Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)
Alfian, Yani
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH CAMAT DALAM ASPEK PENINGKATAN KINERJA (Studi pada Pemerintah Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat) Alfian, Yani
Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol 6 No 1 (2018): Juni
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.549 KB) | DOI: 10.33701/jmsda.v6i1.515

Abstract

AbstrAk Pemberian pelayanan publik oleh pegawai pemerintah kepada masyarakat (publik) merupakan perwujudan dan fungsi pegawai negara sebagai pelayan masyarakat (abdi), disamping sebagai abdi Negara. Masyarakat sebagai aktor utama (pelaku) pembangunan, sedangkan Pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan-kegiatan dari masyarakat dalam rangka percepatan terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Camat Padalarang, dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi Undang-undang Manejemen Pegawai Negeri Sipil yang dilihat dari aspek kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan masyarakat pada kantor Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan induktif teori yang digunakan sendiri ialah teori Implementasi Edward III dan indikator Kebijakan Publik Dwiyanto. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Produktivitas kerja pegawai pelayanan cukup baik dimana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat cukup cepat dan tepat sesuai dengan prosedur yang berlaku, Fasilitas pelayanan publik di Kecamatan Padalarang telah memenuhi standarisasi sarana dan prasarana minimal pelayanan publik, selalu memberikan sosialisasi informasi jenis dan prosedur pelayanan terutama kelengkapan persyaratan pelayanan pada tingkat desa. Daya tanggap pegawai pelayanan di Kecamatan Padalarang berdasarkan hasil penelitian adalah cukup baik Pelayanan publik di Kecamatan Padalarang telah berjalan dengan baik setelah sebelumnya mengacu pada Surat Keputusan Camat Padalarang Nomor 13 Tahun 2014 tentang PATEN di Lingkungan Kecamatan Padalarang, dan Pemberian layanan publik menekankan pada peran partisipatif masyarakat dan peran aspiratif sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem penyelenggaran pelayanan. Kata kunci: implementasi, peraturan pemerintah, pegawai negeri sipil
ANALISIS SWOT PADA PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A) DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 Adiwilaga, Rendy; Alfian, Yani
Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol 9 No 1 (2021): Juni
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmsda.v9i1.1561

Abstract

ABSTRAK Disamping kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak juga masih menjadi permasalahanpelik di tengah masyarakat Kabupaten Bandung sebagai wilayah satelit kota yang memiliki transisi kebudayaan yang dinamis. Dalam peneltian ini,penulis menggunakan Analisis SWOTsebagai upaya menggalikondisi existing pemerintah daerah menyikapi kasus kekerasan terhadap anak.Analisis SWOT sendiri digunakan sebagai alat analisis yang berfungsi menggali pemahaman komprehensif mengenai kondisi internal DP2KBP3A sebagai pelaksana utama pengentasan kekerasan terhadap anak. Metode yang digunakan adalah Metode penelitian Kualitatif yang bermaksud untuk memahami informasi deskriptif yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Hasil dari penelitian di lapangan dilihat dari pisau analisis SWOT bahwa dengan Strengths (kekuatan) yang dimiliki DP2KBP3Ahanya pada tataran program rutin sosialisasi pada masyarakat/warga mengenai kekerasan pada anak yang diharapkan dapat sedikitnya mengurangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung meskipun masih adanya Weaknesses (Kelemahan) pada DP2KBP3A yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu jumlah pegawai Dinas sendiri secara kuantitatif bahkan kualitatif. tapi Dinas masih memilikiOpportunities (Peluang) dalam menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung yaitu dengan masyarakat yang mulai pro-aktif dalam pelaporan kekerasan anak.Threats (Ancaman) yaitu faktor tidak menguntungkan pada petugas Dinas contohnya ada penolakan dari sebagian masyarakat/warga lain yang menolak sosialisasi yang di lakukan petugas Dinas dan sulitnya merubah pola pikir mereka dalam mendidik anak dengan benar. Kata Kunci: Strategi, Kekerasan pada Anak, SWOT ABSTRACT Apart from violence against women, violence against children is still a polemic in the people of Bandung Regency as a satellite city area that has a dynamic cultural transition. In this study, the authors used a SWOT analysis in examining local government strategies in responding to cases of violence against children. The method used is the qualitative research method which intends to understand the phenomena experienced by the research subject such as behavior, perception, motivation, action, and so on, holistically and with a special natural context and by utilizing various scientific methods. The results of the research in the field can be seen from the blade of the SWOT analysis that with the Strengths ofthe Officefor Family Planning Population, Women's Empowerment and Child Protection, only at the level of socialization to the community / residents regarding violence against children, which is expected to at least reduce violence against children in the district. Bandung, although there are still Weaknesses in the Office of Population Control for Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection, namely the lack of Human Resources (HR), namely the number of Dinasemployeesthemselves quantitatively and evenqualitatively. but the Agency still has Opportunities (Opportunities) in overcoming violence against children in Bandung Regency, namely with the community starting to be pro-active in reporting child abuse. Threats are unfavorable factors for Dinas officers, for example, there is resistance from some of the community / other residents who refuse the socialization carried out by Dinas officers and the difficulty in changing their mindset in educating children properly. Keywords: Strategy, Violence in Children, SWOT
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT DI DESA CIHARASHAS KABUPATEN BANDUNG BARAT Alfian, Yani
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Januari 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (520.72 KB)

