Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diktum Tadulako Law Review
Mubiina, Fathan Ali
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
CRITICAL OF ADMINISTRATION COURT SYSTEM IN INDONESIA THAT IS NOT HARMONIZE YET WITH THE ELEMENT OF GOVERNMENT ADMINISTRATIVE DECISION (BESCHIKKING) BASED ON GOVERNMENT ADMINISTRATION ACT 2014 Mubiina, Fathan Ali
Tadulako Law Review Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

State administrative law has reformed with a new paradigm. So that the alignment or harmonization of administrative court procedural law becomes important. Because at the Implementation level, harmonization is needed in level of understanding that is reformed in the legislation, especially Act of Republic Indonesia No. 30 of 2014. Therefore, this topic tries to remind the stakeholders in the field of law to understand the object extension of the Government Administrative Decision (beschikking) after Act No. 30 of 2014. So, things that are not in accordance with the new paradigm can be minimized. For this reason, in addition to the Law on Administration Procedural Law, stakeholders are required to improve themselves by looking at Act No. 30 of 2014. Because the expansion of the objects of the Government Administrative Decision as the a quo Law still has a paradigm difference with the Circular of the Supreme Court of the Republic of Indonesia (SEMA) No. 4 of 2016. The difference in paradigm ultimately led to the fact that were confusions and trouble in the implementation which was still ongoing until now. Then in this study using the normative juridical method.
Pola Hubungan Fraksi Dengan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi Mubiina, Fathan Ali
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (769.024 KB) | DOI: 10.24905/diktum.v8i1.80

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa Peranan partai politik ialah sebagai wadah yang strategis dalam sistem politik di Indonesia guna penghubung antara proses pembentukan kebijakan pemerintah baik di eksekutif maupun di legislatif dengan warga negaranya. Sesungguhnya justru partai politiklah yang menentukan terselenggara atau tidaknya sistem demokrasi di Indonesia. Sebab dalam partai politik terdapat bentuk pelembagaan wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat yang demokratis. Kemudian partai politik juga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sejarah perkembangan partai politik pasca reformasi ialah berfungsi sebagai pendidikan politik, menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, serta mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi yang ada di Indonesia melalu demokrasi perwakilan. Pada pola hubungan antara partai politik dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia cukup sederhana, yaitu partai politik memiliki hak untuk ikut serta dalam proses pemilihan umum anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penelitian hukum ini bersifat preskriptif, yang dilakukan untuk memecahkan isu penegakan hukum yang dihadapi
Co-Authors