Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Privat Law Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Privat Law International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)
Budi Kharisma, Dona
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) WAJIB PADA MAINAN ANAK DI KOTA JAKARTA TIMUR Suprapto, Sari Tri; Budi Kharisma, Dona
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48413

Abstract

AbstractThis article aims to determine the factors that hinder the effectiveness of the application of the Indonesian National Standard (SNI) on children’s toys. The research methodology used is empirical research, whichis researching secondary data at first, then continuing research on primary data in the field or thecommunity. Legal research materials used are primary and secondary legal materials, the techniqueused in gathering legal materials is depth interviews and document studies or library materials. Theresults showed that there were factors that hindered the effectiveness of the implementation of the Indonesian National Standard (SNI), which was due to the community being indifferent or not paying attention to the importance of standardization in children’s toys besidesthe lack of merchant knowledgeto the importance of SNI in children’s toys.In the application of SNI, there are inhibiting factors, namelythe Law factor indicated by the absence of regional regulations governing mandatory SNI on children’stoys, law enforcement factors namely the lack of work ethic in law enforcement, facility and infrastructurefactorsare indicated by communication tools that do not yet support the role of law enforcers to maximizetheir performance, community factors many people who do not know the importance of SNI in children’stoys due to the lack of socialization they get, cultural factors are shown by the legal culture or immaturelegal habits of society so that the effectiveness of the mandatory forefront of SNI is not running optimally.Keywords: SNI; Children Toys; Effectiveness.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat efektivitas penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada mainan anak. Metodologi penelitian yang digunakan adalahpenelitian empiris, yaitu meneliti data sekunder pada awalnya, untuk kemudian dilanjutkan penelitianterhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Bahan penelitian hukum yang digunakanadalah bahan hukum primer dan sekunder, teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukumadalah depth interview dan studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan terdapatfaktor yang menghambat efektivitas penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu dikarenakanmasyarakat acuh atau tidak memperhatikan betul pentingnya standardisasi pada mainan anak selainitu  kurangnya pengetahuan pedagang terkait pentingnya SNI pada mainan anak. Dalam penerapanSNI terdapat faktor-faktor yang menghambat yaitu faktor Undang-Undang ditunjukkan dengan belumadanya peraturan daerah yang mengatur tentang wajib SNI pada mainan anak, faktor penegak hukumyaitu masih kurangnya etos kerja pada penegak hukum, faktor sarana dan prasarana ditunjukkandengan alat komunikasi yang belum menunjang peranan penegak hukum untuk memaksimalkankinerjanya, faktor masyarakat yaitu banyak masyarakat yang belum mengetahui pentingnya SNI padamainan anak dikarenakan kurangnya sosialisasi yang mereka dapatkan, faktor kebudayaan ditunjukkandengan budaya hukum atau kebiasaan hukum masyarakat yang belum matang sehingga efektivitas penerapan wajib SNI tidak berjalan dengan maksimal. Kata Kunci: SNI; Mainan Anak; Efektivitas.
PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI LAYANAN URUNAN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (EQUITY-BASED CROWDFUNDING) Childnadi Widodo, Viodi; Budi Kharisma, Dona
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48414

Abstract

AbstractThe purpose aims to find out the form of legal protection to the parties and the problematic that facing  by Financial Services Authority to provide effort of legal protection for the parties in the service of equity crowdfunding. This legal research is a descriptive empirical law research. The research location is  Financial Services Authority Surakarta. The research types and source of data include primary and  secondary data with using by a qualitative analysis technique. The results of this research explain the problematic that facing by Financial Services Authority to provide effort of legal protection in the service of equity crowdfunding which is divided into three factors that is : (a) legal substance, (b) legal structure, and (c) legal culture.Keywords: Legal Protection; Problematic; Equity CrowdfundingAbstrakPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum kepada para pihak serta  problematika yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan upaya perlindungan hukum kepada para pihak dalam layanan equity crowdfunding. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan Surakarta. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini  menjelaskan problematika dalam memberikan upaya perlindungan hukum pada para pihak yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam layanan equity crowdfunding yang terbagi menjadi tiga faktor yaitu: (a) substansi hukum, (b) struktur hukum, dan (c) budaya hukum.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Problematika; Equity Crowdfunding
TANTANGAN DAN HAMBATAN HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN INDUSTRI (Studi Kasus Perjanjian antara PT JIEP dengan PT Yamaha Indonesia) Yuniarto, Yusuf; Budi Kharisma, Dona
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48427