Abstract

Salah satu masalah yang sering timbul dalam kaitan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat adalah dalam bidang public services (pelayanan umum), terutama dalam hal kualitas atau mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah sebagai service provider (penyedia jasa) bagi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu mentalitas aparat, kemampuan dan keterampilan, sarana dan prasarana serta kesejahteraan pegawai. Permasalah pelayanan publik di pemerintah Desa Ciharashas Kecamatan Cipeundeuy dirasakan belum teratasi dengan baik dan jauh dari sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Ada beberapa faktor yang dinilai sebagai kendala diantaranya: 1). Lemahnya ketepatan waktu proses pelayanan publik yang diberikan petugas pelayanan kepada masyarakat; 2) Proses pengajuan permohonan pelayanan publik semakin dipersulit bagi masyarakat yang kurang mampu, 3). Hasil produk pelayanan publik yang masih terdapat unsur kesalahan sehingga akan terhambatnya proses pengajuan pelayanan di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah desa Ciharashas kecamatan Cipeundeuy dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan menginstruksikan kepada bawahannya untuk selalu menjunjung tinggi transparansi proses pelayanan publik, menjamin kepastian hukum dari hasil produk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak memiliki rasa cemas, dalam menjalankan proses pelayanan publik selalu memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta memperhatikan hak dan kewajiban antara masyarakat selaku pengguna layanan publik dan pemerintah desa selaku penyedia pelayanan publik. One problem that often arises in relation to the relationship between the government and the community is in the field of public services, especially in terms of the quality or quality of government apparatus services to the public. The government as a service provider (service provider) for the community is required to provide services to the community affected by several factors, namely the mentality of the apparatus, abilities and skills, facilities and infrastructure and welfare of employees. The problem of public services in the government of Ciharashas Village, Cipeundeuy Subdistrict, has not been resolved well and is far from what is expected by the community. There are several factors that are considered as obstacles including: 1). Weakness in the timeliness of public service processes provided by service personnel to the community; 2) The process of submitting requests for public services is increasingly complicated for disadvantaged people, 3). The results of public service products that still have an element of error will hamper the process of submitting services at the subdistrict and district levels. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Various attempts were made by the Ciharashas village government in Cipeundeuy subdistrict in order to improve the quality of public services by instructing subordinates to always uphold the transparency of the public service process, guaranteeing legal certainty from the results of public service products. so that people do not have anxieties, in carrying out the process of public service always pay attention to efficiency and effectiveness and pay attention to the rights and obligations between the community as users of public services and the village government as providers of public services. Keywords: transparency, village government, public services
PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARAT DESA DI DESA SANGKANHURIP KECAMATAN KATAPANG KABUPATEN BANDUNG Alfian, Yani
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 3 (2019): JISIPOL: Edisi November 2019 / Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.549 KB)

Abstract

Kepala Desa merupakan mesin utama dari jalannya pemerintahan desa. Pemerintah sebagai service provider (penyedia jasa) bagi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu mentalitas aparat, kemampuan dan keterampilan, sarana dan prasarana serta kesejahteraan pegawai. Permasalah pelayanan publik di pemerintah Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang dirasakan belum teratasi dengan baik dan jauh dari sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Ada beberapa faktor yang dinilai sebagai kendala diantaranya: 1). Lemahnya ketepatan waktu proses pelayanan publik yang diberikan petugas pelayanan kepada masyarakat; 2) Proses pengajuan permohonan pelayanan publik semakin dipersulit bagi masyarakat yang kurang mampu, 3).
The Effectiveness of Online Single Submission in Improving The Productivity of Civil Servants in The Investment and One-Stop Integrated Services Agency of Padang City West Sumatra Province Tumija, Tumija; Alfian, Yani; Sabri, Muhammad Akmal
Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol. 13 No. 1 (2025): JURNAL MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmsda.v13i1.5511

