Teg Teg, I Wayan
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bogor Periode 2013-2017 Herjanti, Secillia; Teg Teg, I Wayan
Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol 8 No 1 (2020): JIAKES Edisi April 2020
Publisher : Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37641/jiakes.v8i1.289

Abstract

The existence of regional autonomy that applies in Indonesia, the autonomous region both provincial and district / city must be able to regulate and manage their own regions and are required to try to increase Regional Original Revenue (PAD) which has potential in the region one of which is in the collection of local taxes. Hotel Tax, Restaurant Tax and Entertainment Tax have the potential to increase PAD in Bogor City. The purpose of this study was to determine the level of effectiveness of hotel tax collection, restaurant tax and entertainment tax in the city of Bogor for the period 2013-2017, find out how much the growth rate of hotel taxes, restaurant tax and entertainment tax in the city of Bogor in the period 2013-2017 and how much the contribution of tax hotel, restaurant tax and entertainment tax on Regional Original Revenue (PAD) in Bogor City for the period 2013-2017. The method used in this research is descriptive qualitative method.The results of this study indicate that the effectiveness of hotel tax, restaurant tax and entertainment tax for the 2013-2017 period in the city of Bogor are included as very effective criteria with the effectiveness level of hotel tax collection, restaurant tax and entertainment that exceeds 100% each year. The average growth rate for hotel tax, restaurant tax and entertainment tax for the 2013-2017 period in Bogor City is as follows, 14.15%, 17.55% and 11.93%. The increase / decrease in the growth rate of hotel taxes, restaurant taxes and entertainment taxes each year is caused by several factors including the policies of the central government, the influence of the increase / decrease in the number of visitors who come, and the level of tourists visiting Bogor City. Meanwhile, the average contribution of hotel tax, restaurant tax and entertainment tax to PAD for the 2013-2017 period in the City was 8.58% with very less criteria, 11.50% with less criteria and 3.09% with very less criteria. The decrease in the contribution of hotel tax, restaurant tax and entertainment tax is influenced by the central government policy, the number of visitors and the significant increase in the realization of other regional tax revenues (BPHTB). Keywords: Local Revenue, Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Effectiveness, Growth Rate and Contribution.
Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak Terkait Perlakuan, Pencatatan dan Pelaporan PB1 dan PPh Pasal 4 ayat (2) Dewi, Meta Melianasari; Teg Teg, I Wayan
Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol 9 No 2 (2021): JIAKES Edisi Agustus 2021
Publisher : Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37641/jiakes.v9i2.573

Abstract

Pajak sebagai sumber penerimaan negara, pajak digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk pembangunan nasional dan alat ukur untuk mengatur kebijakan pemerintah. Pajak adalah ukuran dari semua transaksi perusahaan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar dan memperkirakan pajak potensial yang mungkin timbul berdasarkan undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. Penelitian ini dilakukan di PT. ARP yang bergerak dibidang food and beverages. Pajak yang terdapat dalam sebuah usaha restaurant diantaranya yaitu Pajak PB1 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Pajak PB1 merupakan pajak yang dikenakan atas sajian yang diberikan. Maka biasanya dibebankan kepada konsumen yang menerima sajian dan servis dari sebuah restoran. Pajak restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan semacamnya termasuk jasa boga/catering. Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Pada umumnya, Wajib Pajak cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak, dalam keadaan ekonomi saat ini tampaknya beban pajak dinilai cukup berat bagi sebagian perusahaan khususnya dalam bidang food and beverages, karena disaat pendapatan wajib pajak sedang berkurang, Wajib Pajak tetap harus membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga pendapatannya semakin berkurang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menilai apakah perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan membandingkan hasil pelaporan pajak perusahaan dengan perhitungan Pajak PB1 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) pada PT. ARP yang telah diteliti sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia. Perbandingan yang dilakulan dalam penelitian ialah meneliti bagaimana proses perlakuan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak PB1 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sebagai kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, peneliti menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan, wawancara, dokumentasi, dan obsevasi serta studi lieratur. Penelitian menggunakan teknik pengelolaan data yaitu analisis kualitatif. Hasil tinjauan menunjukan bahwa dalam proses perhitungan, penyetoran, serta proses pelaporan Pajak PB1 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) pada PT. ARP telah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi masih terdapat beberapa cabang outlet dalam perusahaan tersebut yang memiliki kendala dalam pembayaran pajaknya, dari hasil penelitian dapat dikatakan perusahaan perlu memberikan perhatian lebih dalam pelaksanaan kewajiban pajak serta dalam proses pembayaran pajak perusahaan diharapkan agar tidak melebihi dari batas waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan pajak yang berlaku. Keywords: PB1, PPh Pasal 4 ayat (2), Pajak, Perlakuan Pencatatan dan Penyetoran