Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan
Billy Muliadi
Unknown Affiliation
Humanities Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA PALANGKA RAYA Billy Muliadi
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2015): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.757 KB)

Abstract

Proses perijinan dan penanaman modal yang cepat merupakan keinginan bagi para masyarakat maupun investor agar segera melakukan produksi maupun investasi di suatu daerah. Oleh karena itu perlu diterapkannya suatu sistem yang dapat mempercepat proses perijinan tanpa harus melakukan melakukan banyak hal tetapi dapat mempercepat proses perijinan maupun penanaman modal sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat atau investor. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan electronic government pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penaman Modal Kota Palangka Raya dalam meningkatkan pelayanan publik dalam mencapai pelayanan prima dan mengarah kepada terwujudnya good governance di bidang pelayanan perijinan dan penanaman modal dalam lingkup Kota Palangka Raya.Hasil penelitian menujukan bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan publik melalui penerapan electronic goverment yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya dapat dikatakan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya penerapan electronic government pada proses pelayanan serta adanya situs yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai sarana dalam menyampaikan informasi perkembangan perijinan serta adanya perencanaan dan anggaran yang untuk peningkatan penerapan eletronic government lebih lanjut. Dari hasil penelitian juga dapat disimpulkan faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan electronic government dalam Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya yaitu kurangnya sumber daya manusia atau pegawainya dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dalam memanfaatkan sarana yang telah disediakan.
ANALISIS PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA PALANGKA RAYA Billy Muliadi
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2015): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v4i2.619

Abstract

Proses perijinan dan penanaman modal yang cepat merupakan keinginan bagi para masyarakat maupun investor agar segera melakukan produksi maupun investasi di suatu daerah. Oleh karena itu perlu diterapkannya suatu sistem yang dapat mempercepat proses perijinan tanpa harus melakukan melakukan banyak hal tetapi dapat mempercepat proses perijinan maupun penanaman modal sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat atau investor. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan electronic government pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penaman Modal Kota Palangka Raya dalam meningkatkan pelayanan publik dalam mencapai pelayanan prima dan mengarah kepada terwujudnya good governance di bidang pelayanan perijinan dan penanaman modal dalam lingkup Kota Palangka Raya.Hasil penelitian menujukan bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan publik melalui penerapan electronic goverment yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya dapat dikatakan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya penerapan electronic government pada proses pelayanan serta adanya situs yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai sarana dalam menyampaikan informasi perkembangan perijinan serta adanya perencanaan dan anggaran yang untuk peningkatan penerapan eletronic government lebih lanjut. Dari hasil penelitian juga dapat disimpulkan faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan electronic government dalam Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya yaitu kurangnya sumber daya manusia atau pegawainya dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dalam memanfaatkan sarana yang telah disediakan.
Co-Authors