Abstract

This study examines the effectiveness of the Online Single Submission (OSS) system in improving civil servant productivity at Padang City DPMPTSP. Using a descriptive qualitative approach with interviews, participatory observation, and documentation, the study applies Subagyo's theory of effectiveness, covering target accuracy, dissemination, objectives, and program monitoring. Results show that of eight sub-indicators across four dimensions, only civil servant ethics and monitoring performed well, while competence development, ease of implementation, facilities and infrastructure, media, civil servant knowledge, and evaluation were unsatisfactory. The study concludes that OSS implementation remains ineffective and recommends enhancing human resource capacity through training, optimizing information technology use, improving infrastructure, and strengthening coordination to achieve better service outcomes.
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT DI DESA CIHARASHAS KABUPATEN BANDUNG BARAT Alfian, Yani
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Januari 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu masalah yang sering timbul dalam kaitan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat adalah dalam bidang public services (pelayanan umum), terutama dalam hal kualitas atau mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah sebagai service provider (penyedia jasa) bagi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu mentalitas aparat, kemampuan dan keterampilan, sarana dan prasarana serta kesejahteraan pegawai. Permasalah pelayanan publik di pemerintah Desa Ciharashas Kecamatan Cipeundeuy dirasakan belum teratasi dengan baik dan jauh dari sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Ada beberapa faktor yang dinilai sebagai kendala diantaranya: 1). Lemahnya ketepatan waktu proses pelayanan publik yang diberikan petugas pelayanan kepada masyarakat; 2) Proses pengajuan permohonan pelayanan publik semakin dipersulit bagi masyarakat yang kurang mampu, 3). Hasil produk pelayanan publik yang masih terdapat unsur kesalahan sehingga akan terhambatnya proses pengajuan pelayanan di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah desa Ciharashas kecamatan Cipeundeuy dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan menginstruksikan kepada bawahannya untuk selalu menjunjung tinggi transparansi proses pelayanan publik, menjamin kepastian hukum dari hasil produk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak memiliki rasa cemas, dalam menjalankan proses pelayanan publik selalu memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta memperhatikan hak dan kewajiban antara masyarakat selaku pengguna layanan publik dan pemerintah desa selaku penyedia pelayanan publik. One problem that often arises in relation to the relationship between the government and the community is in the field of public services, especially in terms of the quality or quality of government apparatus services to the public. The government as a service provider (service provider) for the community is required to provide services to the community affected by several factors, namely the mentality of the apparatus, abilities and skills, facilities and infrastructure and welfare of employees. The problem of public services in the government of Ciharashas Village, Cipeundeuy Subdistrict, has not been resolved well and is far from what is expected by the community. There are several factors that are considered as obstacles including: 1). Weakness in the timeliness of public service processes provided by service personnel to the community; 2) The process of submitting requests for public services is increasingly complicated for disadvantaged people, 3). The results of public service products that still have an element of error will hamper the process of submitting services at the subdistrict and district levels. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Various attempts were made by the Ciharashas village government in Cipeundeuy subdistrict in order to improve the quality of public services by instructing subordinates to always uphold the transparency of the public service process, guaranteeing legal certainty from the results of public service products. so that people do not have anxieties, in carrying out the process of public service always pay attention to efficiency and effectiveness and pay attention to the rights and obligations between the community as users of public services and the village government as providers of public services. Keywords: transparency, village government, public services
PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARAT DESA DI DESA SANGKANHURIP KECAMATAN KATAPANG KABUPATEN BANDUNG Alfian, Yani
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 3 (2019): JISIPOL: Edisi November 2019 / Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepala Desa merupakan mesin utama dari jalannya pemerintahan desa. Pemerintah sebagai service provider (penyedia jasa) bagi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu mentalitas aparat, kemampuan dan keterampilan, sarana dan prasarana serta kesejahteraan pegawai. Permasalah pelayanan publik di pemerintah Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang dirasakan belum teratasi dengan baik dan jauh dari sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Ada beberapa faktor yang dinilai sebagai kendala diantaranya: 1). Lemahnya ketepatan waktu proses pelayanan publik yang diberikan petugas pelayanan kepada masyarakat; 2) Proses pengajuan permohonan pelayanan publik semakin dipersulit bagi masyarakat yang kurang mampu, 3).
Co-Authors Sabri, Muhammad Akmal Tumija, Tumija