<![CDATA[AbstrakArtikel ini membahas tentang Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs, serta untuk mengetahui alur penyelesaian sengketa dan perimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis yang mana pendekatan ini merupakan pendekatan berdasarkan hukum-hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini serta pendekatan syar’i yang dimana pendekatan berdasarkan hukum-hukum Islam yang berhubungn dengan penulisan ini. Selain itu, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah wawancara, observasi dan telaah dokumen Adapun hasil dalam penelitian ini adalah. Pertama, pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs, putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang dan KHI yang berlaku. Kedua, pertimbagan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama Maros sudah tepat dengan menolak salah satu poin dari gugatan Penggugat yaitu mengenai mahar yang disebabkan karena kurang pihak. Ketiga, yaitu mengenai kewenangan relative Pengadilan Agama Maros dalam mengadili perkara tersebut, karena salah satu objek sengketanya berada diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Maros.Kata kunci : Analisis; Perbandingan Hukum; Gugatan Harta Bersama.AbstractThis article discusses the analysis of decision number 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs. And to find out the flow of dispute resolution and legal considerations in the decision. This type of research is classified as qualitative research using a juridical approach which is an approach to the laws and regulations relating to this study as well as shar’I approach in which an approach based on Islamic laws is related to this writing. In addition, the research method used by the author is the method of interview, observation, and document review. The result in this study are. First, the distribution of shared assets based on the consideration of judges in the decision Number 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs, the decision wa handed down based on the applicable law and KHI. Secondly, the considerations of the Religious Court judges in Maros are appropriate by rejecting one of the points of the plaintiff’s claim, namely regarding dowry due to lack of parties. Third, namely regarding the relative authority of the Maros Religious Court in trying the case, because one of his dispute is outside the jurisdiction of the Maros Religious Court.Keywords : Analysis; Legal comparison; joint property lawsuit.]]>
