah daerah setempat dalam penyelenggaraan bantuan sosial RS Rutilahu, demikian halnya dari pihak Dunia Usaha melalui corperate social responbility (CSR) dan pihak dermawan setempat. Untuk itu dapat disarankan, penting ditingkatkan koordinasi dan sinergi antar instansi terkait melalui Bappeda. Urgen juga dilakukan sosialisasi tentang pentingnya tanggung jawab sosial, baik kepada Dunia Usaha maupun masyarakat yang berpunya (The Haves) oleh dinas sosial setempat. KATA KUNCI: kontribusi; pendamping PKH; RS Rutilahu.
Co-Authors