Widhagdha, Miftah Faridl
Communication Science Study Program, Faculty Of Social And Political Science, Sebelas Maret University

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pemberdayaan Masyarakat sebagai Strategi Resolusi Konflik Sosial Miftah Faridl Widhagdha; Rahmad Hidayat
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37064/jpm.v8i1.7139

Abstract

Pengelolaan konflik dalam tata kelola pemangku kepentingan (stakeholders) merupakan salah satu instrument penting yang menjamin keberlanjutan organisasi. Dalam konteks Pertamina Refinery Unit II Production Sungai Pakning sebagai salah satu perusahaan pengolahan minyak dan gas yang beroperasi di wilayah Bukit Batu, Bengkalis, Riau dengan karakteristik masyarakat pedesaan, pengelolaan konflik sosial menjadi krusial karena tidak hanya untuk menjaga kehandalan operasional pengolahan minyak dan gas namun juga keberlanjutan perusahaan baik dari sisi sosial, ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam kerangka tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) atau yang lebih dikenal denganCorporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu strategi dalam resolusi dan mitigasi konflik sosial. Keberadaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional dijalankan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan dan evaluasi sehingga mampu melibatkan peran aktif pemangku kepentingan, terutama masyarakat. Hasilnya, selama pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dari tahun 2017 sampai dengan 2018, tidak hanya mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat namun juga kecenderungan menurunnya jumlah kasus dan konflik sosial dengan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang partisipatif juga mampu menjadi upaya mitigatif untuk mengelola hubungan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan sebelum berakhir menjadi konflik sosial. Dampaknya secara keberlanjutan, hubungan sosial antara perusahaan dan masyarakat terbina dengan baik, kesejahteraan ekonomi masyarakat binaan meningkat, serta kualitas lingkungan hidup meningkat berkat adanya program pemberdayaan masyarakat.
The Role of Stakeholders in the Development of Tambi Coffee Agroforestry Miftah Faridl Widhagdha; LV Ratna Devi Sakuntala; Dwiningtyas Padmaningrum
Indonesian Journal of Social Responsibility Review (IJSRR) Vol. 1 No. 3 (2022): Special Issue
Publisher : Prospect Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.822 KB) | DOI: 10.55381/ijsrr.v1i3.72

Abstract

The slopes of Mount Tambi turned green again after the efforts to revitalize critical lands carried out by LMDH Argo Mulyo through the development of Tambi coffee agroforestry were successfully initiated from 2010 to 2022. The success of revitalizing critical land in Gunung Tambi certainly did not just happen, because Mount Tambi is a community's living space. has been used for years as a place of livelihood for farming communities who use a seasonal farming system, an agricultural system that is known to be environmentally unfriendly. However, the Tambi coffee agroforestry development model offered by LMDH Argo Mulyo can be a model in utilizing social forestry as a solution to overcome the existing environmental problems. This study reviews the role of stakeholders in efforts to revitalize critical land through the development of Tambi coffee agroforestry using the rapid rural appraisal (RRA) research method. This study conducted an analysis of stakeholder engagement to review the role of stakeholders in the development of tambi coffee agroforestry involving civil society groups, government and the private sector. The success of the development of Tambi coffee agroforestry is evidenced by the increasing social impact in the form of the number of members increasing to 190 people, the economic impact that increases the income of coffee farmers to Rp 35 million per harvest and the environmental impact by increasing the area managed into agroforestry covering an area of 66 hectares.