Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN INOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) TAHUN 2017 (DEVELOPMENT OF TECHNICAL INSTRUCTIONS INOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) ASSESSMENT 2017) Ray Septianis Kartika
Inovasi Vol 15 No 2 (2018): JURNAL INOVASI VOL. 15 NO. 2 OKTOBER 2018
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.433 KB) | DOI: 10.33626/inovasi.v15i2.53

Abstract

Agency for Research and Development (BPP) Ministry of Home Affairs carries out the mandate of PP NO.38 Year 2017 on regional innovation to reward innovative regions through the IGA. In the implementation, BPP Kemendagri did not have the technical guidelines to conduct an IGA assessment. Therefore, the problem of this study is (1) the lack of explanation of governance indicators, public services and other innovations, (2) unclear selection mechanism of participants and (3) no explanation of the winner determination pattern relevant to PP NO.38 year 2017 (1) make indicators of governance innovation assessment, public service and other innovations, (2) develop participant selection mechanisms, and (3) establish winning patterns. The study method is desk study through qualitative approach. Based on interviews, Focuss Group Discussion (FGD), and the results of the study in the Year 2016 on local innovation strategies presented descriptively. The results of this study are Firstly, the indicators of public service, governance and other local innovations seen from the utilization, authority, novelty, replication, charging the cost and quantity of innovation area. Second, the selection mechanism through administrative selection, profile and presentation verification. The three determinations of winners are based on factual validation. The suggestion is that this instrument can be tested by the instrument on the prepared indicators and need an intensive monev to the nominees. Based on that, then this guidance as a handle to implement a better IGA in the future. Keywords: regional innovation, local government, assesment, IGA
Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam pengisian indeks inovasi daerah kabupaten Banggai provinsi Sulawesi Tengah Ray Septianis Kartika
Inovasi Vol 17 No 2 (2020): JURNAL INOVASI VOL. 17 NO. 2 OKTOBER 2020
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33626/inovasi.v17i2.132

Abstract

Balitbangda sebagai salah satu OPD di Kabupaten Banggai, memiliki sumber daya manusia yang handal terutama kompetensinya. Terbukti mereka dalam rangka pengisian indeks inovasi daerah mampu menghimpun data inovasi daerah sebanyak 20 inovasi daerah dengan terpenuhinya 35 indikator yang dibutuhkan dalam indeks. Kajian ini bertujuan untuk melihat kompetensi SDM balitbangda dalam pengisian indeks inovasi daerah serta hambatan yang dihadapinya. Metode kajian dengan deskriptif kualitatif, teknik wawancara dan penelusuran studi pustaka.Teknik analisanya menggunakan triangulasi data dengan hasil kajian sebagai berikut Pertama kompetensi SDM Balitbangda Kabupaten Banggai mencakup kompetensi task achievement, kompetensi relationship, kompetensi personal atribute, kompetensi managerial, dan kompetensi leadership. Kendala yang dihadapinya adalah terbatasnya penyediaan infrastruktur seperti komputer dan jaringan internet, tidak adanya dukungan anggaran, dan keterbatasan penyediaan data yang ada di OPD-OPD selaku pelaksana inovasi daerah. Saran yang dapat TIM sampaikan adalah Pertama, memperkuat data inovasi daerah Kabupaten Banggai agar update dan lebih sistematis. Kedua, Balitbangda dalam mempersiapkan pengisian indeks di tahun mendatang, perlu mengagendakan sistem penganggaran yang efektif dan efisien dalam mengakomodir kebutuhan pengisian indeks. Ketiga, Balitbangda Kabupaten Banggai dapat mewujudkan sistem indeks inovasi daerah ke dalam aplikasi yang lebih cepat dan tepat sekaligus pemanfaatannya dapat menjadi data base inovasi daerah yang dimiliki Kabupaten Banggai. Dengan demikian indeks inovasi daerah Kabupaten Banggai di tahun mendatang akan dapat lebih bersaing dengan daerah lainnya, karena secara sistem telah terkoordinasi dengan baik baik dalam hal penyediaan data maupun kualitas inovasinya.
PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN INOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) TAHUN 2017 (DEVELOPMENT OF TECHNICAL INSTRUCTIONS INOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) ASSESSMENT 2017) Ray Septianis Kartika
Inovasi Vol 15 No 2 (2018): JURNAL INOVASI VOL. 15 NO. 2 OKTOBER 2018
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33626/inovasi.v15i2.53