Abstract

AbstractThis article aims to know the contractual relationship between PT JIEP and PT Yamaha Indonesia in the  perspective of the Book of Private Law Regulation and Government Regulation Number 142 of 2015 concerning Industrial Estates and challenges and obstacles faced by PT JIEP in carrying out contractual relationships. This research is a descriptive empirical law research. The research location is at PT JIEP. The research types and source of data include primary and secondary data. Methods for data collection are through depth interview and literature study. The technique analysis data is qualitative with interactive model analysis. The results of this research shows that the Challenges and obstacles faced by PT JIEP in conducting contractual relations is: (a) lack of the active role for PT JIEP in Industrial Relations Disputes; and (b) there is no clear action written in the agreement if there is delay in lease payment and deposit.Keywords: Legal Contract; Industrial Area; Industrial Relation Dispute.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kontraktual antara PT JIEP dan PT Yamaha Indonesia  ditinjau dalam perspektif KUHPerdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri dan tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh PT JIEP dalam menjalankan hubungan kontraktual. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian ini menjelaskan Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh PT JIEP dalam melakukan hubungan kontraktual adalah: (a) kurangnya peran PT JIEP secara aktif dalam Perselisihan Hubungan Industrial; dan (b) tidak adanya tindakan yang jelas yang tertulis dalam perjanjian apabila terdapat keterlambatan pembayaran sewa dan deposit.Kata Kunci: Kontrak; Kawasan Industri; Perselisihan Hubungan Industrial.
TANTANGAN DAN HAMBATAN HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN INDUSTRI (Studi Kasus Perjanjian antara PT JIEP dengan PT Yamaha Indonesia) Yuniarto, Yusuf; Budi Kharisma, Dona
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48427

Abstract

AbstractThis article aims to know the contractual relationship between PT JIEP and PT Yamaha Indonesia in the  perspective of the Book of Private Law Regulation and Government Regulation Number 142 of 2015 concerning Industrial Estates and challenges and obstacles faced by PT JIEP in carrying out contractual relationships. This research is a descriptive empirical law research. The research location is at PT JIEP. The research types and source of data include primary and secondary data. Methods for data collection are through depth interview and literature study. The technique analysis data is qualitative with interactive model analysis. The results of this research shows that the Challenges and obstacles faced by PT JIEP in conducting contractual relations is: (a) lack of the active role for PT JIEP in Industrial Relations Disputes; and (b) there is no clear action written in the agreement if there is delay in lease payment and deposit.Keywords: Legal Contract; Industrial Area; Industrial Relation Dispute.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kontraktual antara PT JIEP dan PT Yamaha Indonesia  ditinjau dalam perspektif KUHPerdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri dan tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh PT JIEP dalam menjalankan hubungan kontraktual. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian ini menjelaskan Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh PT JIEP dalam melakukan hubungan kontraktual adalah: (a) kurangnya peran PT JIEP secara aktif dalam Perselisihan Hubungan Industrial; dan (b) tidak adanya tindakan yang jelas yang tertulis dalam perjanjian apabila terdapat keterlambatan pembayaran sewa dan deposit.Kata Kunci: Kontrak; Kawasan Industri; Perselisihan Hubungan Industrial.
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA (LAPSPI) Gabriel Pradipta, Yosua; Budi Kharisma, Dona
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i2.43020

