Garuda - Garba Rujukan Digital

MENILAI PENGELOLAAN ASPIRASI PUBLIK PADA MEDIA MASSA DI KALIMANTAN Amarullah, Rustan
Jurnal Borneo Administrator Vol. 11 No. 2 (2015): Agustus 2015
Publisher : Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara

The wide coverage of work and scope of public services requires the public participation to provide input or informationfor the regional government in order to optimize the performance of public service and regional development.Consequently, the media for channeling public aspirations need to be available. On the other hand the handling of the public's aspirations need to be managed well and solvethe needs of the public. This study attempted to assess the public's aspirations management model in a local newspaper in Kalimantan. This study is a descriptive study with a qualitative approach and the analysis tool appliedis content analysis. From the various models of complaints management that are shown in the local newspaper in Kalimantan, in general it can be concluded that model of the public aspirations' column that more interactive, two-way, communicative, and complemented by a follow-up solution is a better model in handling of complaints, thus needs to be developed or replicated by other local governments. In addition, the role of the mass media as a bridge of information and public communication to the government needs to be optimized continuously.Keywords:Management of Public Aspirations, Newspaper, Kalimantan Luasnya wilayah kerja dan ruang lingkup pelayanan publik menuntut peran serta masyarakat dalam memberikan masukan ataupun informasi kepada pemerintah daerah agar kinerja pembangunan dapat lebih optimal. Oleh karena itu, media untuk menyalurkan aspirasi publik tersebut perlu tersedia. Di sisi lain penanganan atas aspirasi publik tersebut perlu dikelola secara baik dan menjawab kebutuhan publik. Kajian ini mencoba melakukan penilaian atas model pengelolaan aspirasi publik di surat kabar lokal yang ada di kalimantan. Kajian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan alat analisis yang digunakan adalah analisis isi(content analysis). Dari berbagai model penanganan pengaduan masyarakat yang diperlihatkan pada surat kabar lokal di kalimantan, secara umum dapat diberikan penilaian bahwa model penanganan kolom aspirasi publik yang lebih interaktif, dua arah, komunikatif, dan disertai penjelasan langkah tindak lanjut adalah model penanganan pengaduan yang lebih baik dan perlu dikembangkan atau direplikasikan oleh pemerintah daerah lainnya. Selain itu, peran serta media massa sebagai jembatan penghubung informasi dan komunikasi publik kepada pemerintahnya perlu semakin dioptimalkan.Kata Kunci: Pengelolaan Aspirasi Publik, Surat Kabar, Kalimantan

Tingkat Kesesuaian Kompetensi Inti dan Manajerial Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Rosliana, Lia; Amarullah, Rustan
Jurnal Borneo Administrator Vol. 13 No. 3 (2017): Desember 2017
Publisher : Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara

Abstract Competence is the key to achieving the performance of a professional public service organization. The suitability between the jobâ€™s competency needs and the competence of the officers will determine the level of success of the organization. Based on this matter, this article is descriptively qualitative (by utilizing the results of psychological reports and assessment of competencies) trying to assess the suitability of competencies held by structural officers (echelon IV) in the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of East Kalimantan Province, and analyzing the efforts which can be done to minimize the existing competency gap. The results show that most of the echelon IV officers have met the expected competency standards, and there are some officials who have not match the competency standards. It can also be analyzed eight efforts that can be done to improve the competence of the officials, through the provision of relevant training, independent training, coaching, job shadowing, giving challenge, change of organizational culture, continued performance feedback, and assignment and apprenticeship. Keywords: Competency, Suitability of Competency, Competency Improvement Abstrak Kompetensi adalah kunci mencapai kinerja organisasi pelayanan publik yang profesional. Kesesuaian antara kebutuhan kompetensi jabatan dengan kompetensi pejabatnya akan menentukan level keberhasilan organisasi. Atas dasar hal tersebut, artikel ini secara deskriptif-kualitatif (dengan memanfaatkan hasil laporan psikotes dan assessment kompetensi) mencoba untuk melakukan penilaian terhadap kesesuaian kompetensi yang dimiliki oleh pejabat struktural eselon IV di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, serta menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan gap competency yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pejabat struktural eselon IV telah memenuhi standar kompetensi yang diharapkan, dan terdapat beberapa pejabat yang belum memenuhi standar kompetensi tersebut. Dapat pula dianalisis delapan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pejabat tersebut yaitu, melalui pemberian training yang relevan, training mandiri, coaching, job shadowing, pemberian challenge, perubahan budaya organisasi, continues performance feedback, serta penugasan dan pemagangan. Kata Kunci: Kompetensi, Kesesuaian Kompetensi, Peningkatan Kompetensi