Abstract

Agency for Research and Development (BPP) Ministry of Home Affairs carries out the mandate of PP NO.38 Year 2017 on regional innovation to reward innovative regions through the IGA. In the implementation, BPP Kemendagri did not have the technical guidelines to conduct an IGA assessment. Therefore, the problem of this study is (1) the lack of explanation of governance indicators, public services and other innovations, (2) unclear selection mechanism of participants and (3) no explanation of the winner determination pattern relevant to PP NO.38 year 2017 (1) make indicators of governance innovation assessment, public service and other innovations, (2) develop participant selection mechanisms, and (3) establish winning patterns. The study method is desk study through qualitative approach. Based on interviews, Focuss Group Discussion (FGD), and the results of the study in the Year 2016 on local innovation strategies presented descriptively. The results of this study are Firstly, the indicators of public service, governance and other local innovations seen from the utilization, authority, novelty, replication, charging the cost and quantity of innovation area. Second, the selection mechanism through administrative selection, profile and presentation verification. The three determinations of winners are based on factual validation. The suggestion is that this instrument can be tested by the instrument on the prepared indicators and need an intensive monev to the nominees. Based on that, then this guidance as a handle to implement a better IGA in the future. Keywords: regional innovation, local government, assesment, IGA
Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam pengisian indeks inovasi daerah kabupaten Banggai provinsi Sulawesi Tengah Ray Septianis Kartika
Inovasi Vol 17 No 2 (2020): JURNAL INOVASI VOL. 17 NO. 2 OKTOBER 2020
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33626/inovasi.v17i2.132

Abstract

Balitbangda sebagai salah satu OPD di Kabupaten Banggai, memiliki sumber daya manusia yang handal terutama kompetensinya. Terbukti mereka dalam rangka pengisian indeks inovasi daerah mampu menghimpun data inovasi daerah sebanyak 20 inovasi daerah dengan terpenuhinya 35 indikator yang dibutuhkan dalam indeks. Kajian ini bertujuan untuk melihat kompetensi SDM balitbangda dalam pengisian indeks inovasi daerah serta hambatan yang dihadapinya. Metode kajian dengan deskriptif kualitatif, teknik wawancara dan penelusuran studi pustaka.Teknik analisanya menggunakan triangulasi data dengan hasil kajian sebagai berikut Pertama kompetensi SDM Balitbangda Kabupaten Banggai mencakup kompetensi task achievement, kompetensi relationship, kompetensi personal atribute, kompetensi managerial, dan kompetensi leadership. Kendala yang dihadapinya adalah terbatasnya penyediaan infrastruktur seperti komputer dan jaringan internet, tidak adanya dukungan anggaran, dan keterbatasan penyediaan data yang ada di OPD-OPD selaku pelaksana inovasi daerah. Saran yang dapat TIM sampaikan adalah Pertama, memperkuat data inovasi daerah Kabupaten Banggai agar update dan lebih sistematis. Kedua, Balitbangda dalam mempersiapkan pengisian indeks di tahun mendatang, perlu mengagendakan sistem penganggaran yang efektif dan efisien dalam mengakomodir kebutuhan pengisian indeks. Ketiga, Balitbangda Kabupaten Banggai dapat mewujudkan sistem indeks inovasi daerah ke dalam aplikasi yang lebih cepat dan tepat sekaligus pemanfaatannya dapat menjadi data base inovasi daerah yang dimiliki Kabupaten Banggai. Dengan demikian indeks inovasi daerah Kabupaten Banggai di tahun mendatang akan dapat lebih bersaing dengan daerah lainnya, karena secara sistem telah terkoordinasi dengan baik baik dalam hal penyediaan data maupun kualitas inovasinya.
OPEN DATA USAGE AND DIGITAL LITERACY LEVEL OF PEOPLES IN TANGERANG REGENCY Ahmad Khumaeni Zhakaria; Ray Septianis Kartika; Nurkholish Majid
Progress In Social Development Vol. 6 No. 1 (2025): January 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/psd.v6i1.136

Abstract

The era of digitalization requires an innovative and accountable government. Tangerang Regency has a variety of applications that are realized to accelerate services and good governance as a whole. One of them is through open government data, which is easily accessible by any party to achieve a goal, namely transparency and disclosure of information. The purpose of this study is to determine the level of digital literacy of the community and the extent of their use of the open data portal. This research uses a mixed method with quantitative analysis using a Likert scale. The population and sample of the study were the people of Tangerang district aged between 18 and 60 years old, domiciled in Tangerang, and had used the district's open data portal. The results of this study indicate that although most people in Tangerang district have relatively high digital literacy skills, they still do not fully utilize this tool in the context of using the open data portal. This is due to several factors such as lack of public awareness, socialization from the government, and features that are not fully optimized.