Abstract

AbstractThis articels discusses how to discuss the process of dispute resolution at the Indonesian Institute  for Alternative Banking Dispute Resolution (LAPSPI). In this study, the author uses empirical legal research methods. This research is descriptive. By referring to the invitation, the primary legal material used in this study is the legislation and secondary legal materials used consisting of legal books and relevant legal journals. The technique of answering legal material carried out by the author in this legal discussion is in the form of library studies, interviews or interviews. This study uses a qualitative method. Based on the results of the research and discussion, it was concluded that LAPSPI had 3 (three) services that could be used to complement banks that is mediation, adjudication, and arbitration.Keywords: Banking disputes; LAPSPI; Banking Dispute Settlement.AbstrakArtikel ini bertujuan unutk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa di Lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Dengan pendekatan perundang-undangan, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku hukum dan jurnal hukum yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis di dalam penulisan hukum ini berupa studi kepustakaan, wawancara atau interview. Teknik analisa bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan yaitu LAPSPI  memiliki 3 (tiga) layanan yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa perbankan yaitu  mediasi, ajudikasi, dan arbitrase.Kata kunci : Sengketa perbankan; LAPSPI; Penyelesaian Sengketa Perbankan.
Legal Certainty of Nominee Agreements In The Transfer of Ownership Rights To Land Based on An Absolute Letter of Power Dyah Pertiwi, Meliana; Grahani Firdausy, Adriana; Budi Kharisma, Dona
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 6 No. 1 (2025): February 2025 ( Indonesia - Nigeria - Tanzania - Kenya )
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v6i1.938

Abstract

Article 21 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA) also states that those entitled to Property Rights are Indonesian Citizens and Legal Entities appointed by the Government. However, in fact, there are still many practices of Nominee agreements based on absolute power of attorney to avoid these legal restrictions in order to disguise ownership of land. The urgency of this research is the importance of studying the legal certainty of nominee agreements based on absolute power of attorney. In this legal research, the normative and prescriptive legal research methods are used. In this legal research, the author uses a statutory regulatory approach, a conceptual approach and a case approach. The author utilizes primary and secondary legal materials. Data collection techniques in this research are carried out through literature studies. In this legal research, the Legal Material Analysis Technique is used with the Syllogism Method, which is a deductive way of thinking that applies logical principles to reach conclusions based on general and specific premises. Nominee agreements based on absolute power of attorney, based on the valid conditions of the agreement in Article 1320 of the Civil Code, have violated the lawful purpose because they disguise the original ownership of the land object and constitute legal smuggling. Instruction of the Minister of Home Affairs Number 14 of 1982 concerning the Prohibition of the Use of Absolute Power of Attorney as a Transfer of Land Rights expressly prohibits the use of absolute power of attorney to transfer or disguise ownership of land rights. In this case, a name borrowing agreement in the transfer of land ownership rights based on an absolute power of attorney, which does not comply with the rules or laws, does not provide legal certainty for the holder of the letter.
Legal Effects Of Making A Testament On The Inheritance Rights Of Members Of The Society Of Jesus (Pastors) Who Resign According To The Civil Code (Study In The Provincial State Of The Society Of Jesus Semarang) Alma Aditya Permana, Benedikta; Taruno Muryanto, Yudho; Budi Kharisma, Dona
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 6 No. 2 (2025): April 2025 ( Indonesia - Nigeria - Kazakhstan )
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v6i2.891

Abstract

This thesis examines and analyzes the legal consequences of making a testament and the mechanisms for resolving inheritance rights of members of the Society of Jesus (priests) who have made a testament and later resigned, according to the Indonesian Civil Code ( KUHPerdata ). The study was conducted at the Provincial House of the Society of Jesus in Semarang. The research method used is empirical legal research, employing interviews and literature review approaches. The results of the research show that, according to the Indonesian Civil Code, the legal consequence for a former priest who has made a testament and then resigned is that he remains bound by the testament he previously made. The Society of Jesus community or the Aloysius Association retains its position as the testamentary heir of the former priest, based on the legal grounds of Article 954 of the Civil Code. According to Articles 913–914 of the Civil Code, a testament that has not been revoked can affect the portion of inheritance and determine the subject entitled to the inheritance of the former priest. As a result, it may reduce the legitimate share (legitime share ) of the former priest's family members, including biological children (if married) or biological parents as legataris (recipients of the legitimate portion). For former priests who were leaders of a foundation or institution managed by the Society of Jesus, whose names were used for purposes such as purchasing land under ownership rights, opening bank accounts, or receiving donations, a process of name transfer (re-registration) can be carried out.
Co-Authors Adriana Grahani Firdausy Alma Aditya Permana, Benedikta Childnadi Widodo, Viodi Dyah Pertiwi, Meliana Gabriel Pradipta, Yosua Suprapto, Sari Tri Taruno Muryanto, Yudho Yuniarto, Yusuf