Analisis Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Metode Indeks Insentif Jabatan Amarullah, Rustan; Wismono, Fani Heru; Hidayah, Kemal; Luthfi, Wildan
Jurnal Borneo Administrator Vol. 13 No. 2 (2017): Agustus 2017
Publisher : Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara

This paper descriptively presents a concept of supplementary income calculation for civil servants simulated using Job Incentive Index method. It seriously takes into account the amount of local budget (APBD) allocated for additional income of civil servants (TPP), Number of Regional Civil Servants, and aligned with various related regulations. Using mix-method approach obtained the amount of TPP for each level of job proportionally and based on work performance. This paper also includes key considerations that need to put a concern before the TPP policy is formulated. Consequently, the implementation of TPP can bring â€œgood newsâ€ to civil servants themselves and the local government performance as a whole. Furthermore, it is expected not to burden any local budget allocation in other sectors. Keywords: Job Incentive Index, Additional Income Tulisan ini menyajikan secara deskriptif konsep perhitungan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS yang disimulasikan dengan metode Indeks Insentif Jabatan yang secara serius memperhatikan besarnya APBD yang dialokasikan untuk tambahan penghasilan PNS (TPP), banyaknya aparatur daerah yang dimiliki, serta menyelaraskannya dengan berbagai regulasi yang terkait. Dengan menggunakan pendekatan mix-method diperoleh besaran TPP untuk setiap tingkatan jabatannya yang proporsional dan berbasis pada performance kerja. Tulisan ini juga menyertakan pertimbangan-pertimbangan pokok yang perlu dicermati dalam setiap kajian kebijakan TPP sebelum ditetapkan, sehingga penerapan TPP dapat membawa â€œangin segarâ€ bagi PNS itu sendiri dan kinerja pemerintahan daerah secara agregat tanpa perlu mengganggu atau mengambil porsi pembiayaan untuk sektor lainnya dalam APBD. Kata Kunci: Indeks Insentif Jabatan, Tambahan Penghasilan

Sebuah Paradoks : Opini WTP dan Kesejahteraan Rakyat Muhtar, Musahadah; Amarullah, Rustan
Jurnal Borneo Administrator Vol. 14 No. 2 (2018): Agustus 2018
Publisher : Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara

Unqualified Opinion (WTP) is the audit opinion that will be issued if the financial statements are considered to provide information that is free from material misstatement. This opinion became the dream of all local governments and even become a major performance indicator for the Inspectorate area. Nevertheless, the acquisition of the WTP opinion is still found to be contradictory to the welfare conditions of the people. This study qualitatively seeks to examine the need for an examination of financial governance that also includes indicators of peopleâ€™s welfare. The hermeneutic method is used to analyze the welfare audit discourse that needs to be carried out by BPK so that each rupiah of local government expenditure is beneficial for the improvement of peopleâ€™s welfare as well as in harmony with the WTP opinion obtained. The results of the research indicate that BPK needs to include welfare audit in the process of local government financial audit from planning, implementation, to reporting activities that concretely support the achievement of public welfare. Thus, the philosophical management of state/ regional finances is used openly, responsibly, and as much as possible for the welfare of the people can be realized. From the internal side of local government, it is necessary to strengthen the internal control system, as well as strict supervision from the Inspectorate. Keywords: Society Welfare Audit, Hermeneutical, Unqualified Opinion, Government External Audit Abstrak Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan pemerintah dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Opini ini menjadi idaman seluruh Pemerintah Daerah bahkan menjadi indikator kinerja utama bagi Inspektorat daerahnya. Namun demikian, perolehan opini WTP tersebut masih ditemukan berkontradiksi dengan kondisi kesejahteraan rakyat. Penelitian ini secara kualitatif berupaya mendalami perlunya pemeriksaan tata kelola keuangan yang juga mengikutsertakan indikator kesejahteraan rakyat.Metode hermeneutik digunakan untuk menganalisis wacana audit kesejahteraan yang perlu dilaksanakan oleh BPK agar setiap rupiah belanja pemerintah daerah bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat serta selaras dengan opini WTP yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukan pemaknaan bahwa BPK perlu memasukkan audit kesejahteraan dalam proses pemeriksaan keuangan pemerintah daerah mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, hingga pada pelaporan yang secara konkrit mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, filosofis pengelolaan keuangan negara/ daerah dipergunakan secara terbuka, bertanggung jawab, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dapat diwujudkan. Dari sisi internal pemerintah daerah, diperlukan penguatan atas sistem pengendalian internal, serta pengawasan yang ketat dari Inspektorat. Kata kunci: Audit Kesejahteraan Rakyat, Hermeneutika, WTP, Pemeriksaan Eksternal Pemerintah

