Kastury, Andi Hamniza
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Distribution Of Inheritance To Non Moslems Heirs In Notary Deed From Islamic Inheritance Law Perspective Andi Hamniza Kastury; Aynun Nurmayanti; Munsharif Abdul Chalim
Jurnal Akta Vol 7, No 2 (2020): June 2020
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v7i2.7669

Abstract

The aim of this study was to: 1) To determine the position of non-Moslem heirs to the estate heir which has Islamic religion. 2) To identify and analyze how inheritance to heirs of non-Moslems in terms of the deed of Islamic inheritance law.Based on the data analysis concluded that: 1) The position of non-Moslem heirs of inheritance toward Moslem is not called heirs because of differences in religion, but he is entitled to receive a portion of the deceased's estate by his parents was borrowed. 2) The division of inheritance to heirs of non-Moslems are equal parts by the beneficiaries (women) and the other in the act of notary deed evidence obligatory will be made, each of which must be a testament that the act in order to obtain legal certainty as authentic documents binding.Keywords: Division of Heritage; Non Moslem Heirs; Notary Deed; Islamic Inheritance Law.
Kedudukan Lembaga Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Prespektif Hukum Positif Indonesia Kastury, Andi Hamniza
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024): July - December
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mengkaji konstruksi yuridis kedudukan dan pemberlakuan sanksi hukum atas pelanggaran disiplin tenaga kesehatan kedokteran oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statue approach, analytical approach, conceptual approach, menggunakan metode Analisa analisis data kualititif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, berperan penting dalam menegakkan standar etika dan disiplin profesi kedokteran di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Sebagai lembaga quasi-judicial di bawah Konsil Kedokteran Indonesia, memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh tenaga medis, dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Pemberlakuan sanksi hukum atas pelanggaran disiplin tenaga kesehatan kedokteran oleh MKDKI merupakan langkah penting dalam menjaga standar etika dan profesionalisme di bidang kedokteran. Meskipun terdapat berbagai tantangan, peran MKDKI dalam menegakkan disiplin tetap krusial untuk melindungi masyarakat dan memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Kedudukan Lembaga Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Prespektif Hukum Positif Indonesia Kastury, Andi Hamniza
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024): July - December
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70184/vh8xwy88

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mengkaji konstruksi yuridis kedudukan dan pemberlakuan sanksi hukum atas pelanggaran disiplin tenaga kesehatan kedokteran oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statue approach, analytical approach, conceptual approach, menggunakan metode Analisa analisis data kualititif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, berperan penting dalam menegakkan standar etika dan disiplin profesi kedokteran di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Sebagai lembaga quasi-judicial di bawah Konsil Kedokteran Indonesia, memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh tenaga medis, dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Pemberlakuan sanksi hukum atas pelanggaran disiplin tenaga kesehatan kedokteran oleh MKDKI merupakan langkah penting dalam menjaga standar etika dan profesionalisme di bidang kedokteran. Meskipun terdapat berbagai tantangan, peran MKDKI dalam menegakkan disiplin tetap krusial untuk melindungi masyarakat dan memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.