Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sewa Tanah oleh Warga Perak Barat Surabaya Atas Tanah Hak Pengelolaan PT Pelabuhan Indonesia III Winantyo, Astari Cahyaningtyas
Jurist-Diction Vol. 3 No. 4 (2020): Volume 3 No. 4, Juli 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v3i4.20215

Abstract

Hak Pengelolaan merupakan salah satu hak menguasai negara atas tanah yang kerap kali menjadi objek sengketa. Sebagai contoh adalah sengketa antara warga Perak Barat Surabaya dengan pemegang Hak Pengelolaan yakni PT Pelindo III. Kedua belah pihak pada mulanya melakukan perjanjian penggunaan bagian tanah dimana warga membayar sewa setiap tahunnya, namun pada tahun 2016 warga menolak melakukan pembayaran sehingga berakibat berakhirnya perjanjian namun warga menolak untuk meninggalkan tanah tersebut. Terjadi perbedaan pendapat mengenai kepemilikan dan kewenangan atas tanah tersebut. Warga merasa tanah merupakan tanah yang telah dikuasai secara fisik terlebih dahulu oleh mereka, dan merasa sewa atas tanah Hak Pengelolaan tersebut bukan termasuk kewenangan dari PT Pelindo III. PT Pelindo III ternyata memiliki penguasaan secara yuridis dibuktikan dengan sertipikat Hak Pengelolaan yang terbukti memenuhi syarat sah keabsahan yakni baik dilihat melalui wewenang, substansi, maupun prosedurnya. Terkait kewenangan PT Pelindo III dalam menyewakan tanah Hak Pengelolaan dikenal adanya istilah kerja sama atas barang milik negara
Land Procurement by Land Bank as a Form of Agrarian Reform Based on Law Number 11 Year 2021 Concerning Work Creation Andriawan, Wisnu; Winantyo, Astari Cahyaningtyas; Juwono, Inigo Putera Bagus; Rahmani, Putri Mindya
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 3 (2021): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i3.2111

Abstract

This study aims to determine the implementation and position of the Land Bank in the legal system in Indonesia and the relationship between Law Number 11 of 2021 concerning Job Creation. The amount of land in Indonesia is not commensurate with the increasing need for physical development. This is closely related to the vulnerability of conflicts that occur in the community. The presence of a Land Bank is expected to minimize the occurrence of conflicts because the existence of a Land Bank is intended to address land needs. However, in an effort to realize this, the position of the Land Bank Institution has several things that may cause obstacles in the implementation of agrarian reform itself. This research uses a statutory approach (statue approach) and a conceptual approach. With the conclusion, that the construction of regulatory law related to the Land Bank creates legal certainty and benefits. Land Banks should also be in line with the realization of agrarian reform.