Aktualisasi Budaya Inovasi Pada Organisasi Sektor Publik Hidayah, Kemal; Kusumaningrum, Mayahayati; Wismono, Fani Heru; Amarullah, Rustan
Jurnal Borneo Administrator Vol. 14 No. 3 (2018): Desember 2018
Publisher : Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara

Innovation is the key to improve organizational performance. The development presently requires the actualization of innovation culture as a continuous improvement in the organizations' services. This paper presents an overview of the application of innovation culture in public sector organizations namely Investment and Integrated Licensing Offices (DPMPTSP) of Samarinda City, as well as factors that influence the success of actualizing the culture of innovation in this organization. This research is a qualitative research with a descriptive approach. The application of an innovation culture in DPMPTSP of Samarinda City has been relatively optimal, as evidenced by the various achievements and awards that have been achieved. Afterwards, the factors that influence the success of the actualization of innovation culture in DPMPTSP of Samarinda City are mainly by visionary and innovative leadership, reliable human resources, high team collaboration, and budget support. In addition, it can also be analyzed that the innovation culture in this organization has relatively implemented a holistic model of innovation culture. Keywords : Innovation, Innovation Culture, Organization, Public Service Abstrak Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan performa organisasi. Perkembangan zaman menuntut aktualisasi atas budaya inovasi sebagai perbaikan terus menerus atas pelayanan organisasi yang ada. Tulisan ini menyajikan gambaran mengenai penerapan budaya inovasi dalam organisasi sektor publik yakni DPMPTSP Kota Samarinda, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan aktualisasi budaya inovasi dalam organisasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan budaya inovasi di DPMPTSP Kota Samarinda relatif sudah berjalan optimal, terbukti dengan berbagai capaian dan penghargaan yang telah dihasilkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan aktualisasi budaya inovasi di DPMPTSP Kota Samarinda utamanya adalah kepemimpinan visioner dan inovatif, sumberdaya manusia yang handal, kerjasama tim yang tinggi, dan dukungan anggaran. Selain itu, juga dapat dianalisis bahwa budaya inovasi pada organisasi ini relatif sudahmenerapkan model holistik budaya inovasi. Kata Kunci : Inovasi, Organisasi, Budaya Inovasi, Pelayanan Publik

Peran Inspektorat Daerah Kota Samarinda Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP): The Role of Regional Inspectorate of Samarinda City In Maintaining Unqualified Opinion Hidayah, Kemal; Wismono, Fani Heru; Kusumaningrum, Mayahayati; Amarullah, Rustan
Jurnal Borneo Administrator Vol. 15 No. 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara

