Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PEMBERLAKUAN HUKUMAN ZINA PADA MASA RASULULLAH SAW DALAM PERSPEKTIF HISTORIS Nairazi Az
At-Tafkir Vol 9 No 1 (2016): AT-TAFKIR: Jurnal Pendidikan, Hukum dan Sosial Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukuman zina di dalam Islam sebaiknya diberlakukan secara bertahap yang di awali dengan peringatan dan yang termaktub dalam surat al-Nisa’: 15-16 dan al-Nur: 2 tanpa mengaitkan status perkawinan. Sedangkan hukuman rajam seharusnya diberlakukan kepada pelaku zina yang di dalamnya terdapat unsur-unsur pembunuhan seperti kasus pemerkosaan dan sodomi, sebagaimana pemahaman yang tertulis secara keseluruhan mengenai ayat qishas yaitu anggota tubuh yang disebutkan semuanya berada pada wilayah kepala. Penemuan ilmu penologi modern saat ini dapat membuktikannya, dan kapasitas ke otentikan pembuktiannya bisa melebihi dengan syarat-syarat yang diberikan Rasulullah pada pemberlakuan hukuman rajam. Karena bagaimanapun secara antropologis, sosiologis dan bahkan psikologis, seorang individu tidak dapat dipisahkan dengan masyarakatnya. Pada saat itu pula, seorang individu bahkan ribuan individu dalam masyarakatnya berstatus sama, semuanya harus dihargai. Mengenai hukuman mati yang ada di dalam al-Quran hanya satu bentuk yaitu rajam, sebagaimana pemahaman yang termaktub dalam surat al-Maidah: 45 dan ungkapan dalam surat Maryam: 46. Sedangkan jenis hukuman mati yang disebutkan dalam surat al-Maidah: 33 yaitu hukuman dibunuh atau disalib dan dipotong tangan dan kaki secara bersilang lalu dibuang, hanya merupakan kasus-kasus yang terjadi yaitu wafatnya Nabi Isa, yang sampai saat ini masih kontroversial dan kasus pembunuhan mutilasi. Dan hukuman mati berbentuk rajam merupakan hadd yang bersifat Ilahiyah, yang mana hukuman tersebut dapat menghapus dosa pelakunya di dunia, jika dijalani dengan ikhlas.
TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUALBELI TELUR TUNTONG LAUT (BATAGUR BORNEONENSIS) MAYDA MAYDA; NAIRAZI AZ; LAILA MUFIDA
AL - BAY' : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 1 (2021): Al-Bay': Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/albay.v1i1.3103

Abstract

The sale and purchase of Tuntong Laut eggs that occurred in Pusung Kapal Village, Kec. Seruway is done for the use of ingredients for making srikaya jam. This sale and purchase is a violation of laws that have been set by the government and can cause damage to nature and is contrary to the principles of muamalah. The title of this research is “Review of Muamalah Fiqh Against the Practice of Selling and Buying Sea Tuntong Eggs (Batagur Borneonsis) in Pusung Kapal Village, Kec. Seruway” With the formulation of the problem is (1). How is the practice of buying and selling Tuntong Laut (Batagur borneoensis) eggs in Pusung Kapal Village, Kec. Seruway? (2) How is the Fiqh Muamalah review of the practice of buying and selling eggs of Sea Tuntung (Batagur Borneoensis) case study in Pusung Kapal Village, Kec. Seruway? Based on the results of this study, it can be concluded that (1) The practice of buying and selling Tuntong Laut eggs is prohibited according to Fiqh Muamalah because the Rukuns and conditions of sale and purchase are not fulfilled, such as: the goods are not owned by themselves, but belong to the state whose species are protected. immediately when Ijab and Qabul or the goods are not in hand, and do not meet Sharia principles, such as bringing harm, destroying the ecosystem of protected animals and containing elements of gharar. (2) Buying and selling of Tuntong Laut eggs in Pusung Kapal Village, Kec. Seruway That there is a practice of buying and selling rare animals, in which the sale and purchase is not accompanied by a permit from the competent authority.