Local government will gain prestige if the examination accounting performance of local government gets an unqualified opinion (WTP) from BPK. The opinion shows that the performance of the local government is in accordance with the principle of accountability. However, not all of local governments be able to achieve the predicate of WTP, because indeed to get it is not easy. Therefore, it is necessary for agencies to be the leading sector to assist all OPDs in preparing the accounting performance reports of each agency before the BPK enters, and the agency is the Inspectorate. This research aims to describe the role of Inspectorate in Samarinda City in defending the WTP predicate.Using a qualitative approach and descriptive analysis, in-depth interviews were conducted to officials from the Inspectorate and Regional Financial Management Agency (BPKAD) to validate the data. The conclusions obtained were that the Inspectorate had several roles in maintaining the WTP predicates in Samarinda City, namely: the role of facilitation, guidance, and verification for the OPD, the coordination role for the DPRD, the role of coordination and facilitation for the BPK, and the role of reporting and input to regional heads to take further policy steps. Keywords: Inspectorateâ€™s Role, Supervision, Local Government Performance, Unqualified Opinion Abstrak Mendapatkan hasil pemeriksaan kinerja pemerintah daerah dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK merupakan suatu prestise tersendiri bagi daerah. Predikat inilah yang menunjukkan bahwa laporan kinerja keuangan pemerintah daerah sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Namun demikian belum semua daerah mampu mencapai derajat WTP, karena memang untuk mendapatkannya tidak mudah. Oleh karenanya perlu instansi yang menjadi leading sector untuk mendampingi seluruh OPD dalam menyusun laporan kinerja keuangan masing-masing instansi sebelum BPK masuk, dan instansi tersebut adalah Inspektorat. Penelitian ini mencoba memberikan gambaran bagaimana peran Inspektorat Daerah Kota Samarinda dalam mendukung predikat WTP yang dalam beberapa tahun ini telah diraih oleh Kota Samarinda. Menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, dilakukan in-depth interview kepada para pejabat dan stakeholder dari Inspektorat serta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) agar dapat dilakukan kroscek terhadap data yang ada. Kesimpulan yang diperoleh adalah Inspektorat memiliki beberapa peran dalam mempertahankan predikat WTP di Kota Samarinda, antara lain peran fasilitasi, pembinaan, serta verfikasi bagi OPD, peran koordinasi bagi DPRD, peran koordinasi dan fasilitasi bagi BPK, dan peran pemberi bahan laporan dan masukan bagi kepala daerah untuk mengambil langkah kebijakan lebih lanjut. Kata Kunci: Peran Inspektorat, Pengawasan, Kinerja Pemerintah Daerah, WTP

Evaluasi Penerapan Model Pembelajaran E-Learning pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil: Evaluation of E-Learning Models Implementation in Basic Training of Prospective Civil Servants Rahman, Muhammad Abdi; Amarullah, Rustan; Hidayah, Kemal
Jurnal Borneo Administrator Vol. 16 No. 1 (2020): April 2020
Publisher : Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara

Technological developments in the industrial 4.0 revolution era have driven changes in the ways of work and use of resources in the digital era. Likewise, training mechanism, from conventional learning patterns to the network learning (online). Training and development in the government environment has discussed aggressively the concept of e-learning to provide new learning alternatives for trainees. This research used a qualitative-descriptive tried to evaluate the effectiveness of e-learning model in the Basic Training of Prospective Civil Servants. The results showed that the implementation of e-learning was effective enough to be used to increase participants' understanding of the training subjects. The quality and sustainability of the use of e-learning need to be improved so that it can effectively complement classical learning (blended learning). Mapping of efforts to optimize e-learning has also been identified starting from revamping the e-learning system/ application, learning facilitators, implementation time, and the need to adapt conventional learning elements. Keywords: E-learning, Training, Basic Training, Prospective Civil Servants (CPNS) Abstrak Kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0 telah mendorong terjadinya perubahan-perubahan cara kerja dan penggunaan sumber daya ke arah digital. Begitu juga mekanisme pelatihan, dari pola pembelajaran konvensional secara klasikal ke pembelajaran dalam jaringan (daring). Pelatihan dan pengembangan di lingkungan pemerintahan sudah mulai gencar mengadopsi konsep pembelajaran e-learning guna memberikan alternatif pembelajaran baru bagi peserta pelatihan. Penelitian ini secara kualitatif-deskriptif mencoba mengevaluasi efektivitas penerapan model pembelajaran secara e-learning pada lingkup Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Hasil studi ini mengindikasikan bahwa implementasi e-learning cukup efektif digunakan untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap mata pelatihan. Kualitas dan keberlangsungan penggunaan e-learning perlu ditingkatkan sehingga dapat secara efektif melengkapi pembelajaran klasikal (blended learning). Pemetaan terhadap upaya mengoptimalkan e-learning juga telah diidentifikasi mulai dari pembenahan sistem/aplikasi e-learning, fasilitator pembelajaran, waktu pelaksanaan, dan perlunya adaptasi unsur-unsur pembelajaran konvensional. Kata kunci: E-learning, Pelatihan, Pelatihan Dasar, CPNS

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search